UBUB
Arena HukumArena HukumThe potential of traditional knowledge of the indigenous people of Tenganan Pegringsingan, Bali, suggests that this potential can be measured through the concept of Intellectual Property Rights, in accordance with WIPO parameters and Government Regulation No. 56 of 2022. However, this potential has not been identified as an intellectual property right. This article explores the diverse traditional wisdom within the Tenganan community that potentially has an intellectual property right, recorded as knowledge within the Intellectual Property Rights regime using a proprietary system. Employing a qualitative method with hermeneutic analysis, the study explores the traditional wisdom of the Tenganan people and its potential for protecting intellectual property rights. The results aim to identify the traditional knowledge of the Tenganan community and classify it within the Indonesian Intellectual Property Rights Law, supporting the communal intellectual property of the Tenganan people.
The study concludes that biological natural resources are not solely utilized for basic sustenance by the Tenganan people.The research identifies four categories of traditional knowledge within the community.Protecting this traditional knowledge is crucial for safeguarding communal intellectual property rights in Indonesia.
Further research should investigate the specific mechanisms for documenting and preserving the traditional knowledge of the Tenganan people, moving beyond identification to practical archiving and accessibility. A comparative study examining the effectiveness of different intellectual property protection models – such as geographical indications, collective rights, or sui generis systems – in safeguarding Tenganans traditional knowledge is needed to determine the most appropriate legal framework. Finally, research should explore the potential for benefit-sharing mechanisms that ensure the Tenganan community receives equitable compensation for the commercialization of their traditional knowledge, fostering sustainable development and cultural preservation. These investigations should be conducted in close collaboration with the Tenganan community, respecting their cultural protocols and ensuring their active participation in the research process, to create a robust and culturally sensitive framework for protecting their intellectual heritage and promoting its responsible use.
- ARTIKEL REVIEW: Penggunaan Obat Herbal Dalam Upaya Swamedikasi atau Pengobatan Sendiri Pada Penyakit... doi.org/10.36733/usadha.v2i2.5972ARTIKEL REVIEW Penggunaan Obat Herbal Dalam Upaya Swamedikasi atau Pengobatan Sendiri Pada Penyakit doi 10 36733 usadha v2i2 5972
- Traditional Knowledge on the Intellectual Property of the Indigenous People of Tenganan Pegringsingan... arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/2543Traditional Knowledge on the Intellectual Property of the Indigenous People of Tenganan Pegringsingan arenahukum ub ac index php arena article view 2543
- The Resource of Creativity and Creative Human Capital for the Management of Knowledge Economy:Implications... doi.org/10.1051/e3sconf/202340905015The Resource of Creativity and Creative Human Capital for the Management of Knowledge Economy Implications doi 10 1051 e3sconf 202340905015
- The Resource of Creativity and Creative Human Capital for the Management of Knowledge Economy:Implications... e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202340905015The Resource of Creativity and Creative Human Capital for the Management of Knowledge Economy Implications e3s conferences 10 1051 e3sconf 202340905015
| File size | 640.46 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yangHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang
HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisi
HTPHTP Fokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-UndangFokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
YASIN ALSYSYASIN ALSYS This study examines public relations strategies adopted by the Nigeria Police Force (NPF) in managing its institutional image, with particular attentionThis study examines public relations strategies adopted by the Nigeria Police Force (NPF) in managing its institutional image, with particular attention
PUBMEDIAPUBMEDIA Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepadaPenerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan konsep restorative justice sebagai pendekatan baru dalam sistem keadilan pidana di Indonesia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan konsep restorative justice sebagai pendekatan baru dalam sistem keadilan pidana di Indonesia.
PUBMEDIAPUBMEDIA Adopsi keadilan korektif memungkinkan hasil yang lebih restoratif melalui mediasi, restitusi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Namun, masih adaAdopsi keadilan korektif memungkinkan hasil yang lebih restoratif melalui mediasi, restitusi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Namun, masih ada
UNSURUNSUR Pemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diaturPemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diatur
Useful /
HTPHTP Penerapan restorative justice memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang komprehensifPenerapan restorative justice memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang komprehensif
STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG S) mengalami penurunan takv, otot bantu napas, dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan pasien kedua (Ny. J) menunjukkan perbaikan RR, otot bantu S) mengalami penurunan takv, otot bantu napas, dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan pasien kedua (Ny. J) menunjukkan perbaikan RR, otot bantu
STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Secara deskriptif terlihat adanya penurunan intensitas nyeri sebelum dan setelah terapi SEFT. Hasil uji statistik menunjukkan p-value 0,00 < α (0,05),Secara deskriptif terlihat adanya penurunan intensitas nyeri sebelum dan setelah terapi SEFT. Hasil uji statistik menunjukkan p-value 0,00 < α (0,05),
STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK) merupakan salah satu ujian kompetensi yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) pada akhir masaUji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK) merupakan salah satu ujian kompetensi yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) pada akhir masa