IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPerkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa perubahan dalam praktik jual beli tanah, terutama melalui mekanisme elektronik. Sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen autentikasi data dan identitas, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum serta kedudukannya sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum sertifikat elektronik sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan pelaksana mengenai sertifikat elektronik yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sertifikat konvensional, sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas data, dan verifikasi hukum. Sertifikat elektronik tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa melalui sistem digital yang terintegritas. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, serta keraguan masyarakat terhadap keamanan data.
Secara normatif peraturan perundang‑undangan menegaskan sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sertifikat konvensional.Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan hak kepemilikan tanah.Di sisi lain, sertifikat elektronik unggul dalam efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan dibandingkan dokumen fisik.Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan keraguan masyarakat terhadap keamanan data.
Mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi, penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas penggunaan platform berbasis cloud dalam penerapan sertifikat elektronik di daerah terpencil, serta mengkaji dampaknya terhadap keamanan data dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, studi lanjutan dapat mengeksplorasi model pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan petugas pemerintah guna meningkatkan penerimaan dan pemahaman tentang sertifikat elektronik, serta menganalisis perubahan persepsi hukum masyarakat setelah sosialisasi yang intensif. Terakhir, penelitian dapat dirancang untuk menilai sinergi antara regulasi perlindungan data pribadi dan kebijakan publik dalam konteks sertifikat elektronik, dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran keamanan data, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan legitimasi sistem sertifikat digital di kalangan publik.
- Analisis Kekuatan, Kerentanan, dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia | Jurnal... doi.org/10.58344/locus.v4i9.4784Analisis Kekuatan Kerentanan dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia Jurnal doi 10 58344 locus v4i9 4784
- Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik | Andari | Al-Adl : Jurnal Hukum. layanan sertifikat... ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/7367Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik Andari Al Adl Jurnal Hukum layanan sertifikat ojs uniska bjm ac index php aldli article view 7367
- ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN... doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN doi 10 35316 hukmy 2024 v4i1 553 567
- Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannnya dengan Asas Publisitas pada Sertifikat Tanah Elektronik | RechtJiva.... rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/1059Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannnya dengan Asas Publisitas pada Sertifikat Tanah Elektronik RechtJiva rechtjiva ub ac index php rechtjiva article view 1059
| File size | 379.53 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD 2) secara Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam2) secara Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam
UMSUMS Setiap tahun, sejumlah besar dari insiden ini mengakibatkan luka ringan, sehingga diperlukan pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam penyelesaian kasus.Setiap tahun, sejumlah besar dari insiden ini mengakibatkan luka ringan, sehingga diperlukan pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam penyelesaian kasus.
HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,
UNIRAYAUNIRAYA Sistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan. Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemeliharaSistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan. Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara
PUBMEDIAPUBMEDIA The conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occursThe conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occurs
UNSUNS Untuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatanUntuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatan
YAYASANBHZYAYASANBHZ In Islamic Law, there is a discussion regarding the punishment for perpetrators of criminal acts under the age of majority. This paper discusses threeIn Islamic Law, there is a discussion regarding the punishment for perpetrators of criminal acts under the age of majority. This paper discusses three
UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuanDalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuan
Useful /
HTPHTP Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatanRegulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatan
HTPHTP Penerapan restorative justice memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang komprehensifPenerapan restorative justice memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang komprehensif
UWKSUWKS Masyarakat di Indonesia ada yang tidak menyadari bahwa nilai budaya dan sosial yang berlaku saat ini telah memarginalkan peran perempuan dalam konteksMasyarakat di Indonesia ada yang tidak menyadari bahwa nilai budaya dan sosial yang berlaku saat ini telah memarginalkan peran perempuan dalam konteks
UMCUMC Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.