UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumHukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Mendapatkan hukuman mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan berat akan dijatuhi hukuman mati; pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti (Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Snt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mereka yang terbukti melakukan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Snt) sebenarnya merupakan bentuk balas dendam, bukan retribusi.Untuk menciptakan efek jera bagi pelakunya, hukuman mati harus dihapuskan, seperti yang terjadi di negara-negara maju seperti Belanda, yang melakukan hal serupa pada tahun 1870.Para peneliti berpendapat bahwa hukuman mati tidak konsisten dari sudut pandang hukum dalam hal menghukum mereka yang melakukan pembunuhan berencana.dengan UUD 1945 Pasal 28 A dan Pasal 9.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang dampak hukuman mati terhadap masyarakat dan apakah hukuman ini efektif sebagai pencegahan tindak pidana. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis apakah hukuman mati sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan apakah hukuman ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, studi komparatif antara negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati dengan negara-negara yang telah menghapusnya dapat dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat kejahatan dan efek jera yang dihasilkan.
| File size | 419.17 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim PengadilanPutusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitianData diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenisPendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sektor usaha perkebunan kelapa sawit secara umum terbuka untuk investasi asing, kecuali untuk sektor yangSetelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sektor usaha perkebunan kelapa sawit secara umum terbuka untuk investasi asing, kecuali untuk sektor yang
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap
DINASTIREVDINASTIREV Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkaraPemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara
UNIRAYAUNIRAYA Teknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. CbiTeknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl) adalah didasarkan pada fakta yang terungkapBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl) adalah didasarkan pada fakta yang terungkap
UNTADUNTAD Hal menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karenaHal menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karena
UNTADUNTAD Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empatMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat
ISI DPSISI DPS Di tengah keterbatasan lahan urban, rumah tinggal tipe 100 m² menjadi bentuk hunian yang umum, namun menghadapi tantangan adaptasi ekologis. PenelitianDi tengah keterbatasan lahan urban, rumah tinggal tipe 100 m² menjadi bentuk hunian yang umum, namun menghadapi tantangan adaptasi ekologis. Penelitian