YAYASANBHZYAYASANBHZ
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanArtikel ini menganalisis urgensi penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi ancaman legislasi cepat terhadap supremasi konstitusi. Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa legislasi cepat sering mengabaikan prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik dan transparansi, sehingga menghasilkan undang-undang yang rentan cacat formil dan materil. MK sebagai penjaga konstitusi menghadapi keterbatasan dalam menguji undang-undang tersebut akibat tekanan politik, minimnya akses dokumen legislasi, dan lemahnya daya paksa putusan. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian, peningkatan efektivitas eksekusi putusan MK, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap konstitusional challenges. Penguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalam sistem hukum Indonesia.
Fenomena legislasi cepat yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia belakangan ini telah memunculkan persoalan serius terhadap prinsip-prinsip konstitusionalitas dan demokrasi.Pembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produk legislasi yang tidak sejalan dengan semangat dan norma konstitusi.Kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kecepatan legislasi kerap mengorbankan kualitas substansi dan prosedur hukum.Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peranan vital sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution).Namun, kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terbukti masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi substansi pengujian, daya paksa putusan, hingga hambatan aksesibilitas bagi masyarakat.Oleh karena itu, penguatan wewenang MK menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar MK dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam memastikan supremasi konstitusi tetap tegak di tengah derasnya arus legislasi cepat.Upaya penguatan ini dapat dilakukan melalui perluasan ruang lingkup pengujian formil dan materil, pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih kuat, serta reformasi prosedural untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengujian konstitusional.Tanpa langkah-langkah penguatan tersebut, risiko pelemahan negara hukum dan demokrasi konstitusional akan terus mengintai sistem ketatanegaraan Indonesia.Supremasi konstitusi tidak akan terwujud apabila Mahkamah Konstitusi tidak dibekali dengan kewenangan dan instrumen yang memadai untuk menghadapi tantangan legislasi cepat di era kontemporer.
Untuk memperkuat wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi tantangan legislasi cepat, diperlukan reformasi prosedural dan kultural. Pertama, perluasan ruang lingkup pengujian formil dan materil dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai konstitusi sebagai batu uji, seperti prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan demokrasi deliberatif. Kedua, daya paksa putusan MK dapat diperkuat dengan mengatur sanksi administratif atau pidana terhadap instansi yang mengabaikan putusan MK, serta memastikan mekanisme enforcement yang jelas dalam amendemen UU MK. Ketiga, aksesibilitas masyarakat dalam pengajuan judicial review dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan syarat legal standing dan penyediaan pendampingan hukum gratis. Selain itu, perlu dibuka akses publik terhadap dokumen-dokumen legislasi sebagai alat bukti, dan memastikan setiap putusan MK bersifat erga omnes dan diawasi pelaksanaannya oleh lembaga independen. Independensi kelembagaan MK juga harus dijaga dengan menghindari intervensi politik dalam revisi UU MK. Dengan demikian, penguatan wewenang MK dapat memastikan supremasi konstitusi tetap tegak di tengah praktik legislasi yang semakin pragmatis dan cepat.
| File size | 146.73 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UPNVJUPNVJ Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar keadilan bagi para pencari keadilan dapat terwujud sepenuhnya dalam sistem penyelesaianMasih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar keadilan bagi para pencari keadilan dapat terwujud sepenuhnya dalam sistem penyelesaian
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangDalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusionalMelalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusional
YAYASANBHZYAYASANBHZ Perbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidanaPerbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidana
MKRIMKRI Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasanJenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan
UBBGUBBG Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.
Useful /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. KegiatanPenyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. Kegiatan
APPIHIAPPIHI Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilanDengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
UBBGUBBG Informan penelitian adalah enam orang Aceh yang tinggal di desa Blang Puntuet, salah satu pinggiran kota Lhokseumawe. Informan terdiri dari tiga orangInforman penelitian adalah enam orang Aceh yang tinggal di desa Blang Puntuet, salah satu pinggiran kota Lhokseumawe. Informan terdiri dari tiga orang