UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Salah satu tindak pidana narotika yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancamannya yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam putusan, hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 7 (tujuh) bulan penajra, tanpa menjatuhkan pidana denda.

Berdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 153/Pid.Jnp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah tidak tepat.Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal tersebut, yaitu pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya pidana penjara saja.Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika perlu lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik, khususnya terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait kasus narkotika, termasuk pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap pelaku. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penanganan kasus narkotika. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan komprehensif, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
  4. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size409.63 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 992 K Pid Sus 2017 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Hakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuaiHakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai

JURIS Perjanjian Waralaba Penerapan dalam Konteks Modern 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan

JURIS Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal P4M antara Indonesia Singapura 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memilikiIndonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki

JURIS Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan

JURIS Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yangHak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yang

JURIS Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,

JURIS Penerapan Penyalahgunaan Wewenang Pada Putusan Ontslag Van Alle Rechtsvervolging Terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 79PK Pid Sus 2021 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Sebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihanSebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. HasilPengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil

Useful /

JURIS Penerapan Smart Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Palu Barat di Kota Palu 2025More at 2025

UNTADUNTAD Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum,Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum,

JURIS Desain Pola Ruang Terbuka Rumah Tinggal Tipe 100 Berbasis Konsep Bali Madya Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan SDGS 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Empat alternatif desain yang dihasilkan menggambarkan beragam pendekatan dalam mengoptimalkan ruang terbuka, dengan alternatif empat paling menonjol dalamEmpat alternatif desain yang dihasilkan menggambarkan beragam pendekatan dalam mengoptimalkan ruang terbuka, dengan alternatif empat paling menonjol dalam

JURIS Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk

JURIS Gambaran Perempuan dalam Dua Ilustrasi Online Jerman Bertema Weltfrauentag Hari Perempuan Dunia 2019More at 2019

UAIUAI de dan ce-comico. de. Metode penelitian yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis ini menggunakan teoride dan ce-comico. de. Metode penelitian yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis ini menggunakan teori

ads-block-test