UBUB
Arena HukumArena HukumPenelitian ini menyelidiki kualitas undang‑undang pertambangan Indonesia dalam mengatur perlindungan lingkungan, dipicu oleh degradasi lingkungan berkelanjutan akibat aktivitas pertambangan. Meskipun sejumlah undang‑undang telah diperkenalkan sejak era kolonial Belanda, masalah lingkungan tetap tidak terselesaikan. Penelitian ini menilai kualitas hukum secara mendalam dengan menetapkan kriteria terukur untuk analisis, menggunakan metode hukum normatif dan literatur legisprudensi, serta prinsip internasional pengelolaan pertambangan dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa undang‑undang pertambangan Indonesia tidak memenuhi kriteria kualitas hukum untuk perlindungan lingkungan. Namun, Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki tingkat kualitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020. Temuan ini menandai regresi dalam kualitas hukum perlindungan lingkungan di kerangka regulasi pertambangan Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu hukum dengan menyajikan metode terstruktur untuk menganalisis kualitas hukum dan memberikan wawasan berharga tentang kualitas undang‑undang pertambangan di negara kaya sumber daya, khususnya Indonesia.
Penelitian ini menemukan bahwa baik Undang‑Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak cukup kuat secara hukum untuk melindungi lingkungan.Keduanya kurang jelas dan tidak memadai dalam mengatur area pertambangan, pengelolaan konsesi AMDAL, pemulihan tambang, serta transparansi dan partisipasi publik, sehingga tidak dapat secara efektif menjaga lingkungan dari dampak pertambangan.
Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana integrasi mekanisme jaminan keuangan (garan nilai purna tambang) ke dalam proses pemberian izin pertambangan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan; mendalami peran lembaga pengawasan independen dalam memastikan pelaksanaan rencana pemulihan tambang dan evaluasi dampak lingkungan secara berkala; serta menganalisis efektivitas model partisipasi publik digital (misalnya platform e‑participation) dalam transparansi proses persetujuan izin pertambangan di tingkat daerah, guna memperkuat tata kelola lingkungan dan mencegah konflik sosial.
| File size | 988.48 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Metode yang dipergunakan adalah konstruktivisme sosial yang melibatkan agen melalui production activity sehingga agen akan terlibat dalam dunianya sendiri.Metode yang dipergunakan adalah konstruktivisme sosial yang melibatkan agen melalui production activity sehingga agen akan terlibat dalam dunianya sendiri.
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
STAK PESATSTAK PESAT Hasil analisis pre-test dan post-test mahasiswa STAK Pesat Salatiga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam manajemen konflik setelah pelatihan.Hasil analisis pre-test dan post-test mahasiswa STAK Pesat Salatiga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam manajemen konflik setelah pelatihan.
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam mewujudkan akses keadilan dengan menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan dalamLembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam mewujudkan akses keadilan dengan menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Selain itu, belum tersedianya pelatihan formal dan pedoman teknis mengenai komunikasi berbasis gender menjadi kendala utama. Temuan ini merekomendasikanSelain itu, belum tersedianya pelatihan formal dan pedoman teknis mengenai komunikasi berbasis gender menjadi kendala utama. Temuan ini merekomendasikan
STAINSTAIN Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian yang lebih mendalam dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persetujuan (riḍā) dan batasanOleh karena itu, diperlukan penyesuaian yang lebih mendalam dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persetujuan (riḍā) dan batasan
UMPRUMPR Sejarah mencatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terkait perbedaan warna kulit. Paham rasisme kerap dikaitkan dengan penindasan dan kekuasaan,Sejarah mencatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terkait perbedaan warna kulit. Paham rasisme kerap dikaitkan dengan penindasan dan kekuasaan,
UGJUGJ Penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus jugaPenelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga
Useful /
UNRAMUNRAM Hasil persentase tersebut membuktikan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan fungsional sekolah, serta layak digunakan untuk meningkatkanHasil persentase tersebut membuktikan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan fungsional sekolah, serta layak digunakan untuk meningkatkan
AKABAAKABA Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemisahan peraturan antara santri dan asrama, pembentukan struktur pengelola yang lebih terfokus, sertaOleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemisahan peraturan antara santri dan asrama, pembentukan struktur pengelola yang lebih terfokus, serta
AKABAAKABA Kebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anak untuk mengemis, padahal mereka seharusnya berperan penting dalam melindungi dan menjaga anakKebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anak untuk mengemis, padahal mereka seharusnya berperan penting dalam melindungi dan menjaga anak
STAINSTAIN Pendekatan ini memungkinkan komunitas untuk menerapkan ekonomi syariah yang sesuai dengan syariah secara fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan prinsip-prinsipPendekatan ini memungkinkan komunitas untuk menerapkan ekonomi syariah yang sesuai dengan syariah secara fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan prinsip-prinsip