IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menurut Pasal 28I Ayat (1). Namun, pada konteks pelaksanaan unjuk rasa, terkadang menimbulkan permasalahan dengan timbulnya kerusuhan hingga penjarahan sebagaimana yang terjadi di demonstrasi pada Agustus – September 2025 di Indonesia. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis . Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut serta penerapan prinsip Rule of Law oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diatur secara limitatif dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacu pada prinsip Rule of Law yang mencakup tiga pilar utama: supremasi hukum (kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan aparat), persamaan di hadapan hukum (perlakuan sama dan akuntabilitas aparat), dan prinsip proporsionalitas.

Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Namun, kebebasan berekspresi bukan hak absolut karena dapat dibatasi dengan alasan melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, dan moral serta kesehatan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan UU No.Pembatasan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat proporsional, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan standar hukum HAM internasional.Dalam kaitannya dengan prinsip Rule of Law, pembatasan demonstrasi harus didasarkan pada konsep supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proporsionalitas.

Untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip Rule of Law mempengaruhi kebijakan publik, penelitian dapat mengkaji apakah penerapan pembatasan kebebasan berekspresi di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan standar proporsionalitas yang diharapkan; selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi peran lembaga pengawas independen dalam memastikan akuntabilitas aparat selama demonstrasi; dan terakhir, penelitian lanjutan dapat menilai dampak jangka panjang kebijakan pembatasan ini terhadap partisipasi sosial dan persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan memelihara keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

  1. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI... doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI doi 10 38156 wplr v4i1 223
Read online
File size389.07 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan dan Tanggungjawab Hukum Terhadap Kedudukan dan Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional Legal Protection and Liability Regarding the Status and Role of Teachers in the National Educat 2026More at 2026

UntikaUntika Upaya perlindungan hukum bagi guru merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti karena guru memiliki peran sentral dan otoritas akademisUpaya perlindungan hukum bagi guru merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti karena guru memiliki peran sentral dan otoritas akademis

JURIS Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratifOleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif

JURIS A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements 2026More at 2026

UntikaUntika B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),

JURIS Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik Analysis of Police Regulation No 10 of 2025 on the Placement of Police Officers Outside the Stru 2026More at 2026

UntikaUntika Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian

JURIS Tinjauan Yuridis Qanun Jinayat Aceh terhadap Diskriminasi dan Stigmatisasi Sosial dalam Prinsip Hak Asasi Manusia A Legal Review of the Aceh Criminal Code Regarding Discrimination and Social Stigmati 2026More at 2026

UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam qanun tersebut tidak sejalan dengan jaminan konstitusional tentang HAM dalam UUD NRI 1945, UU No. 39Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam qanun tersebut tidak sejalan dengan jaminan konstitusional tentang HAM dalam UUD NRI 1945, UU No. 39

JURIS Perlindungan Anak Terhadap Praktik Kekerasan Pada Pola Asuh Anak Di Masyarakat Adat Manggarai Ntt Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yangHasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yang

JURIS Analisis Yuridis Kriminalisasi Living Together Dalam Perspektif Hak Privasi Warga Negara 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan untuk menegakkan moralitas yang bersifat relatif, sehingga perlu diubah atauHukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan untuk menegakkan moralitas yang bersifat relatif, sehingga perlu diubah atau

JURIS Passage of The Health Law A Human Rights Perspective in The Field of Public Services 2025More at 2025

SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Namun, tantangan utama terletak pada pengurangan disparitas regional dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan yangNamun, tantangan utama terletak pada pengurangan disparitas regional dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan yang

Useful /

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif Studi Putusan No 898 Pid B 2022 PN Jkt Brt Criminal Liability of Notaries for Forgery o 2026More at 2026

UntikaUntika Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diPenelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Adapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197 KUHAP yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Penelitian ini juga dilakukan untukAdapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197 KUHAP yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Penelitian ini juga dilakukan untuk

JURIS Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Jual Beli Tanah 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Meski demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, serta keraguan masyarakat terhadapMeski demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, serta keraguan masyarakat terhadap

JURIS Penerapan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Studi Kasus Putusan No 46 Pid B 2022 PN Pbr The Application of Forensic Psychology in the Enforcement of Law 2026More at 2026

UntikaUntika Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagaiKekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai

ads-block-test