MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini menganalisis sejauh mana negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik dapat diadopsi. Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan pemerintah pusat–daerah: desentralisasi asimetris atau negara federal. Untuk mencapai analisis tersebut, kajian ini secara berturut-turut menganalisis: pertama, bagaimana variasi desentralisasi; kedua, bagaimana kondisi otonomi daerah sejak reformasi; ketiga, apa alasan rasional mengadopsi negara kesatuan dengan model desentralisasi yang desentralistik. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, kasus, serta disiplin nonhukum. Artikel menunjukkan: pertama, ada lima variasi desentralisasi dalam negara kesatuan; kedua, kondisi otonomi daerah cenderung sentralistis; ketiga, ada lima alasan rasional mengadopsi negara kesatuan dengan model desentralisasi yang desentralistik, yakni memiliki landasan konstitusional kuat, pelaksanaan konsep decision space, mengurangi komando pemerintah pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, dan memungkinkan masyarakat membangun sendiri model kesejahteraan dalam konteks lokal. Artikel ini menegaskan bahwa memberikan ruang besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus kehendaknya berarti menghormati demokrasi lokal.
Model negara kesatuan dengan desentralisasi yang desentralistik merupakan pertimbangan serius untuk menata hubungan pemerintah pusat-daerah, secara konseptual mencegah resentralisasi kekuasaan.Otonomi daerah saat ini, menurut undang-undang yang berlaku, masih sempit dan cenderung sentralistis.Oleh karena itu, memberikan ruang besar bagi pemerintah daerah—dengan mengurangi komando pusat, membuka partisipasi lokal, dan membiarkan kebijakan lokal yang meningkatkan kesejahteraan—adalah wujud dari decision space yang memiliki landasan konstitusional kuat, dan perlu dikaji lebih lanjut secara komprehensif dari perspektif politik hukum.
Penelitian selanjutnya dapat memperdalam bagaimana model negara kesatuan dengan desentralisasi yang desentralistik dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai daerah di Indonesia, mengingat keragaman geografis dan sosio-kulturalnya. Studi ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan decision space di tingkat lokal, seperti kapasitas administratif daerah, kesiapan infrastruktur, serta dukungan masyarakat. Pertanyaan penelitian dapat mencakup: Apakah ada perbedaan signifikan dalam implementasi desentralisasi desentralistik antara daerah perkotaan dan perdesaan, atau antara daerah yang kaya sumber daya alam dan yang tidak? Bagaimana pemerintah daerah dapat secara optimal memanfaatkan kewenangan yang lebih besar untuk menciptakan model kesejahteraan yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing, tanpa terjebak pada fragmentasi kebijakan atau penyalahgunaan kekuasaan? Selain itu, penting juga untuk mengkaji lebih lanjut reformasi kelembagaan dan kerangka hukum yang diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah. Hal ini krusial untuk mencegah sentralisasi terselubung atau praktik oligarki dan korupsi yang justru menghambat tujuan desentralisasi itu sendiri. Misalnya, penelitian dapat mengeksplorasi model partisipasi publik yang inovatif dan efektif dalam proses pengambilan kebijakan lokal, serta sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang transparan dan dapat diakses publik. Dengan demikian, decision space yang luas benar-benar dapat menjadi alat untuk memajukan demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Jurnal doi 10 20885 iustum vol26 iss2 art2
- THE DECENTRALIZATION METHOD AS A TOOL TO IMPLEMENT SOCIAL INITIATIVES OF CITIZENS IN MULTINATIONAL... bricslawjournal.com/jour/article/view/82THE DECENTRALIZATION METHOD AS AATOOL TO IMPLEMENT SOCIAL INITIATIVES OF CITIZENS IN MULTINATIONAL bricslawjournal jour article view 82
- Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional | Simandjuntak... ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional Simandjuntak ejournal uin malang ac index php syariah article view 3512
- Asymmetrical sequential decentralization: Resetting the (...). asymmetrical sequential resetting journal... virtusinterpress.org/Asymmetrical-sequential-decentralization-Resetting-the-paradigm-of-regional-autonomy.htmlAsymmetrical sequential decentralization Resetting the asymmetrical sequential resetting journal virtusinterpress Asymmetrical sequential decentralization Resetting the paradigm of regional autonomy html
- Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi | Jurnal... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/947Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi Jurnal jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 947
| File size | 666.22 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-UndangStudi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-Undang
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimalTujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Selain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calonSelain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calon
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindunganTemuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dengan demikian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yangDengan demikian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi pelaku sodomi oleh oknum guru sangat terstruktur, memanfaatkan posisi dan kepercayaan untuk mendekatiPenelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi pelaku sodomi oleh oknum guru sangat terstruktur, memanfaatkan posisi dan kepercayaan untuk mendekati
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Perkembangan sistem pemilu tidak banyak berubah di Indonesia.menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) masih menjadi pilihan dalam metodePerkembangan sistem pemilu tidak banyak berubah di Indonesia.menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) masih menjadi pilihan dalam metode
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Workplace spirituality was measured through meaningful work, sense of community, and value alignment; personality was assessed based on the Big Five dimensions;Workplace spirituality was measured through meaningful work, sense of community, and value alignment; personality was assessed based on the Big Five dimensions;
UMBPUMBP Melalui bantuan algoritma PCA dapat diidentifikasi 15 fitur teratas dari 41 fitur yang terdapat pada kumpulan fitur KDD Cup 1999, dan perolehan peningkatanMelalui bantuan algoritma PCA dapat diidentifikasi 15 fitur teratas dari 41 fitur yang terdapat pada kumpulan fitur KDD Cup 1999, dan perolehan peningkatan
PresUnivPresUniv Pada awal cerita komunikasi didominasi ibu dengan sifat protektif, namun seiring perkembangan narasi terjadi peningkatan keterbukaan dan diskusi yang memperkuatPada awal cerita komunikasi didominasi ibu dengan sifat protektif, namun seiring perkembangan narasi terjadi peningkatan keterbukaan dan diskusi yang memperkuat
UMSUMS Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perubahan LULC selama tiga dekade di Taman Nasional Ugam Chatkal dengan menggunakan algoritma CA‑MarkovPenelitian ini memberikan wawasan penting tentang perubahan LULC selama tiga dekade di Taman Nasional Ugam Chatkal dengan menggunakan algoritma CA‑Markov