UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumKejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturan pidana atau undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat ialah suatu perbuatan yg sangat merugikan masyarakat yg bersangkutan. salah satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap. di putusan tadi majelis hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku menggunakan pidana penjara selama 6 tahun sebab diyakini secarah legal bahwa pelaku melanggar Pasal 187 ayat (dua) kitab undang-undang hukum pidana. Jenis penelitian yg dipergunakan ialah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan masalah serta pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan memakai data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yg berasal bahan aturan utama, bahan sekunder dan bahan tersier. Analisis data yang digunakan artinya kualitatif yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Sesuai temuan penelitian serta pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan menyebabkan bahaya maut pada orang lain di putusan (studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap.) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan yang tidak tepat, karena bardasarkan fakta dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana yang hanya mendatangkan bahaya bagi orang lain namun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seorang mati. sebagai akibatnya perbuatan terdakwa lebih tepat diatur pada Pasal 187 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Penulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum wajib lebih teliti dan memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tidak pidana supaya pada memidanakan pelaku sinkron menggunakan perbuatannya.
Berdasarkan temuan, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus 452/Pid.Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.Analisis menunjukkan bahwa unsur bahaya maut yang terjadi seharusnya dijerat pada Pasal 187 ayat (3) KUHP, yang mengatur pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun.Dengan demikian, diperlukan penyesuaian pemidanaan agar hukuman selaras dengan dampak nyata terhadap korban dan masyarakat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji sejauh mana hakim di Indonesia menerapkan Pasal 187 ayat (2) dibandingkan ayat (3) dalam kasus yang berujung pada kematian, untuk menilai konsistensi penegakan hukum. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis perbandingan efek hukuman penjara seumur hidup versus hukuman berjangka tetap terhadap tingkat pencegahan kejahatan yang menimbulkan bahaya maut, guna memahami kontribusi hukuman terhadap efek jera. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi peran bukti forensik dalam menetapkan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban, sehingga dapat meningkatkan akurasi penilaian hakim dalam memutuskan tingkat keseriusan pidana.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
- Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences | International Journal... doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences International Journal doi 10 51601 ijersc v4i2 614
| File size | 442.54 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatanTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatisBerdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatis
DINASTIREVDINASTIREV Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepalaPerlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. SelanjutnyaPerkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya
Useful /
POLTEKIMPOLTEKIM Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikanHal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikan
UNIRAYAUNIRAYA Karena dituduh melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelakuKarena dituduh melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku
PRINPRIN Babak II menyajikan pendalaman isu melalui sudut pandang pelaku seni dan akademisi, menyoroti tantangan dalam mempertahankan seni keramik hari ini. BabakBabak II menyajikan pendalaman isu melalui sudut pandang pelaku seni dan akademisi, menyoroti tantangan dalam mempertahankan seni keramik hari ini. Babak
UAIUAI Untuk memotret fenomena tersebut, kajian awal ini mengambil data dari kamus Arab-Inggris Hans Wher dari entri alif hingga kha, yang dibatasi pada ism tunggalUntuk memotret fenomena tersebut, kajian awal ini mengambil data dari kamus Arab-Inggris Hans Wher dari entri alif hingga kha, yang dibatasi pada ism tunggal