IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumDalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru. Dalam penelitian ini, batas kewenangan negara untuk mengatur ranah privat diteliti melalui pendekatan hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi living together menyebabkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Karena tidak memenuhi syarat harm principle, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Oleh karena itu, kebijakan harus diubah agar sesuai dengan konstitusi, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional.
Kriminalisasi perilaku living together menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi.Secara yuridis, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan di masyarakat, namun berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional.Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan untuk menegakkan moralitas yang bersifat relatif, sehingga perlu diubah atau ditafsirkan secara baru agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip universal hak asasi manusia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas Pasal 412 KUHP baru dalam mengurangi praktik living together dan dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok sosial dan wilayah geografis. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium dalam penegakan hukum terkait living together. Penelitian ini dapat menganalisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum di lapangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa mengenai living together untuk mempelajari praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam mengatur fenomena sosial ini.
- Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo) | JUSTISI. regulasi... doi.org/10.33506/js.v10i1.3009Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi Kumpul Kebo JUSTISI regulasi doi 10 33506 js v10i1 3009
- Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang... researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/5837Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang researchhub index php Khatulistiwa article view 5837
| File size | 390.86 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Norma hukum yang kabur ini juga mengancam kepastian hukum dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas, dengan ketidakpastian ini berdampak pada perbedaanNorma hukum yang kabur ini juga mengancam kepastian hukum dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas, dengan ketidakpastian ini berdampak pada perbedaan
UntikaUntika B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),
IBRAHIMYIBRAHIMY Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut sertaDengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut serta
IBRAHIMYIBRAHIMY Praktik kekerasan pada pola asuh tersebut masih sering dianggap sebagai bagian dari tradisi mendidik anak, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindunganPraktik kekerasan pada pola asuh tersebut masih sering dianggap sebagai bagian dari tradisi mendidik anak, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. SistemPenelitian ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sistem
STIE TDNSTIE TDN Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu mempertimbangkan pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. WajibTemuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu mempertimbangkan pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. Wajib
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Pergeseran budaya hukum menciptakan celah implementasi hukum dan potensi penyalahgunaan, mengimplikasikan erosi nilai-nilai sosial dan hukum. Upaya komprehensifPergeseran budaya hukum menciptakan celah implementasi hukum dan potensi penyalahgunaan, mengimplikasikan erosi nilai-nilai sosial dan hukum. Upaya komprehensif
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Penerbitan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaminan hak asasi manusia di bidang pelayanan publik, khususnya akses terhadapPenerbitan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaminan hak asasi manusia di bidang pelayanan publik, khususnya akses terhadap
Useful /
UWKSUWKS user kurang teliti dalam pelaksanaan pengukuran, (2) Kuadran mayor project. kuadran mayor project merupakan merujuk pada kuadran yang menunjukkan masalahuser kurang teliti dalam pelaksanaan pengukuran, (2) Kuadran mayor project. kuadran mayor project merupakan merujuk pada kuadran yang menunjukkan masalah
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumberPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU 12 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Konsumen, perlindungan bagi pengemudi ojek online masih lemah karena status kemitraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan12 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Konsumen, perlindungan bagi pengemudi ojek online masih lemah karena status kemitraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Keramahan pihak petugas yang terlibat dalam pembangunan jalan memperoleh nilai rata-rata kepuasan terendah (peringkat 1) sebesar 3,45 dari skala 1 hinggaKeramahan pihak petugas yang terlibat dalam pembangunan jalan memperoleh nilai rata-rata kepuasan terendah (peringkat 1) sebesar 3,45 dari skala 1 hingga