UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumKejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturan pidana atau undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat ialah suatu perbuatan yg sangat merugikan masyarakat yg bersangkutan. salah satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap. di putusan tadi majelis hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku menggunakan pidana penjara selama 6 tahun sebab diyakini secarah legal bahwa pelaku melanggar Pasal 187 ayat (dua) kitab undang-undang hukum pidana. Jenis penelitian yg dipergunakan ialah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan masalah serta pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan memakai data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yg berasal bahan aturan utama, bahan sekunder dan bahan tersier. Analisis data yang digunakan artinya kualitatif yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Sesuai temuan penelitian serta pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan menyebabkan bahaya maut pada orang lain di putusan (studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap.) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan yang tidak tepat, karena bardasarkan fakta dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana yang hanya mendatangkan bahaya bagi orang lain namun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seorang mati. sebagai akibatnya perbuatan terdakwa lebih tepat diatur pada Pasal 187 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Penulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum wajib lebih teliti dan memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tidak pidana supaya pada memidanakan pelaku sinkron menggunakan perbuatannya.
Berdasarkan temuan, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus 452/Pid.Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.Analisis menunjukkan bahwa unsur bahaya maut yang terjadi seharusnya dijerat pada Pasal 187 ayat (3) KUHP, yang mengatur pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun.Dengan demikian, diperlukan penyesuaian pemidanaan agar hukuman selaras dengan dampak nyata terhadap korban dan masyarakat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji sejauh mana hakim di Indonesia menerapkan Pasal 187 ayat (2) dibandingkan ayat (3) dalam kasus yang berujung pada kematian, untuk menilai konsistensi penegakan hukum. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis perbandingan efek hukuman penjara seumur hidup versus hukuman berjangka tetap terhadap tingkat pencegahan kejahatan yang menimbulkan bahaya maut, guna memahami kontribusi hukuman terhadap efek jera. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi peran bukti forensik dalam menetapkan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban, sehingga dapat meningkatkan akurasi penilaian hakim dalam memutuskan tingkat keseriusan pidana.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
- Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences | International Journal... doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences International Journal doi 10 51601 ijersc v4i2 614
| File size | 442.54 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan
UNSURIUNSURI Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodePerlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode
UNSURIUNSURI Dalam praktek yang telah terjadi beberapa tahun silam ternyata masih didapati beberapa pelaku yang mengambil kesempatan pada momentum penerimaan mahasiswaDalam praktek yang telah terjadi beberapa tahun silam ternyata masih didapati beberapa pelaku yang mengambil kesempatan pada momentum penerimaan mahasiswa
UNSURIUNSURI Putusan yang bersifat Inkontitusional Bersyarat, bahwasanya putusan jenis Inkontitusional Bersyarat pertama kali diperkenalkan melewati putusan Nomer 4/PUUVII/2009,Putusan yang bersifat Inkontitusional Bersyarat, bahwasanya putusan jenis Inkontitusional Bersyarat pertama kali diperkenalkan melewati putusan Nomer 4/PUUVII/2009,
UNSURIUNSURI Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi. SeringkaliParkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi. Seringkali
UNSURIUNSURI Perjanjian ekstradisi digunakan sebagai upaya dan prosedur penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksiPerjanjian ekstradisi digunakan sebagai upaya dan prosedur penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksi
UNSURIUNSURI Pemerintah disarankan menerbitkan Perpu untuk memperbaiki pasal bermasalah dan melakukan sosialisasi kepada buruh. Alternatif lain adalah mengajukan judicialPemerintah disarankan menerbitkan Perpu untuk memperbaiki pasal bermasalah dan melakukan sosialisasi kepada buruh. Alternatif lain adalah mengajukan judicial
UNSURIUNSURI Sus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses diversi, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat lebih paham, tentang diversi kasus anakSus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses diversi, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat lebih paham, tentang diversi kasus anak
Useful /
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pihak rumah sakit telah memiliki kebijakan atau manajemen terkait penanggulangan kebakaran seperti tersedianyaHasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pihak rumah sakit telah memiliki kebijakan atau manajemen terkait penanggulangan kebakaran seperti tersedianya
UNIRAYAUNIRAYA B/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. SebagaimanaB/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksiBerdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksi
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan