Publisher

YAYASANBHZYAYASANBHZ

Journal I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Abstract

Artikel ini menganalisis urgensi penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi ancaman legislasi cepat terhadap supremasi konstitusi. Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa legislasi cepat sering mengabaikan prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik dan transparansi, sehingga menghasilkan undang-undang yang rentan cacat formil dan materil. MK sebagai penjaga konstitusi menghadapi keterbatasan dalam menguji undang-undang tersebut akibat tekanan politik, minimnya akses dokumen legislasi, dan lemahnya daya paksa putusan. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian, peningkatan efektivitas eksekusi putusan MK, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap konstitusional challenges. Penguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalam sistem hukum Indonesia.

Conclusion

Fenomena legislasi cepat yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia belakangan ini telah memunculkan persoalan serius terhadap prinsip-prinsip konstitusionalitas dan demokrasi.Pembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produk legislasi yang tidak sejalan dengan semangat dan norma konstitusi.Kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kecepatan legislasi kerap mengorbankan kualitas substansi dan prosedur hukum.Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peranan vital sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution).Namun, kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terbukti masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi substansi pengujian, daya paksa putusan, hingga hambatan aksesibilitas bagi masyarakat.Oleh karena itu, penguatan wewenang MK menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar MK dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam memastikan supremasi konstitusi tetap tegak di tengah derasnya arus legislasi cepat.Upaya penguatan ini dapat dilakukan melalui perluasan ruang lingkup pengujian formil dan materil, pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih kuat, serta reformasi prosedural untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengujian konstitusional.Tanpa langkah-langkah penguatan tersebut, risiko pelemahan negara hukum dan demokrasi konstitusional akan terus mengintai sistem ketatanegaraan Indonesia.Supremasi konstitusi tidak akan terwujud apabila Mahkamah Konstitusi tidak dibekali dengan kewenangan dan instrumen yang memadai untuk menghadapi tantangan legislasi cepat di era kontemporer.

Future Research

Untuk memperkuat wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi tantangan legislasi cepat, diperlukan reformasi prosedural dan kultural. Pertama, perluasan ruang lingkup pengujian formil dan materil dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai konstitusi sebagai batu uji, seperti prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan demokrasi deliberatif. Kedua, daya paksa putusan MK dapat diperkuat dengan mengatur sanksi administratif atau pidana terhadap instansi yang mengabaikan putusan MK, serta memastikan mekanisme enforcement yang jelas dalam amendemen UU MK. Ketiga, aksesibilitas masyarakat dalam pengajuan judicial review dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan syarat legal standing dan penyediaan pendampingan hukum gratis. Selain itu, perlu dibuka akses publik terhadap dokumen-dokumen legislasi sebagai alat bukti, dan memastikan setiap putusan MK bersifat erga omnes dan diawasi pelaksanaannya oleh lembaga independen. Independensi kelembagaan MK juga harus dijaga dengan menghindari intervensi politik dalam revisi UU MK. Dengan demikian, penguatan wewenang MK dapat memastikan supremasi konstitusi tetap tegak di tengah praktik legislasi yang semakin pragmatis dan cepat.

Metadata

File size	146.73 KB
Pages	16
DMCA	Report