4141

Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan

This study aims to determine the application of criminal investigations against corporations and the resulting investigations on corporations. The methodology employed is normative-empirical, further enhanced through the collection and analysis of qualitative data. The study focuses on a specific case involving PT. Atrinco Mulia Sejati, a corporation found guilty of an immigration offense related to the failure to fulfill its obligations as a guarantor. As a result, Risnawati, the representative of PT. Atrinco Mulia Sejati, was sentenced based on Decision No. 397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut. It is important to note that no additional charges were imposed on the corporation in this particular case. The findings of this study highlight the significant repercussions resulting from the courts decision. Each court ruling concerning immigration offenses can serve as a deterrent for individuals involved in criminal activities and contribute to the prevention or suppression of similar offenses in the future, regardless of whether they are committed by the same or different parties. Despite the existence of such measures, instances of immigration violations committed by foreigners still occur. Furthermore, the guarantor responsible for the presence of the foreigner in Indonesia often remains unaware of the identity of the guaranteed foreigner. This situation raises concerns about the effectiveness of the current system and the need for improved mechanisms to ensure proper accountability and oversight in immigration matters involving corporations. In conclusion, this study sheds light on the application of criminal investigations against corporations in the context of immigration offenses. The findings underscore the importance of court rulings as deterrents and highlight the challenges that persist in effectively addressing immigration violations committed by foreigners and ensuring the accountability of guarantors.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap korporasi memerlukan sanksi yang lebih tegas, termasuk pertanggungjawaban pengurus.Atrinco Mulia Sejati menunjukkan celah hukum karena hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi tanpa melibatkan pengurusnya.Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* perlu dipertimbangkan untuk memastikan tanggung jawab pribadi pengurus dalam kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan korporasi di Indonesia, termasuk analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di bidang keimigrasian yang melibatkan korporasi, seperti mediasi atau arbitrase, sebagai upaya mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pengawasan yang lebih efektif terhadap penjamin orang asing, termasuk penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi, guna mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan meningkatkan akuntabilitas penjamin. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dan melindungi kepentingan nasional.

Read online
File size920.07 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Studi Kasus Provinsi Aceh 2026More at 2026

4141 Tuntunan agama dapat mencegah perceraian, meskipun tingkat perceraian masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluargaTuntunan agama dapat mencegah perceraian, meskipun tingkat perceraian masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluarga

JURIS Tinjauan Politik Hukum Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Konstituen Pemilih Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Lokal Aceh 2026More at 2026

4141 Saran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkanSaran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkan

JURIS Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan

JURIS Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal P4M antara Indonesia Singapura 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hakPemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak

JURIS Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Tka di Indonesia Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kebijakannya 2023More at 2023

4141 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya untuk melakukan percepatan melalui Transfer Knowledge and Transfer Tecnology atau yang sering disebutPenggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya untuk melakukan percepatan melalui Transfer Knowledge and Transfer Tecnology atau yang sering disebut

JURIS Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi 2023More at 2023

4141 Gratifikasi tidak hanya diartikan sebagai pemberian hadiah dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasGratifikasi tidak hanya diartikan sebagai pemberian hadiah dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

JURIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Studi Kasus Putusan Nomor 778 Pid B 2014 PN Lbp LD 2019More at 2019

4141 Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuhDalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh

JURIS Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Yang Memuat Klausula Arbitrase 2019More at 2019

4141 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mengandungPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mengandung

Useful /

JURIS The EVALUASI DESAIN DAN KINERJA ALAT VACUUM TEST SEBAGAI METODE NON DESTRUCTIVE TESTING NDT PADA SAMBUNGAN LAS 2026More at 2026

UMGUMG Kintomo Engineering Group berfungsi dengan baik untuk mendeteksi kebocoran mikro pada sambungan las. Setelah dilakukan penyempurnaan pada komponen penyegelKintomo Engineering Group berfungsi dengan baik untuk mendeteksi kebocoran mikro pada sambungan las. Setelah dilakukan penyempurnaan pada komponen penyegel

JURIS Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini

JURIS Perjanjian Waralaba Penerapan dalam Konteks Modern 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

JURIS Pemetaan Pengetahuan Guru TK tentang Keterampilan Gerak Dasar Anak TK 2019More at 2019

UAIUAI Guru dapat mengimplementasikan ketiga keterampilan gerak dasar dalam berbagai kegiatan motorik melalui menari, senam, dan bentuk permainan yang diciptakanGuru dapat mengimplementasikan ketiga keterampilan gerak dasar dalam berbagai kegiatan motorik melalui menari, senam, dan bentuk permainan yang diciptakan

ads-block-test