WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum hidup dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selama era desentralisasi hukum. Hukum hidup, yang terdiri dari adat dan tradisi yang tidak tertulis, terus memainkan peran penting dalam banyak komunitas Indonesia, terutama dalam konteks peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan pendekatan studi kasus, dengan fokus pada wilayah di mana hukum adat secara signifikan memengaruhi praktik hukum. Temuan mengungkapkan manfaat dan tantangan integrasi hukum hidup ke dalam sistem hukum formal. Meskipun hukum hidup meningkatkan relevansi budaya dan keadilan berbasis komunitas, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang fragmentasi hukum dan potensi konflik dengan standar hak asasi manusia nasional. Penelitian ini merekomendasikan penggabungan selektif hukum hidup ke dalam KUHP, bersama dengan upaya untuk mengkodifikasi adat daerah untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang pluralisme hukum di Indonesia, menawarkan wawasan tentang masa depan reformasi hukum pidana dalam sistem yang terdesentralisasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum hidup memainkan peran penting dalam membentuk sistem peradilan pidana Indonesia, terutama di wilayah di mana hukum adat tetap berpengaruh.Studi ini menyoroti manfaat dan tantangan ganda dari pengintegrasian hukum hidup ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Di satu sisi, hukum hidup mempromosikan relevansi budaya dan legitimasi dalam komunitas, menawarkan mekanisme keadilan restoratif yang selaras dengan tradisi lokal.Di sisi lain, hal itu menimbulkan fragmentasi hukum, ketidakkonsistenan dalam penerapan, dan potensi konflik dengan standar hak asasi manusia.Oleh karena itu, pendekatan selektif untuk mengintegrasikan hukum hidup ke dalam KUHP diperlukan, dengan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau kewajiban hak asasi manusia internasional.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai praktik adat yang relevan dengan hukum pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini akan membantu dalam merumuskan pedoman yang lebih spesifik dan terukur untuk integrasi hukum hidup ke dalam sistem hukum formal. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi berbasis komunitas yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan pendekatan restoratif justice. Model ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa pidana di tingkat lokal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ketiga, penting untuk meneliti dampak desentralisasi hukum terhadap konsistensi penerapan hukum pidana di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakkonsistenan tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum.
- DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA | EKUITAS (Jurnal... ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/5359DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA EKUITAS Jurnal ejournal stiesia ac ekuitas article view 5359
- Decentralization and its impact on improving public services | International journal of social sciences.... doi.org/10.21744/ijss.v7n2.2278Decentralization and its impact on improving public services International journal of social sciences doi 10 21744 ijss v7n2 2278
| File size | 364.31 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Recommendations include the redistribution of carbon trading revenues, enhanced public participation, stronger enforcement mechanisms, and alignment withRecommendations include the redistribution of carbon trading revenues, enhanced public participation, stronger enforcement mechanisms, and alignment with
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Relasi adat dan agama di Desa Cikate tidak menunjukkan pola konflik maupun asimilasi, tetapi memperlihatkan model sinkretisme fungsional yang berbasisRelasi adat dan agama di Desa Cikate tidak menunjukkan pola konflik maupun asimilasi, tetapi memperlihatkan model sinkretisme fungsional yang berbasis
UINSAIZUUINSAIZU Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muamalah komunitas Banjar merupakan manifestasi hukum Islam yang hidup yang terintegrasi secara organik denganHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muamalah komunitas Banjar merupakan manifestasi hukum Islam yang hidup yang terintegrasi secara organik dengan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Effective enforcement necessitates strengthened inter-agency coordination, improved regulatory oversight, and increased community participation to achieveEffective enforcement necessitates strengthened inter-agency coordination, improved regulatory oversight, and increased community participation to achieve
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menganalisis bagaimana mandat ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, putusan peradilan, dan praktik administratif, sekaligusStudi ini menganalisis bagaimana mandat ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, putusan peradilan, dan praktik administratif, sekaligus
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, includingThe findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, including
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Children, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality byChildren, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality by
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, tinjauan ini membahas peran resolusi sengketa online sebagai sarana untuk mengurangi hambatan terhadap keadilan dalam transaksi keuangan lintasSelain itu, tinjauan ini membahas peran resolusi sengketa online sebagai sarana untuk mengurangi hambatan terhadap keadilan dalam transaksi keuangan lintas
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD The instruments used in this study were a questionnaire on students interest in learning and a critical thinking test. The questionnaire on interest inThe instruments used in this study were a questionnaire on students interest in learning and a critical thinking test. The questionnaire on interest in
UINSAIZUUINSAIZU Politisasi agama dalam pemilihan umum demokratis di Indonesia merupakan tantangan struktural yang mengganggu tata kelola konstitusional, melemahkan netralitasPolitisasi agama dalam pemilihan umum demokratis di Indonesia merupakan tantangan struktural yang mengganggu tata kelola konstitusional, melemahkan netralitas
UNCMUNCM Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan dasar terbukti memainkan peran penting dalam membentuk sikap multikultural pada siswa. Nilai-nilaiPenerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan dasar terbukti memainkan peran penting dalam membentuk sikap multikultural pada siswa. Nilai-nilai
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS However, challenges remain in its implementation due to the informal nature of the sector and insufficient training for law enforcement. Effective implementationHowever, challenges remain in its implementation due to the informal nature of the sector and insufficient training for law enforcement. Effective implementation