UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak sah di Desa Hilionaha, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen yang akurat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Hilionaha, penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak sah dilakukan melalui hukum adat. Pelaku yang melanggar hukum adat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp2.000.000, - dan pemberian seekor babi. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kehormatan pelaku serta nama baik Desa Hilionaha, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum adat di wilayah tersebut. Penelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidak sah. Selain itu, diharapkan pihak berwenang dan tokoh masyarakat dapat mempertimbangkan penerapan sanksi denda uang yang lebih berat sebagai efek jera, sehingga perbuatan semacam itu tidak terulang di Desa Hilionaha dan sekitarnya.

Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa, dan pihak terkait.Penerapan sanksi adat berupa denda dan pemberian babi bertujuan untuk menjaga nama baik desa dan memberikan efek jera kepada pelaku.Meskipun penyelesaian dilakukan secara adat, perkawinan tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat secara resmi, sehingga status anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui oleh ibunya.

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai potensi harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian perkawinan tidak sah, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada identifikasi nilai-nilai adat yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat sekaligus menjamin kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai praktik penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di desa-desa adat lain di Indonesia untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga dapat dirumuskan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat, serta memperkuat sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Read online
File size126.04 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Studi di Desa Bawo Omasi o 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan apa adanya tanpa maksud membuat generalisasiAnalisis data yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan apa adanya tanpa maksud membuat generalisasi

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA 000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku,000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku,

JURIS Peran Lembaga Adat Desa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Hukum Adat 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pemerkosaan merupakan suatu Tindakan atau perbuatan untuk pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada Perempuan. Pemerkosaan merupakan Pemaksaan hubunganPemerkosaan merupakan suatu Tindakan atau perbuatan untuk pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada Perempuan. Pemerkosaan merupakan Pemaksaan hubungan

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggungDalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggung

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima jutaApabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta

JURIS Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan non hukum dalam mengambil keputusan.Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan non hukum dalam mengambil keputusan.

JURIS Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 200 Pid B 2022 PN Sgl 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penerapan putusan pemidanaan pada tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 200/Pid. Sgl tidak tepat karena menggunakan PasalPenerapan putusan pemidanaan pada tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 200/Pid. Sgl tidak tepat karena menggunakan Pasal

JURIS Kepastian Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilitobara 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana melibatkan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kepastian hukum terwujud melalui pelaksanaanTindak pidana melibatkan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kepastian hukum terwujud melalui pelaksanaan

Useful /

JURIS Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Studi Putusan Nomor 36 Pid B 2013 PN Sgt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak seseorang untuk hidup tidak dapat dicabut. Hak-hak orangJenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak seseorang untuk hidup tidak dapat dicabut. Hak-hak orang

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang terkumpulPenelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang terkumpul

JURIS Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Nias Selatan Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan agar kepolisian secara masif dan terstruktur menyampaikan informasi terkait kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat sadar danPenulis menyarankan agar kepolisian secara masif dan terstruktur menyampaikan informasi terkait kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat sadar dan

JURIS Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Pembinaan kepribadian yang sudah berjalan adalah pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, dan kesehatan rohani. AdapunPembinaan kepribadian yang sudah berjalan adalah pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, dan kesehatan rohani. Adapun

ads-block-test