Publisher

4141

Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Abstract

This study aims to determine the application of criminal investigations against corporations and the resulting investigations on corporations. The methodology employed is normative-empirical, further enhanced through the collection and analysis of qualitative data. The study focuses on a specific case involving PT. Atrinco Mulia Sejati, a corporation found guilty of an immigration offense related to the failure to fulfill its obligations as a guarantor. As a result, Risnawati, the representative of PT. Atrinco Mulia Sejati, was sentenced based on Decision No. 397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut. It is important to note that no additional charges were imposed on the corporation in this particular case. The findings of this study highlight the significant repercussions resulting from the courts decision. Each court ruling concerning immigration offenses can serve as a deterrent for individuals involved in criminal activities and contribute to the prevention or suppression of similar offenses in the future, regardless of whether they are committed by the same or different parties. Despite the existence of such measures, instances of immigration violations committed by foreigners still occur. Furthermore, the guarantor responsible for the presence of the foreigner in Indonesia often remains unaware of the identity of the guaranteed foreigner. This situation raises concerns about the effectiveness of the current system and the need for improved mechanisms to ensure proper accountability and oversight in immigration matters involving corporations. In conclusion, this study sheds light on the application of criminal investigations against corporations in the context of immigration offenses. The findings underscore the importance of court rulings as deterrents and highlight the challenges that persist in effectively addressing immigration violations committed by foreigners and ensuring the accountability of guarantors.

Conclusion

Penegakan hukum keimigrasian terhadap korporasi memerlukan sanksi yang lebih tegas, termasuk pertanggungjawaban pengurus.Atrinco Mulia Sejati menunjukkan celah hukum karena hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi tanpa melibatkan pengurusnya.Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* perlu dipertimbangkan untuk memastikan tanggung jawab pribadi pengurus dalam kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan korporasi di Indonesia, termasuk analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di bidang keimigrasian yang melibatkan korporasi, seperti mediasi atau arbitrase, sebagai upaya mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pengawasan yang lebih efektif terhadap penjamin orang asing, termasuk penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi, guna mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan meningkatkan akuntabilitas penjamin. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dan melindungi kepentingan nasional.

Metadata

File size	920.07 KB
Pages	16
DMCA	Report