UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Salah satu tindak pidana narotika yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancamannya yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam putusan, hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 7 (tujuh) bulan penajra, tanpa menjatuhkan pidana denda.

Berdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 153/Pid.Jnp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah tidak tepat.Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal tersebut, yaitu pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya pidana penjara saja.Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika perlu lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik, khususnya terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait kasus narkotika, termasuk pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap pelaku. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penanganan kasus narkotika. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan komprehensif, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
  4. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size409.63 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman PasalNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatanJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalahData primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus,B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus,

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancamHukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

JURIS Analisis Hukum Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan mediasi melalui online dispute resolution dalam peraturan perundang-undangan indonesia sertaTujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan mediasi melalui online dispute resolution dalam peraturan perundang-undangan indonesia serta

JURIS Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam 2019More at 2019

UNISBAUNISBA 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 66,67 dan Pasal 70 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang penyelenggaraan36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 66,67 dan Pasal 70 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang penyelenggaraan

Useful /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,

JURIS Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Studi pada BPBD 2025More at 2025

UNTADUNTAD Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya BPBD, tantangan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalamTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya BPBD, tantangan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam

JURIS Application of Cooperative Learning Model with Jigsaw Type to Improve Learning Outcomes of Islamic Religious Education and Character 2025More at 2025

IJCIEDIJCIED Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen tertulis,Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen tertulis,

JURIS Desain Pola Ruang Terbuka Rumah Tinggal Tipe 100 Berbasis Konsep Bali Madya Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan SDGS 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Konsep pola ruang terbuka zaman Bali Madya dalam rumah tinggal tidak hanya berfungsi sebagai elemen spasial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbanganKonsep pola ruang terbuka zaman Bali Madya dalam rumah tinggal tidak hanya berfungsi sebagai elemen spasial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan

ads-block-test