UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi di masyarakat masih dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang di desa Orahili Fau karena penyelesaian secara adat lebih mengutamakan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa dan sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang ada, memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama, hukum adat perlu disosialisasikan kepada pihak penegak hukum, dan putusan Lembaga Adat perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa.Penyelesaian ini memiliki kekuatan hukum selama tidak melanggar peraturan yang berlaku dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.Oleh karena itu, aturan adat perlu didokumentasikan, disosialisasikan kepada penegak hukum, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas penyelesaian adat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan terhalang, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji mekanisme formalisasi aturan adat ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk identifikasi potensi konflik norma dan strategi penyelesaiannya. Ketiga, penting untuk meneliti peran mediasi dan fasilitasi dari pemerintah desa dalam proses penyelesaian sengketa adat, serta bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan hukum adat secara adil dan transparan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat, serta memperkuat harmoni antara hukum negara dan hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau dan wilayah adat lainnya di Indonesia.
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 398.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Apabila terjadi sengketa atau permasalahan perdata dapat diselesaikan menggunakan hukum adat melalui peradilan adat. Pada hukum acara adat terdapat kelembagaanApabila terjadi sengketa atau permasalahan perdata dapat diselesaikan menggunakan hukum adat melalui peradilan adat. Pada hukum acara adat terdapat kelembagaan
DINASTIREVDINASTIREV Perbedaan kerangka hukum antar negara, terutama dalam aspek perlindungan data, hak konsumen, dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan PendanaanPerbedaan kerangka hukum antar negara, terutama dalam aspek perlindungan data, hak konsumen, dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan
DINASTIREVDINASTIREV Pengelolaan sampah mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sampah dihasilkan hingga akhirnya dibuang ke lokasi pembuangan akhir. UpayaPengelolaan sampah mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sampah dihasilkan hingga akhirnya dibuang ke lokasi pembuangan akhir. Upaya
RCRSRCRS Dengan menempatkan Mazmur sebagai suara doa, ratapan, dan harapan, artikel ini mengusulkan peran aktif gereja dan teologi publik dalam advokasi keadilanDengan menempatkan Mazmur sebagai suara doa, ratapan, dan harapan, artikel ini mengusulkan peran aktif gereja dan teologi publik dalam advokasi keadilan
NEWINERANEWINERA The persistence of Wurumana is attributed to internalized cultural values like jaga waka and tau tei duna mea, requiring reforms to alleviate economicThe persistence of Wurumana is attributed to internalized cultural values like jaga waka and tau tei duna mea, requiring reforms to alleviate economic
STPMATARAMSTPMATARAM Perubahan cara berpakaian untuk laki-laki yang dulu sederhana kini sudah ada yang pakai tato, anting, dan kalung yang pada dasarnya dilarang oleh tokoh-tokohPerubahan cara berpakaian untuk laki-laki yang dulu sederhana kini sudah ada yang pakai tato, anting, dan kalung yang pada dasarnya dilarang oleh tokoh-tokoh
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang seimbang untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna memastikanPenelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang seimbang untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna memastikan
UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaanPenolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaan
Useful /
LLILLI Dalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka juga menitikberatkan pada pembinaan karakter melalui tiga pendekatan utama: kegiatan pembelajaran di kelas, penguatanDalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka juga menitikberatkan pada pembinaan karakter melalui tiga pendekatan utama: kegiatan pembelajaran di kelas, penguatan
LLILLI Keberadaan wali menjadi syarat wajib yang melindungi hak perempuan dan menjaga kemaslahatan sosial. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, sehinggaKeberadaan wali menjadi syarat wajib yang melindungi hak perempuan dan menjaga kemaslahatan sosial. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, sehingga
UNIRAYAUNIRAYA Tiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuanTiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yang