DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak investor asing dalam melaksanakan investasi asing di Indonesia. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungi investor asing. Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor asing dan klausul-klausul dalam P4M Indonesia – Singapura, Adapun bagaimana impelementasi dari instrument tersebut melindungi investor asing dalam pelaksanaan investasi asing di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor internasional.Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya, perlakuan yang adil terhadap investor dalam dan luar negeri, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa.Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan berbagai negara mitra.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas klausul penyelesaian sengketa dalam P4M Indonesia-Singapura, khususnya dalam menangani sengketa yang melibatkan investasi di sektor-sektor strategis. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara P4M Indonesia-Singapura dengan perjanjian investasi bilateral lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing. Ketiga, penting untuk meneliti dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing investasi di tengah persaingan global, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas politik, regulasi yang transparan, dan infrastruktur yang memadai. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
| File size | 655.03 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yangJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang
YAYASANBHZYAYASANBHZ Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin memprihatinkan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penangananFenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin memprihatinkan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penanganan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari perspektifPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari perspektif
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatuJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu
UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari teks-teks hukum. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. AnalisisData primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari teks-teks hukum. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis deskriptif.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis deskriptif.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
UAIUAI 32 guru TK yang berada di Gugus Cut Nyak Dien dengan latar belakang pendidikan dari sarjana pendidikan, 65% masa kerjanya 2 tahun. Terdapat 15 guru TK32 guru TK yang berada di Gugus Cut Nyak Dien dengan latar belakang pendidikan dari sarjana pendidikan, 65% masa kerjanya 2 tahun. Terdapat 15 guru TK
UAIUAI Saat ini, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai menerima banyak tuntutan, mulai dari tuntutan standar kurikulum nasional yang selalu berubah ubah,Saat ini, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai menerima banyak tuntutan, mulai dari tuntutan standar kurikulum nasional yang selalu berubah ubah,