UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak Pidana Penipuan merupakan salah bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu yang dimana pelaku telah melakukan perbuatan- perbuatan yang bersifat atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong. Salah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat) tahun penjara. Namun pada akhirnya Hakim memutus 6 tahun penjara. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan diperoleh melalui bahan pustaka termasuk dokumen halal esensial dan dokumen legal opsinal. Analisis data yang digunakan adalah analisi deskriptif kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode inferensial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada putusan 49/Pid.B/2014/PN. Sgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahu. Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai yang adadalamperaturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada putusan 49/Pid.Sgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahun.Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai yang adadalamperaturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat dari ancaman maksimum, dengan fokus pada analisis psikologis dan sosial hakim. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus penipuan, serta mengidentifikasi perlunya revisi atau penambahan pasal yang lebih spesifik untuk mengatasi modus operandi penipuan yang semakin canggih. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus penipuan, dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga dapat mencapai keadilan yang lebih substantif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Read online
File size372.25 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Efforts to Resolve Agricultural Land Ownership in Absentee Cases in Blitar Regency 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Hambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap dataHambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap data

JURIS Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalamPinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam

JURIS Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi 2026More at 2026

MKRIMKRI Sementara itu secara sosio‑yuridis berkembang tiga diskursus utama perihal perubahan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yakni persyaratan hakimSementara itu secara sosio‑yuridis berkembang tiga diskursus utama perihal perubahan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yakni persyaratan hakim

JURIS Niet Ontvankelijke Verklaard Di NO Case of Annulment of Marriage Due to an Arranged Marriage 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama hakim mengeluarkan putusan NO adalah ketidakpenuhan syarat kedudukan hukum, ketidaklengkapan objek gugatan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama hakim mengeluarkan putusan NO adalah ketidakpenuhan syarat kedudukan hukum, ketidaklengkapan objek gugatan,

JURIS Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pengaturan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dengan memperhatikan konstruksi Undang-Undang lain terkait seperti Undang-UndangPengaturan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dengan memperhatikan konstruksi Undang-Undang lain terkait seperti Undang-Undang

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkanNamun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkan

JURIS Misbuik Van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penyalahgunaan keadaan umumnya dianggap sebagai cacat kehendak, bukan causa yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifPenyalahgunaan keadaan umumnya dianggap sebagai cacat kehendak, bukan causa yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

JURIS Kekuatan Pembuktian Notula Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Menggunakan Telekonferensi 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebutKondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebut

Useful /

JURIS Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 1169 K Pid Sus 2019 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak mengunakan angka-angka. Berdasarkan hasilAnalisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak mengunakan angka-angka. Berdasarkan hasil

JURIS Rembug Pelayanan Publik RPM Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila 2026More at 2026

MKRIMKRI Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dariAktualisasi demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dari

JURIS Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2026More at 2026

MKRIMKRI Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkanWalaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan

JURIS PERTIMBANGAN iHAKIM iPADA iPENERAPAN iSAKSI iMAHKOTA TERHADAP iTINDAK iPIDANA iPEMBUNUHAN iBERENCANA i DENGAN iPENYERTAAN i i Studi iPutusan iNomor i717 Pid B 2015 PN Tjk 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA B/2015/PN. Tjk. idimana ipada iutusan tersebut, imajelis ihakim imenggunakan isaksi imahkota isebagai isaksi ipada ialat ibukti idan ipelaku idijatuhiB/2015/PN. Tjk. idimana ipada iutusan tersebut, imajelis ihakim imenggunakan isaksi imahkota isebagai isaksi ipada ialat ibukti idan ipelaku idijatuhi

ads-block-test