UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat diperoleh dari sumber tanaman atau non‑tanaman, baik dalam bentuk manufaktur atau semi‑rekayasa, yang menyebabkan berkurangnya kesadaran, hilangnya rasa, meringankan rasa sakit, dan mungkin dapat menyebabkan ketergantungan pada klien. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkarakterisasi opiat menjadi beberapa golongan. Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran terkait opiat tetap menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Pemeriksaan ini bermaksud untuk menguraikan bagian yuridis disiplin pelaku pelanggaran opiat non‑tanaman golongan I. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah penelitian regularisasi, yang meliputi penyelidikan terhadap bahan pustaka atau tulisan yang sah. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, meliputi bahan hukum esensial, penolong, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan spekulasi, gagasan, standar yang sah, dan pedoman hukum yang temuan pemeriksaan dan berkaitan dengan perbincangan tersebut menunjukkan bahwa pilihan hakim untuk memaksakan hukuman penjara kepada (Pilihan Studi Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gst) dinilai tidak tepat. Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengatur pemberian perintah pemulihan kepada pelaku opiat yang terbukti melakukan kesalahan. karena melakukan kesalahan opiat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggaran opiat golongan I tidak memperhatikan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perintah pemulihan.Sebagai implikasi, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pernyataan terdakwa secara komprehensif serta menegakkan ketentuan pemulihan yang diatur oleh undang‑undang.Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan pemidanaan yang menyeimbangkan antara sanksi penjara dan upaya rehabilitasi bagi pelaku opiat.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi bagi pelaku opiat golongan I di Indonesia dengan mengukur tingkat recidivism dan perubahan perilaku pasca‑rehabilitasi. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara hasil putusan yang menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dengan putusan yang menggunakan pendekatan hukuman tradisional untuk menilai dampak sosial‑ekonomi dan kepatuhan hukum. Terakhir, studi kualitatif tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus opiat dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi pilihan hukuman, termasuk persepsi tentang rehabilitasi, tekanan publik, dan interpretasi peraturan, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size391.77 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancamHukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam

JURIS Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dan korban dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur sebaiknyaHukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dan korban dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur sebaiknya

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Illegal Fishing 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Illegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnyaIllegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaatBerdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat

JURIS Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan metode analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data primer,Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan metode analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data primer,

JURIS Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya Maut Kepada Orang Lain Studi Putusan Nomor 452 Pid B 2022 PN Rap 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.

JURIS Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pada putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yangPada putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama Sama Studi Putusan Nomor 404 Pid B 2018 PN Pbr 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksi Pasal 170 ayat 1. Pasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksi Pasal 170 ayat 1. Pasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan

Useful /

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

JURIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor 73 Pid Sus 2015 PN Btl 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancamanOleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman

JURIS Penerapan Smart Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Palu Barat di Kota Palu 2025More at 2025

UNTADUNTAD Hal menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karenaHal menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karena

JURIS Fun Arabic Learning through Songs Media 2021More at 2021

UMSBUMSB The use of song media in Arabic learning can create a learning atmosphere that is relaxed, fun and exciting, so students do not feel bored and fed up inThe use of song media in Arabic learning can create a learning atmosphere that is relaxed, fun and exciting, so students do not feel bored and fed up in

ads-block-test