UBUB
Arena HukumArena HukumPenelitian ini menyelidiki kualitas undang‑undang pertambangan Indonesia dalam mengatur perlindungan lingkungan, dipicu oleh degradasi lingkungan berkelanjutan akibat aktivitas pertambangan. Meskipun sejumlah undang‑undang telah diperkenalkan sejak era kolonial Belanda, masalah lingkungan tetap tidak terselesaikan. Penelitian ini menilai kualitas hukum secara mendalam dengan menetapkan kriteria terukur untuk analisis, menggunakan metode hukum normatif dan literatur legisprudensi, serta prinsip internasional pengelolaan pertambangan dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa undang‑undang pertambangan Indonesia tidak memenuhi kriteria kualitas hukum untuk perlindungan lingkungan. Namun, Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki tingkat kualitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020. Temuan ini menandai regresi dalam kualitas hukum perlindungan lingkungan di kerangka regulasi pertambangan Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu hukum dengan menyajikan metode terstruktur untuk menganalisis kualitas hukum dan memberikan wawasan berharga tentang kualitas undang‑undang pertambangan di negara kaya sumber daya, khususnya Indonesia.
Penelitian ini menemukan bahwa baik Undang‑Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak cukup kuat secara hukum untuk melindungi lingkungan.Keduanya kurang jelas dan tidak memadai dalam mengatur area pertambangan, pengelolaan konsesi AMDAL, pemulihan tambang, serta transparansi dan partisipasi publik, sehingga tidak dapat secara efektif menjaga lingkungan dari dampak pertambangan.
Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana integrasi mekanisme jaminan keuangan (garan nilai purna tambang) ke dalam proses pemberian izin pertambangan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan; mendalami peran lembaga pengawasan independen dalam memastikan pelaksanaan rencana pemulihan tambang dan evaluasi dampak lingkungan secara berkala; serta menganalisis efektivitas model partisipasi publik digital (misalnya platform e‑participation) dalam transparansi proses persetujuan izin pertambangan di tingkat daerah, guna memperkuat tata kelola lingkungan dan mencegah konflik sosial.
| File size | 988.48 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UBUB Pada edisi ini, redaksi menyajikan lima artikel ilmiah yang mengangkat isu-isu krusial dalam kajian demokrasi, politik lokal, dan tata kelola pemerintahanPada edisi ini, redaksi menyajikan lima artikel ilmiah yang mengangkat isu-isu krusial dalam kajian demokrasi, politik lokal, dan tata kelola pemerintahan
UBUB Employing a qualitative method with hermeneutic analysis, the study explores the traditional wisdom of the Tenganan people and its potential for protectingEmploying a qualitative method with hermeneutic analysis, the study explores the traditional wisdom of the Tenganan people and its potential for protecting
UBUB The study results show that although the Prosecutors Office is categorized as an implementing agent of state power in the legal field with the principleThe study results show that although the Prosecutors Office is categorized as an implementing agent of state power in the legal field with the principle
UIN BANTENUIN BANTEN Era transformasi digital menandai gangguan yang mengubah semua aspek kehidupan manusia, khususnya melalui kemajuan teknologi yang digemari generasi milenial,Era transformasi digital menandai gangguan yang mengubah semua aspek kehidupan manusia, khususnya melalui kemajuan teknologi yang digemari generasi milenial,
UIN BANTENUIN BANTEN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi OJK tentang spin-off Unit Usaha Syariah dari perspektif hukum sistem menurut Lawrence M. FriedmanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi OJK tentang spin-off Unit Usaha Syariah dari perspektif hukum sistem menurut Lawrence M. Friedman
UIN BANTENUIN BANTEN Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi perpustakaan e-book berbasis web yang dapat diakses melalui platform aplikasi website sebagaiTujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi perpustakaan e-book berbasis web yang dapat diakses melalui platform aplikasi website sebagai
UIN BANTENUIN BANTEN Mereka percaya bahwa SEMA memiliki potensi untuk melanggar kebebasan beragama dan keluarga yang dijamin oleh Konstitusi. Latar belakang pengesahan SEMAMereka percaya bahwa SEMA memiliki potensi untuk melanggar kebebasan beragama dan keluarga yang dijamin oleh Konstitusi. Latar belakang pengesahan SEMA
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan sistem informasi untuk memantau dan mencegah stunting secara komprehensif, termasuk dengan model diagnosisSalah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan sistem informasi untuk memantau dan mencegah stunting secara komprehensif, termasuk dengan model diagnosis
Useful /
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Pelaporan rumah sakit ini merupakan salah satu indikator pengukuran ketercapaian pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Metode yang digunakan analisisPelaporan rumah sakit ini merupakan salah satu indikator pengukuran ketercapaian pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Metode yang digunakan analisis
STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Faktor degeneratif dan posisi ergonomis yang kurang baik saat bekerja di sawah menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama nyeri punggung. PandemiFaktor degeneratif dan posisi ergonomis yang kurang baik saat bekerja di sawah menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama nyeri punggung. Pandemi
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Dari hasil penelitian, jenis resep terbukti menjadi faktor paling berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan farmasi di Rumah Sakit Tk II Udayana. OlehDari hasil penelitian, jenis resep terbukti menjadi faktor paling berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan farmasi di Rumah Sakit Tk II Udayana. Oleh
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Hasil penelitian prosedur pengodean diagnosis yang dilakukan oleh coder belum sesuai ketentuan ICD-10 volume 2 dikarenakan oleh sibuknya petugas dalamHasil penelitian prosedur pengodean diagnosis yang dilakukan oleh coder belum sesuai ketentuan ICD-10 volume 2 dikarenakan oleh sibuknya petugas dalam