UBUB

Arena HukumArena Hukum

This normative legal research examines the constitutional guarantee of implementing the principle of independence by the Prosecutors Office of the Republic of Indonesia as an institution implementing state power in law enforcement. The study results show that although the Prosecutors Office is categorized as an implementing agent of state power in the legal field with the principle of independence, its existence is not explicitly regulated in the Constitution. Ideally, the provision of the principle of independence to the Prosecutors Office must be balanced with constitutional guarantees so that it is not easily intervened in by any institution, especially the executive or legislative bodies. Therefore, the position of the Prosecutors Office should also be used as part of the material content of the Constitution.

The Prosecutors Office has been positioned as an institution authorized to implement state power in the field of law enforcement, with its functions related to judicial power.However, the Constitution does not guarantee the implementation of the principles of freedom and independence for the Prosecutors Office.This is because the Prosecutors Office is not provided with any explicit regulatory space in the legal basis of the state.Such a loophole places the Prosecutors Office in a position susceptible to intervention by both the legislative body and the executive.It is necessary to provide stronger legitimacy for the Prosecutors Office by regulating it in the state Constitution.The position of the Prosecutors Office urgently needs redesigning, which requires it to be governed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Through such a regulatory model, it is hoped that the Prosecutors Office will obtain strong legitimacy to exercise its authority freely and independently without intervention by any institution.

To ensure the independence and effectiveness of the Prosecutors Office, it is crucial to provide constitutional guarantees and strengthen its institutional framework. The following suggestions can be considered:. . 1. Reformulating the position of the Prosecutors Office in the Constitution: The current absence of explicit regulatory space for the Prosecutors Office in the Constitution leaves it vulnerable to intervention. By explicitly including the Prosecutors Office in the legal basis of the state, its independence can be better protected. This reformulation should emphasize its role as an independent institution, free from the influence of other state powers.. . 2. Enhancing institutional autonomy: The study highlights the need for the Prosecutors Office to be accountable to the wider community and report its performance to the legislative body. This suggestion can be further developed by exploring ways to enhance the institutional autonomy of the Prosecutors Office, ensuring its independence from executive and legislative interference. One possible approach is to establish an independent oversight body specifically for the Prosecutors Office, similar to the role of the Supreme Court for the judiciary.. . 3. Strengthening internal integrity and performance: While constitutional protection is essential, it is equally important for the Prosecutors Office to maintain its integrity and demonstrate competent performance. The study mentions the need for personnel to uphold the good name of the institution. Therefore, ongoing efforts to build an integrity zone and improve the welfare and development of employees should be continued and expanded. Additionally, implementing a robust code of ethics and establishing an effective internal disciplinary system can help maintain the integrity of the institution.

  1. Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi | Indonesian... doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesian doi 10 31960 ijocl v1i1 147
  2. Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan doi 10 21776 ub arenahukum 2023 01603 7
  3. DOI Name 10.31949 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 16z crossref email support... doi.org/10.31949DOI Name 10 31949 Values doi name values index type timestamp data hs serv 16z crossref email support doi 10 31949
  4. IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA doi 10 21776 ub arenahukum 2022 01503 2
Read online
File size627.14 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Penjatuhan Hukuman Melebihi Ancaman Maksimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat)Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat)

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Persoalan pertanahan merupakan salah satu perdebatan pertanahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat, antara masyarakat dengan masyarakat,Persoalan pertanahan merupakan salah satu perdebatan pertanahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat, antara masyarakat dengan masyarakat,

JURIS Strategi Mauruts Tirkah Berdasarkan Hukum Adat Di Provinsi Jambi 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Dalam proses ini, Lembaga Adat Melayu Jambi memegang peranan kunci sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik warisan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilaiDalam proses ini, Lembaga Adat Melayu Jambi memegang peranan kunci sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik warisan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai

JURIS Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Pariwisata 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Menurunnya omset sektor bisnis pariwisata menjadikan perusahaan lalai, seperti tidak membayar full gaji kepada pegawai dan telat dalam membayar pajak.Menurunnya omset sektor bisnis pariwisata menjadikan perusahaan lalai, seperti tidak membayar full gaji kepada pegawai dan telat dalam membayar pajak.

JURIS Analisis Sewa Jasa Social Media Engagement Pada Marketplace Rajakomen Dalam Perspektif Akad Ijarah 2026More at 2026

STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sewa jasa media social engagement pada Marketplace Raja Komen adalah sebagaiBerdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sewa jasa media social engagement pada Marketplace Raja Komen adalah sebagai

JURIS Generative AI as a Learning Companion for Student Autonomy in Secondary Education A Self Regulated Learning Based Conceptual Framework 2025More at 2025

UMSUMS Literatur yang terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara fungsi generative AI, fase-fase SRL, dan dimensi otonomi siswa.Literatur yang terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara fungsi generative AI, fase-fase SRL, dan dimensi otonomi siswa.

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Penelitian ini menggunakan

JURIS Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilionaha 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa,Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa,

Useful /

JURIS Peningkatan Hasil Belajar Model Discovery Learning Berbantuan Media Kartu Kuartet Di Sekolah Dasar 2025More at 2025

UMSUMS Dengan demikian, kombinasi antara model discovery learning dan media kartu kuartet terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan danDengan demikian, kombinasi antara model discovery learning dan media kartu kuartet terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dan

JURIS Psikodinamika Kehilangan Studi Tentang Respon Emosional Dan Psikologi Ibu Pasca Kematian Bayi Baru Lahir 2025More at 2025

STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap Ny. T, seorang ibu yang kehilangan bayinya pada masa nifas. PengumpulanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap Ny. T, seorang ibu yang kehilangan bayinya pada masa nifas. Pengumpulan

JURIS Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Bistek Art Show di SMK Bistek Bekasi 2025More at 2025

UMSUMS Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kegiatan Bistek Art Show di SMK Bistek Bekasi secara umum kuat dan sangat kuat. Hal ini menunjukkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kegiatan Bistek Art Show di SMK Bistek Bekasi secara umum kuat dan sangat kuat. Hal ini menunjukkan

JURIS Relevansi Materi dan Perkembangan Kognitif pada Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX 2025More at 2025

UMSUMS Buku ini juga disusun berdasarkan perkembangan kognitif siswa, sehingga efektif untuk pembelajaran di SMP/MTs. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs kelasBuku ini juga disusun berdasarkan perkembangan kognitif siswa, sehingga efektif untuk pembelajaran di SMP/MTs. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs kelas

ads-block-test