UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPenelitian ini mengkaji sejauh mana reformasi hukum perpajakan di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip keadilan fiskal dan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam merespons meningkatnya ketimpangan dan tantangan kelembagaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai langkah strategis menuju modernisasi dan keadilan fiskal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh data hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun reformulasi tarif pajak penghasilan, pengenalan pajak karbon, dan digitalisasi administrasi mencerminkan intensi normatif untuk mewujudkan keadilan, masih terdapat kendala struktural dan doktrinal yang signifikan. Kendala tersebut mencakup ketidakpastian hukum, ketimpangan akses insentif pajak, kelemahan administratif, serta belum adanya mekanisme hukum yang mengikat untuk mengintegrasikan kebijakan pajak dengan pelaksanaan SDGs. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan Indonesia baru menunjukkan keselarasan normatif parsial terhadap prinsip keadilan fiskal. Penguatan koherensi hukum, kapasitas kelembagaan, dan integrasi kebijakan diperlukan agar hukum pajak dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Reformasi perpajakan Indonesia memiliki potensi untuk mendukung keadilan fiskal dan pembangunan berkelanjutan, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dan doktrinal seperti ketidakpastian hukum, akses tidak merata terhadap insentif pajak, serta keterbatasan mekanisme integrasi kebijakan.Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguatan koherensi hukum, peningkatan kapasitas institusi, dan pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak terhadap ketimpangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian tentang dampak harmonisasi peraturan perpajakan terhadap koherensi hukum dan keadilan fiskal di berbagai daerah. Kedua, analisis efektivitas pajak karbon dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Ketiga, studi mengenai peran pendidikan pajak dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam sistem perpajakan. Penelitian-penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang lebih inklusif serta berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.
- [2501.08177] Estimation of the Effect of Carbon Tax Implementation on Household Income Distribution in... doi.org/10.48550/arXiv.2501.081772501 08177 Estimation of the Effect of Carbon Tax Implementation on Household Income Distribution in doi 10 48550 arXiv 2501 08177
- The Effect of Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations on Fiscal Justice in Indonesia... doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1364The Effect of Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations on Fiscal Justice in Indonesia doi 10 58812 wslhr v2i04 1364
- Fiscal Tax Law Perspective in Realizing Justice and Efficiency: Critical Analysis of Applicable Tax Regulations... ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1063Fiscal Tax Law Perspective in Realizing Justice and Efficiency Critical Analysis of Applicable Tax Regulations ijsoc goacademica index php ijsoc article view 1063
- Analysis of VAT Rate Increase: Social Justice and Strengthening Sustainable Economic Growth | Journal... analysisdata.co.id/index.php/JEBI/article/view/157Analysis of VAT Rate Increase Social Justice and Strengthening Sustainable Economic Growth Journal analysisdata index php JEBI article view 157
| File size | 445.23 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
USBYPKPUSBYPKP Kegiatan pelatihan metode PLS-SEM menggunakan SmartPLS 3. 0 ini mampu mengenalkan dan meningkatkan pemahaman Dosen mata kuliah Statistika di Fakultas IlmuKegiatan pelatihan metode PLS-SEM menggunakan SmartPLS 3. 0 ini mampu mengenalkan dan meningkatkan pemahaman Dosen mata kuliah Statistika di Fakultas Ilmu
UPPUPP Secara simultan, antara kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban sosial padaSecara simultan, antara kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban sosial pada
UPPUPP Populasi terdiri atas pimpinan dan karyawan PT Langgak Inti Lestari (104 orang) dengan sampel 24 responden yang dipilih secara purposive sampling. DataPopulasi terdiri atas pimpinan dan karyawan PT Langgak Inti Lestari (104 orang) dengan sampel 24 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data
UMSJUMSJ Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Kyai Badrus Shodiq sebagaiAnalisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Kyai Badrus Shodiq sebagai
UM PalembangUM Palembang Variabel independen meliputi pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, dengan transfer pricing sebagaiVariabel independen meliputi pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, dengan transfer pricing sebagai
IBSIBS (4) Variabel opini audit going concern berpengaruh negatif terhadap financial distress, ini menjelaskan bahwa opini audit going concern dapat membantu(4) Variabel opini audit going concern berpengaruh negatif terhadap financial distress, ini menjelaskan bahwa opini audit going concern dapat membantu
UNISSULAUNISSULA Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;
AFEBIAFEBI Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan danHasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan dan
Useful /
UMNUMN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, (2) leverage tidak berpengaruh signifikanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, (2) leverage tidak berpengaruh signifikan
UMNUMN Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di JakartaData yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta
UMMUMM In conclusion, the implementation of PjBL using a laboratory approach can improve student learning outcomes and critical thinking in marine biology. TheIn conclusion, the implementation of PjBL using a laboratory approach can improve student learning outcomes and critical thinking in marine biology. The
AFEBIAFEBI Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran mediasi opini audit going concern terhadap hubungan antara audit tenure dengan kinerjaPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran mediasi opini audit going concern terhadap hubungan antara audit tenure dengan kinerja