Publisher

UNIRAYAUNIRAYA

Journal Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum Abstract

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Salah satu tindak pidana narotika yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancamannya yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam putusan, hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 7 (tujuh) bulan penajra, tanpa menjatuhkan pidana denda.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 153/Pid.Jnp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah tidak tepat.Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal tersebut, yaitu pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya pidana penjara saja.Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika perlu lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik, khususnya terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait kasus narkotika, termasuk pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap pelaku. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penanganan kasus narkotika. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan komprehensif, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

References

1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
3. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
4. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930

Metadata

File size	409.63 KB
Pages	11
DMCA	Report