DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKreditur separatis merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit. Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya.
Kedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selama tidak ada Undang - undang lain yang mengatur sebaliknya.Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan tetap memperhatikan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 bisa langsung mengeksekusi hak benda yang di agunkan padanya.Namun putusan berbeda diterima oleh Bank Cimb Niaga.Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yang dilakukan oleh kurator.Perbedaan keputusan ini jelas menggambarkan bahwa kreditur separatis belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus kepailitan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT. Chinatrust Indonesia terhadap perlindungan hukum kreditur separatis di Indonesia. Selain itu, perlu adanya penelitian komparatif antara regulasi kepailitan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam melindungi hak-hak kreditur separatis. Terakhir, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur separatis, dengan menggunakan data empiris dari kasus-kasus kepailitan yang terjadi di Indonesia.
| File size | 642.62 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakanRegulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakan
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam penelitian ini, batas kewenangan negara untuk mengatur ranah privat diteliti melalui pendekatan hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undanganDalam penelitian ini, batas kewenangan negara untuk mengatur ranah privat diteliti melalui pendekatan hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yangJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dalam fiqih telah dibahas mengenai pembagian fase usia anak yang melakukan tindak pidana. Perbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pulaDalam fiqih telah dibahas mengenai pembagian fase usia anak yang melakukan tindak pidana. Perbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula
UNIRAYAUNIRAYA Namun, peneliti menilai hukuman tambahan terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat karena sebagian besar aset merupakan milik Yayasan YatimNamun, peneliti menilai hukuman tambahan terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat karena sebagian besar aset merupakan milik Yayasan Yatim
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasilAnalisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,
UNIRAYAUNIRAYA Penggunaan helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat kecelakaanPenggunaan helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat kecelakaan
Useful /
UWKSUWKS Sistem ini terbukti efektif memberikan peringatan dini dan berpotensi mengurangi risiko kerusakan maupun gangguan operasional. Perkembangan sistem deteksiSistem ini terbukti efektif memberikan peringatan dini dan berpotensi mengurangi risiko kerusakan maupun gangguan operasional. Perkembangan sistem deteksi
UWKSUWKS kuadran mayor project merupakan merujuk pada kuadran yang menunjukkan masalah yang sulit diselesaikan, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Masalahkuadran mayor project merupakan merujuk pada kuadran yang menunjukkan masalah yang sulit diselesaikan, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Masalah
UWKSUWKS Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukanTujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
UAIUAI Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perwujudan nilai tradisional masyarakat Jepang dan kritik terhadapnya melalui penggambaran tokoh dalam novel HanaokaPenelitian ini bertujuan untuk menemukan perwujudan nilai tradisional masyarakat Jepang dan kritik terhadapnya melalui penggambaran tokoh dalam novel Hanaoka