UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Hukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Mendapatkan hukuman mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan berat akan dijatuhi hukuman mati; pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti (Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Snt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mereka yang terbukti melakukan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Snt) sebenarnya merupakan bentuk balas dendam, bukan retribusi.Untuk menciptakan efek jera bagi pelakunya, hukuman mati harus dihapuskan, seperti yang terjadi di negara-negara maju seperti Belanda, yang melakukan hal serupa pada tahun 1870.Para peneliti berpendapat bahwa hukuman mati tidak konsisten dari sudut pandang hukum dalam hal menghukum mereka yang melakukan pembunuhan berencana.dengan UUD 1945 Pasal 28 A dan Pasal 9.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang dampak hukuman mati terhadap masyarakat dan apakah hukuman ini efektif sebagai pencegahan tindak pidana. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis apakah hukuman mati sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan apakah hukuman ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, studi komparatif antara negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati dengan negara-negara yang telah menghapusnya dapat dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat kejahatan dan efek jera yang dihasilkan.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
Read online
File size419.17 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA 13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penyerahan pekerjaan penunjang yang tidak bersifat produksi utama, dengan dua bentuk utama. Konsep ini dinilai memiliki13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penyerahan pekerjaan penunjang yang tidak bersifat produksi utama, dengan dua bentuk utama. Konsep ini dinilai memiliki

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia. Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukumanSkripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia. Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman

JURIS Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu Di Pengadilan Agama Sidoarjo Studi Analisis Penetapan PA Nomor 978 Pdt G 2011 PA Sda Perspektif Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubunganApa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan

JURIS Efektifitas Pelatihan Samara Course 2014 Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,

JURIS Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di BPR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA 42 Tahun 1999. Dalam praktiknya BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam, hal42 Tahun 1999. Dalam praktiknya BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam, hal

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensiPenelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi

JURIS The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia 2024More at 2024

MKRIMKRI Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapatPeran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat

JURIS Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 2022More at 2022

UJBUJB Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antaraKebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara

Useful /

JURIS Fenomena Desain Batik Surakarta Dan Yogyakarta 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Desain batik Surakarta dan Yogyakarta dipengaruhi oleh enam dimensi utama. estetika, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Agar desain batikDesain batik Surakarta dan Yogyakarta dipengaruhi oleh enam dimensi utama. estetika, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Agar desain batik

JURIS Penciptaan Sendratari Malin Kundang Sanggar Pincuk Balekambang Solo Melalui Pendekatan Kreativitas 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Karya sastra tradisional tersebut menarik dan dapat menjadi sumber bagi penciptaan sendratari. Penciptaan ini dimulai dengan menafsirkan kembali ceritaKarya sastra tradisional tersebut menarik dan dapat menjadi sumber bagi penciptaan sendratari. Penciptaan ini dimulai dengan menafsirkan kembali cerita

JURIS Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Rasa Dalam Tari Jawa Gaya Surakarta 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Rasa merupakan inti pesan dalam komunikasi simbolik yang muncul melalui interaksi nonverbal, khususnya gerak tari, sehingga kualitas rasa yang diterimaRasa merupakan inti pesan dalam komunikasi simbolik yang muncul melalui interaksi nonverbal, khususnya gerak tari, sehingga kualitas rasa yang diterima

JURIS Health Student Entrepreneurship in Pandemic Era A Systematic Literature Review 2023More at 2023

UAJMUAJM Kurikulum yang menggabungkan pengetahuan, pengalaman praktisi, serta kesempatan mencoba membuka usaha nyata terbukti efektif membangun jiwa kewirausahaan.Kurikulum yang menggabungkan pengetahuan, pengalaman praktisi, serta kesempatan mencoba membuka usaha nyata terbukti efektif membangun jiwa kewirausahaan.

ads-block-test