UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang mempelajari dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena hakim tidak menjatuhkan hukuman bunga kerugian dari penggugat selama 2 tahun kepada Tergugat I dan Tergugat II. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat ketidakpatuhan.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pada perkara wanprestasi (studi putusan nomor 760/Pdt.Mdn) hanya menghukum masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp.Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk dengan alasan bahwa hakim tidak lama menjatuhkan hukuman berupa pembayaran bunga uang penggugat, hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang maksimal dalam memutus suatu perkara.Dimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Umum disebutkan bahwa imbalan atas pengeluaran-pengeluaran, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu pemahaman memang pada saat itu diperlukan, dengan asumsi bahwa peminjam, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi komitmennya, terus mengabaikannya, atau sebaliknya menganggap sesuatu harus diberikan atau dibuat dalam waktu yang paling jauh.Menurut penulis, hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini dalam putusan nomor 760/Pdt.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan agar hakim dalam putusan yang tegas harus berpegang pada aturan hukum yang tepat, sesuai dengan menurut penulis, hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi ini dalam putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn, kurang tepat. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kembali putusannya dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari putusannya terhadap pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, putusan hakim dapat lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

  1. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  2. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  3. NILAI MORAL TRI HITA KARANA DALAM ALBUM “KERAMAT” CIPTAAN H. RHOMA IRAMA | Ndrumi : Jurnal... doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117NILAI MORAL TRI HITA KARANA DALAM ALBUM AuKERAMATAy CIPTAAN H RHOMA IRAMA Ndrumi Jurnal doi 10 57094 ndrumi v7i2 2117
  4. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
Read online
File size417.99 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupunBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 141 Pid Sus 2015 Pn Skt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam kaitan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah bukanlah sesuatu yang dipertentangkan,Dalam kaitan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah bukanlah sesuatu yang dipertentangkan,

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindakDalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, dan KB/2/VI/2021 dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung,Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, dan KB/2/VI/2021 dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung,

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman ini layak untuk ditanggung oleh terdakwa karena tindakan ini merupakan kejahatan yang tidak bermoral danDari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman ini layak untuk ditanggung oleh terdakwa karena tindakan ini merupakan kejahatan yang tidak bermoral dan

JURIS Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat dan Matinya Orang Studi Putusan Nomor 451 Pid B 2022 PN Jkt Utr 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu Hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikanTindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu Hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan

JURIS PERTIMBANGAN iHAKIM iPADA iPENERAPAN iSAKSI iMAHKOTA TERHADAP iTINDAK iPIDANA iPEMBUNUHAN iBERENCANA i DENGAN iPENYERTAAN i i Studi iPutusan iNomor i717 Pid B 2015 PN Tjk 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA iAnalisis idata iyang idigunakan iaitu ianalisis ikualitatif iyang ibersifat ideskriptif iatau ipenarikan ikesimpulan idilakukan idengan imetode ideduktif.iAnalisis idata iyang idigunakan iaitu ianalisis ikualitatif iyang ibersifat ideskriptif iatau ipenarikan ikesimpulan idilakukan idengan imetode ideduktif.

Useful /

JURIS Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Studi Putusan Nomor 36 Pid B 2013 PN Sgt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta KatarenPenerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatifPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatif

JURIS Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum danJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan

JURIS Analisis Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Tanpa Izin 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

ads-block-test