IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru. Dalam penelitian ini, batas kewenangan negara untuk mengatur ranah privat diteliti melalui pendekatan hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi living together menyebabkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Karena tidak memenuhi syarat harm principle, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Oleh karena itu, kebijakan harus diubah agar sesuai dengan konstitusi, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional.

Kriminalisasi perilaku living together menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi.Secara yuridis, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan di masyarakat, namun berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional.Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan untuk menegakkan moralitas yang bersifat relatif, sehingga perlu diubah atau ditafsirkan secara baru agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip universal hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas Pasal 412 KUHP baru dalam mengurangi praktik living together dan dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok sosial dan wilayah geografis. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium dalam penegakan hukum terkait living together. Penelitian ini dapat menganalisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum di lapangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa mengenai living together untuk mempelajari praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam mengatur fenomena sosial ini.

  1. Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo) | JUSTISI. regulasi... doi.org/10.33506/js.v10i1.3009Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi Kumpul Kebo JUSTISI regulasi doi 10 33506 js v10i1 3009
  2. Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang... researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/5837Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang researchhub index php Khatulistiwa article view 5837
Read online
File size390.86 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadiOleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi

JURIS Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2022More at 2022

UNARSUNARS Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversi (pengalihan). Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomorMaka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversi (pengalihan). Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Khas Situbondo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2022More at 2022

UNARSUNARS Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budayaPerlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budaya

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, makaArus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannyaNotaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannya

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjataHal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjata

Useful /

JURIS Dampak Perkawinan Dini Bagi Masyarakat Desa Persiapan Blogas Dalam Perspektif Hukum Perkawinan 2024More at 2024

UWKSUWKS Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdi menjadi penting bagi masyarakat desa setempat yang mana masih membudaya perjodohan sehingga perkawinanPenyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdi menjadi penting bagi masyarakat desa setempat yang mana masih membudaya perjodohan sehingga perkawinan

JURIS Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) banyak dilakukan oleh mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkanIronisnya, fenomena kejahatan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) banyak dilakukan oleh mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan olehDari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Prinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. KeselamatanPrinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan

ads-block-test