PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesThe phenomenon of bullying perpetrated by minors is a serious problem in the child protection system, for both perpetrators and victims. This study aims to analyze the application of restorative justice as a resolution approach in cases of bullying by children, and to assess the extent to which this approach is able to fulfill the principle of justice for victims. The method used in this study is a normative-empirical legal type with a focus on a descriptive qualitative approach from various sources of legal norms, such as laws, court decisions, and related legal literature. The results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminal justice system. Restorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementation of restorative justice still faces various obstacles and constraints, such as a lack of consistent law enforcement, limited facilities in fulfilling the legal system, and minimal involvement of community institutions. The conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occurs in Indonesia fairly between perpetrators and victims. However, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and families in order to achieve appropriate recovery for the victim and proper rehabilitation for the perpetrator.
Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan pemulihan bagi korban perundungan.Implementasi keadilan restoratif tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai hambatan.Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan untuk memulihkan korban dan memberikan pelajaran kepada pelaku.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model intervensi restoratif yang berfokus pada pemulihan psikologis korban perundungan, termasuk penggunaan terapi trauma-informed dan dukungan kelompok sebaya. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana peran serta aktif keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan dalam proses restoratif, misalnya melalui pelatihan mediasi dan peningkatan kesadaran tentang dampak perundungan. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan implementasi keadilan restoratif dalam kasus perundungan anak, dengan mempertimbangkan perspektif korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa pendekatan ini benar-benar memberikan keadilan dan pemulihan yang berkelanjutan bagi semua pihak.
- Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah | Mufrihah | Jurnal Psikologi.... journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/15441Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah Mufrihah Jurnal Psikologi journal ugm ac jpsi article view 15441
- Selisik Tindak Pidana Kenakalan ‘Perundungan Fisik’ Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8976Selisik Tindak Pidana Kenakalan AoPerundungan FisikAo Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan journals usm ac index php julr article view 8976
- PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA | Akbar | Masalah-Masalah Hukum.... doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Akbar Masalah Masalah Hukum doi 10 14710 mmh 51 2 2022 199 208
| File size | 451.41 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim PengadilanPutusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melaluiPenelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
DINASTIREVDINASTIREV Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkanSistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan
DINASTIREVDINASTIREV Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudianSby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2020/PN. Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selamaSus/2020/PN. Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama
Useful /
UMKUMK 227 per kWh. Sistem PLTS atap off-grid pada koordinat -00.410544° mampu memenuhi kebutuhan energi harian sebesar 2,65 kWh untuk rumah tangga berlangganan227 per kWh. Sistem PLTS atap off-grid pada koordinat -00.410544° mampu memenuhi kebutuhan energi harian sebesar 2,65 kWh untuk rumah tangga berlangganan
UMKUMK Kalibrasi sensor merupakan langkah penting dalam proses pengukuran besaran fisis untuk memastikan hasil yang diberikan oleh alat ukur atau sensor akuratKalibrasi sensor merupakan langkah penting dalam proses pengukuran besaran fisis untuk memastikan hasil yang diberikan oleh alat ukur atau sensor akurat
UNIRAYAUNIRAYA Sebagai implikasi, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pernyataan terdakwa secara komprehensif serta menegakkan ketentuan pemulihanSebagai implikasi, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pernyataan terdakwa secara komprehensif serta menegakkan ketentuan pemulihan
PUBMEDIAPUBMEDIA Faktor utama yang menghambat perlindungan hukum adalah rendahnya kapasitas dan objektivitas aparat penegak hukum, meskipun terdapat kendala lain sepertiFaktor utama yang menghambat perlindungan hukum adalah rendahnya kapasitas dan objektivitas aparat penegak hukum, meskipun terdapat kendala lain seperti