IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumDalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru. Dalam penelitian ini, batas kewenangan negara untuk mengatur ranah privat diteliti melalui pendekatan hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi living together menyebabkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Karena tidak memenuhi syarat harm principle, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Oleh karena itu, kebijakan harus diubah agar sesuai dengan konstitusi, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional.
Kriminalisasi perilaku living together menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi.Secara yuridis, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan di masyarakat, namun berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional.Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan untuk menegakkan moralitas yang bersifat relatif, sehingga perlu diubah atau ditafsirkan secara baru agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip universal hak asasi manusia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas Pasal 412 KUHP baru dalam mengurangi praktik living together dan dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok sosial dan wilayah geografis. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium dalam penegakan hukum terkait living together. Penelitian ini dapat menganalisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum di lapangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa mengenai living together untuk mempelajari praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam mengatur fenomena sosial ini.
- Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo) | JUSTISI. regulasi... doi.org/10.33506/js.v10i1.3009Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi Kumpul Kebo JUSTISI regulasi doi 10 33506 js v10i1 3009
- Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang... researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/5837Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang researchhub index php Khatulistiwa article view 5837
| File size | 390.86 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
ISHAISHA Akumulasi modal melalui investasi besar-besaran telah diprioritaskan alih-alih melindungi hak-hak masyarakat adat dan kesejahteraan sosial, sebagaimanaAkumulasi modal melalui investasi besar-besaran telah diprioritaskan alih-alih melindungi hak-hak masyarakat adat dan kesejahteraan sosial, sebagaimana
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf dapat berupa korupsi, penyelewengan, dan tidak transparan. DampakHasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf dapat berupa korupsi, penyelewengan, dan tidak transparan. Dampak
IBRAHIMYIBRAHIMY Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan nasional dengan memperluas makna tanggungPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan nasional dengan memperluas makna tanggung
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil agar sistem bantuan hukum dapat lebihOleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil agar sistem bantuan hukum dapat lebih
UNRAMUNRAM Hasil penelitian laba akuntansi, laba tunai, dan arus kas operasi secara simultan berpengaruh terhadap dividen kas. Implikasi dari penelitian ini diharapkanHasil penelitian laba akuntansi, laba tunai, dan arus kas operasi secara simultan berpengaruh terhadap dividen kas. Implikasi dari penelitian ini diharapkan
UNRAMUNRAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Return on Asset, Operating Profit Margin, Dividend Yield dan Dividend Payout tidak berpengaruh signifikanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Return on Asset, Operating Profit Margin, Dividend Yield dan Dividend Payout tidak berpengaruh signifikan
UNIPMAUNIPMA Artikel ini menggabungkan dan menganalisis berbagai alasan yang sahih dari penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan realita.Artikel ini menggabungkan dan menganalisis berbagai alasan yang sahih dari penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan realita.
UNIPMAUNIPMA Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi keyakinan mereka ada yang berasal secara alami dalam melakukan bisnis untuk mengetahui baik dan buruk, dan ada yangHasilnya menunjukkan bahwa dimensi keyakinan mereka ada yang berasal secara alami dalam melakukan bisnis untuk mengetahui baik dan buruk, dan ada yang
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen autentikasi data dan identitas, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum serta kedudukannyaSertifikat elektronik hadir sebagai instrumen autentikasi data dan identitas, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum serta kedudukannya
IBRAHIMYIBRAHIMY Namun, kebebasan berekspresi bukan hak absolut karena dapat dibatasi dengan alasan melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, dan moralNamun, kebebasan berekspresi bukan hak absolut karena dapat dibatasi dengan alasan melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, dan moral
UNRAMUNRAM Berdasarkan pengujian menggunakan metode black box terhadap 52 test case, seluruh fitur berjalan dengan baik. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusiBerdasarkan pengujian menggunakan metode black box terhadap 52 test case, seluruh fitur berjalan dengan baik. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palambang selalu memperhatikan pengembangan kompetensi aparaturnya secara menyeluruh yang dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraanKecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palambang selalu memperhatikan pengembangan kompetensi aparaturnya secara menyeluruh yang dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan