UBUB

Arena HukumArena Hukum

This normative legal research examines the constitutional guarantee of implementing the principle of independence by the Prosecutors Office of the Republic of Indonesia as an institution implementing state power in law enforcement. The study results show that although the Prosecutors Office is categorized as an implementing agent of state power in the legal field with the principle of independence, its existence is not explicitly regulated in the Constitution. Ideally, the provision of the principle of independence to the Prosecutors Office must be balanced with constitutional guarantees so that it is not easily intervened in by any institution, especially the executive or legislative bodies. Therefore, the position of the Prosecutors Office should also be used as part of the material content of the Constitution.

The Prosecutors Office has been positioned as an institution authorized to implement state power in the field of law enforcement, with its functions related to judicial power.However, the Constitution does not guarantee the implementation of the principles of freedom and independence for the Prosecutors Office.This is because the Prosecutors Office is not provided with any explicit regulatory space in the legal basis of the state.Such a loophole places the Prosecutors Office in a position susceptible to intervention by both the legislative body and the executive.It is necessary to provide stronger legitimacy for the Prosecutors Office by regulating it in the state Constitution.The position of the Prosecutors Office urgently needs redesigning, which requires it to be governed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Through such a regulatory model, it is hoped that the Prosecutors Office will obtain strong legitimacy to exercise its authority freely and independently without intervention by any institution.

To ensure the independence and effectiveness of the Prosecutors Office, it is crucial to provide constitutional guarantees and strengthen its institutional framework. The following suggestions can be considered:. . 1. Reformulating the position of the Prosecutors Office in the Constitution: The current absence of explicit regulatory space for the Prosecutors Office in the Constitution leaves it vulnerable to intervention. By explicitly including the Prosecutors Office in the legal basis of the state, its independence can be better protected. This reformulation should emphasize its role as an independent institution, free from the influence of other state powers.. . 2. Enhancing institutional autonomy: The study highlights the need for the Prosecutors Office to be accountable to the wider community and report its performance to the legislative body. This suggestion can be further developed by exploring ways to enhance the institutional autonomy of the Prosecutors Office, ensuring its independence from executive and legislative interference. One possible approach is to establish an independent oversight body specifically for the Prosecutors Office, similar to the role of the Supreme Court for the judiciary.. . 3. Strengthening internal integrity and performance: While constitutional protection is essential, it is equally important for the Prosecutors Office to maintain its integrity and demonstrate competent performance. The study mentions the need for personnel to uphold the good name of the institution. Therefore, ongoing efforts to build an integrity zone and improve the welfare and development of employees should be continued and expanded. Additionally, implementing a robust code of ethics and establishing an effective internal disciplinary system can help maintain the integrity of the institution.

  1. Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi | Indonesian... doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesian doi 10 31960 ijocl v1i1 147
  2. Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan doi 10 21776 ub arenahukum 2023 01603 7
  3. DOI Name 10.31949 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 16z crossref email support... doi.org/10.31949DOI Name 10 31949 Values doi name values index type timestamp data hs serv 16z crossref email support doi 10 31949
  4. IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA doi 10 21776 ub arenahukum 2022 01503 2
Read online
File size627.14 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan 2026More at 2026

UMDUMD Penelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Setiap perkaraPenelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Setiap perkara

JURIS Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Cases with Minor Injury Victims in Wonogiri 2026More at 2026

UMSUMS Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan diNamun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan di

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkanAnak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA The results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminalThe results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminal

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalahPenelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalah

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Perbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidanaPerbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidana

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat

Useful /

JURIS Legal Responsibilities of Sellers in Online Sales and Purchase Agreements in Indonesia Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang

JURIS Analisis Kualitas Soal Try Out Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian Tahun 2022 2024More at 2024

STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK) merupakan salah satu ujian kompetensi yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) pada akhir masaUji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK) merupakan salah satu ujian kompetensi yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) pada akhir masa

JURIS Pengembangan Masyarakat Di Lingkungan Pondok Pesantren Ditinjau Dari Aspek Sosiologis 2020More at 2020

UMCUMC Pengembangan masyarakat di lingkungan pesantren dilakukan melalui promosi yang melibatkan warga dan pemanfaatan media sosial. Strategi ini bertujuan untukPengembangan masyarakat di lingkungan pesantren dilakukan melalui promosi yang melibatkan warga dan pemanfaatan media sosial. Strategi ini bertujuan untuk

JURIS Beasiswa Jemput Duafa Berprestasi Mendulang Modal Sosial dalam Pembangunan Desa 2020More at 2020

UMCUMC Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat padaHadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada

ads-block-test