IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumKebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menurut Pasal 28I Ayat (1). Namun, pada konteks pelaksanaan unjuk rasa, terkadang menimbulkan permasalahan dengan timbulnya kerusuhan hingga penjarahan sebagaimana yang terjadi di demonstrasi pada Agustus – September 2025 di Indonesia. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis . Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut serta penerapan prinsip Rule of Law oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diatur secara limitatif dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacu pada prinsip Rule of Law yang mencakup tiga pilar utama: supremasi hukum (kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan aparat), persamaan di hadapan hukum (perlakuan sama dan akuntabilitas aparat), dan prinsip proporsionalitas.
Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Namun, kebebasan berekspresi bukan hak absolut karena dapat dibatasi dengan alasan melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, dan moral serta kesehatan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan UU No.Pembatasan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat proporsional, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan standar hukum HAM internasional.Dalam kaitannya dengan prinsip Rule of Law, pembatasan demonstrasi harus didasarkan pada konsep supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proporsionalitas.
Untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip Rule of Law mempengaruhi kebijakan publik, penelitian dapat mengkaji apakah penerapan pembatasan kebebasan berekspresi di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan standar proporsionalitas yang diharapkan; selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi peran lembaga pengawas independen dalam memastikan akuntabilitas aparat selama demonstrasi; dan terakhir, penelitian lanjutan dapat menilai dampak jangka panjang kebijakan pembatasan ini terhadap partisipasi sosial dan persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan memelihara keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.
| File size | 389.07 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidanaTindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahan
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut.
UNARSUNARS Terabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilanTerabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan
UNARSUNARS Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presidenSedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden
UNARSUNARS Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.
Useful /
USIUSI Ketersediaan produk merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi keputusan petani dalam memilih toko pupuk. Faktor umur dan pendidikan menjadi variabelKetersediaan produk merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi keputusan petani dalam memilih toko pupuk. Faktor umur dan pendidikan menjadi variabel
USIUSI Tingginya tingkat pemberdayaan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, partisipasi aktif anggota, kepatuhan terhadap aturan kelompok, serta manfaat ekonomiTingginya tingkat pemberdayaan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, partisipasi aktif anggota, kepatuhan terhadap aturan kelompok, serta manfaat ekonomi
UNARSUNARS Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakatPenegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,