UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat diperoleh dari sumber tanaman atau non‑tanaman, baik dalam bentuk manufaktur atau semi‑rekayasa, yang menyebabkan berkurangnya kesadaran, hilangnya rasa, meringankan rasa sakit, dan mungkin dapat menyebabkan ketergantungan pada klien. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkarakterisasi opiat menjadi beberapa golongan. Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran terkait opiat tetap menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Pemeriksaan ini bermaksud untuk menguraikan bagian yuridis disiplin pelaku pelanggaran opiat non‑tanaman golongan I. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah penelitian regularisasi, yang meliputi penyelidikan terhadap bahan pustaka atau tulisan yang sah. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, meliputi bahan hukum esensial, penolong, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan spekulasi, gagasan, standar yang sah, dan pedoman hukum yang temuan pemeriksaan dan berkaitan dengan perbincangan tersebut menunjukkan bahwa pilihan hakim untuk memaksakan hukuman penjara kepada (Pilihan Studi Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gst) dinilai tidak tepat. Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengatur pemberian perintah pemulihan kepada pelaku opiat yang terbukti melakukan kesalahan. karena melakukan kesalahan opiat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggaran opiat golongan I tidak memperhatikan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perintah pemulihan.Sebagai implikasi, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pernyataan terdakwa secara komprehensif serta menegakkan ketentuan pemulihan yang diatur oleh undang‑undang.Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan pemidanaan yang menyeimbangkan antara sanksi penjara dan upaya rehabilitasi bagi pelaku opiat.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi bagi pelaku opiat golongan I di Indonesia dengan mengukur tingkat recidivism dan perubahan perilaku pasca‑rehabilitasi. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara hasil putusan yang menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dengan putusan yang menggunakan pendekatan hukuman tradisional untuk menilai dampak sosial‑ekonomi dan kepatuhan hukum. Terakhir, studi kualitatif tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus opiat dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi pilihan hukuman, termasuk persepsi tentang rehabilitasi, tekanan publik, dan interpretasi peraturan, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size391.77 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Elemen Pedoman Keuangan dan Regulasi Ventura Kajian Hipotesis Moneter Neo Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keuangan Publik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Teori ini menekankan peran mekanisme pasar yang efisien, produktivitas alokasi sumber daya, serta kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam proses pembangunanTeori ini menekankan peran mekanisme pasar yang efisien, produktivitas alokasi sumber daya, serta kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam proses pembangunan

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendalaBerbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendala

JURIS Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka,44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka,

JURIS Aspek Kenotariatan dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat sebagai Alternatif Pembagian Waris 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukumNamun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukum

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks

JURIS Analisis Yuridis Pelaksanaan UU TPKS dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Sumba Timur 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Pada tahun 2022 telah disahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hingga saat ini, kasus kekerasan seksual seperti perkosaanPada tahun 2022 telah disahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hingga saat ini, kasus kekerasan seksual seperti perkosaan

JURIS Analisis Kepatutan Dengan Mengesampingkan Pendidikan Dari Definisi Layanan Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha 2023More at 2023

UNIGRESUNIGRES Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitianDimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat

Useful /

JURIS Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Desa Nagrak Di Kabupaten Subang 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan desa (administrator, hotelier, dan penduduk), observasi terhadap area, dan studiMetode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan desa (administrator, hotelier, dan penduduk), observasi terhadap area, dan studi

JURIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor 73 Pid Sus 2015 PN Btl 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sus/2015/PN Btl, yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman PelaksanaanSus/2015/PN Btl, yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

JURIS Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Manusia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama, dan keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiManusia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama, dan keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulanSus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan

ads-block-test