HTPHTP
Lex ResearchiaLex ResearchiaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana anak di Indonesia. Pendekatan restorative justice menekankan pada pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman. Dalam konteks ini, artikel mengevaluasi efektivitas pendekatan restorative justice dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kehidupan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, dan observasi langsung di beberapa lembaga peradilan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memiliki potensi besar dalam memperbaiki kondisi anak pelaku tindak pidana, namun terdapat berbagai kendala yang harus diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum, serta minimnya sarana pendukung.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kondisi kehidupan anak-anak pelaku tindak pidana.Keberhasilan implementasi ini membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pemahaman dan kesadaran dari semua pihak terkait, serta sarana dan prasarana yang memadai.Penerapan restorative justice memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dan manfaatnya.Evaluasi berkala terhadap program restorative justice juga penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan efektivitasnya.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara penerapan restorative justice di berbagai daerah di Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan spesifik yang dihadapi. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dengan melibatkan korban, pelaku, dan keluarga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak restorative justice terhadap kehidupan mereka. Ketiga, penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang restorative justice dalam mengurangi residivisme dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi restorative justice di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani kasus tindak pidana anak dan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi.
| File size | 25.99 KB |
| Pages | 3 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Tran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebutTran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebut
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
DINASTIREVDINASTIREV Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memilikiIndonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki
DINASTIREVDINASTIREV 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakanPengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadapBerdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017 menunjukkan adanya pelanggaran kewenangan judex juris karena menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, menimbulkan keraguan terhadap penerapanSus/2017 menunjukkan adanya pelanggaran kewenangan judex juris karena menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, menimbulkan keraguan terhadap penerapan
UNIRAYAUNIRAYA 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Negara perlu memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut sehingga korban, termasuk anak yang dilahirkan,12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Negara perlu memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut sehingga korban, termasuk anak yang dilahirkan,
UNIRAYAUNIRAYA ) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan
BSIBSI Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting, dan hasil kuisoner kepuasan pelaksanaan PkM memiliki nilaiKegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting, dan hasil kuisoner kepuasan pelaksanaan PkM memiliki nilai