IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menurut Pasal 28I Ayat (1). Namun, pada konteks pelaksanaan unjuk rasa, terkadang menimbulkan permasalahan dengan timbulnya kerusuhan hingga penjarahan sebagaimana yang terjadi di demonstrasi pada Agustus – September 2025 di Indonesia. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis . Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut serta penerapan prinsip Rule of Law oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diatur secara limitatif dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacu pada prinsip Rule of Law yang mencakup tiga pilar utama: supremasi hukum (kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan aparat), persamaan di hadapan hukum (perlakuan sama dan akuntabilitas aparat), dan prinsip proporsionalitas.

Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Namun, kebebasan berekspresi bukan hak absolut karena dapat dibatasi dengan alasan melindungi hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, dan moral serta kesehatan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan UU No.Pembatasan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat proporsional, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan standar hukum HAM internasional.Dalam kaitannya dengan prinsip Rule of Law, pembatasan demonstrasi harus didasarkan pada konsep supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proporsionalitas.

Untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip Rule of Law mempengaruhi kebijakan publik, penelitian dapat mengkaji apakah penerapan pembatasan kebebasan berekspresi di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan standar proporsionalitas yang diharapkan; selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi peran lembaga pengawas independen dalam memastikan akuntabilitas aparat selama demonstrasi; dan terakhir, penelitian lanjutan dapat menilai dampak jangka panjang kebijakan pembatasan ini terhadap partisipasi sosial dan persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan memelihara keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

  1. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI... doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI doi 10 38156 wplr v4i1 223
Read online
File size389.07 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan 2026More at 2026

UMDUMD UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 TentangUU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang

JURIS Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Cases with Minor Injury Victims in Wonogiri 2026More at 2026

UMSUMS Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan diNamun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan di

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, namun masih menghadapiPenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, namun masih menghadapi

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatuHarta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA The results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminalThe results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminal

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Untuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatanUntuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatan

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penanganan yang sangat tegas dari berbagai pihak dan pihak yang berwenang. Dalam fiqih telahTindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penanganan yang sangat tegas dari berbagai pihak dan pihak yang berwenang. Dalam fiqih telah

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuanDalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuan

Useful /

JURIS Legal Responsibilities of Sellers in Online Sales and Purchase Agreements in Indonesia Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Fokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-UndangFokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

JURIS Analisis Yuridis Kriminalisasi Living Together Dalam Perspektif Hak Privasi Warga Negara 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412

JURIS Implementation of Restorative Justice in Child Crime Cases in Indonesia Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan praktisiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan praktisi

JURIS Integrasi Teori Konseptual Dan Pengalaman Sosial Dari Sudut Pandang Pembelajaran Islam 2020More at 2020

UMCUMC Pendidikan Islam, baik di jenjang formal maupun non-formal, menuntut penguasaan teori konseptual secara utuh. Dosen dan mahasiswa perlu mensinergiskanPendidikan Islam, baik di jenjang formal maupun non-formal, menuntut penguasaan teori konseptual secara utuh. Dosen dan mahasiswa perlu mensinergiskan

ads-block-test