LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Namun, pengaturan daluwarsa dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji celah hukum terkait daluwarsa dan merumuskan arah pengaturan yang tepat guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang impunitas, terutama dalam kasus yang proses hukumnya berlangsung lama. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan daluwarsa secara khusus dalam UU Tipikor, termasuk kemungkinan penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar atau penerapan prinsip discoverability dan continuous crime. Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantangan secara efektif.
Pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih mengacu pada ketentuan umum KUHP yang belum mempertimbangkan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa.Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, risiko kedaluwarsaan proses hukum, serta celah bagi impunitas dan penyalahgunaan kewenangan.Diperlukan reformasi pengaturan daluwarsa melalui penghapusan atau perpanjangan batas waktu, penerapan prinsip continuous crime dan discoverability, serta pembentukan ketentuan khusus dalam UU Tipikor atau revisi KUHAP untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif.
Pertama, perlu diteliti apakah penerapan prinsip discoverability—di mana masa daluwarsa baru dimulai saat kejahatan korupsi diketahui—dapat meningkatkan efektivitas penuntutan dalam kasus korupsi yang terungkap setelah bertahun-tahun, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Kedua, perlu dikaji kemungkinan mengadopsi konsep continuous crime secara hukum acara pidana Indonesia, sehingga daluwarsa dihitung sejak perbuatan korupsi terakhir dilakukan atau jabatan pelaku berakhir, khususnya dalam kasus aliran dana korupsi sistematis yang berlangsung lama. Ketiga, perlu dievaluasi efektivitas penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar secara proporsional, termasuk dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak asasi, dengan membandingkan pengalaman negara-negara yang telah menerapkan aturan serupa atau mengacu pada konvensi internasional seperti UNCAC.
| File size | 382.44 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MAHADALYALFITHRAHMAHADALYALFITHRAH Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kesejahteraan kehidupan kelompok masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial, terlebih dalam ranah yang lebih kecilHal tersebut menyebabkan berkurangnya kesejahteraan kehidupan kelompok masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial, terlebih dalam ranah yang lebih kecil
UMSJUMSJ Penelitian ini didasarkan pada teori kepemimpinan transformasional dan pendidikan karakter dalam konteks islam. Kepemimpinan Kyai dipahami sebagai kunciPenelitian ini didasarkan pada teori kepemimpinan transformasional dan pendidikan karakter dalam konteks islam. Kepemimpinan Kyai dipahami sebagai kunci
MUTIARAHATIMOESLEMMUTIARAHATIMOESLEM Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR menunjukkan berbagai bentuk perilakuPengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR menunjukkan berbagai bentuk perilaku
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
Useful /
UMNUMN Hasil ini menunjukkan bahwa keahlian auditor dan independensi sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit judgement, sementara kompleksitas tugasHasil ini menunjukkan bahwa keahlian auditor dan independensi sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit judgement, sementara kompleksitas tugas
UMNUMN Likuiditas diukur menggunakan Current Ratio, profitabilitas diukur menggunakan Return on Asset Ratio, Return on Equity Ratio, dan Net Profit Margin Ratio,Likuiditas diukur menggunakan Current Ratio, profitabilitas diukur menggunakan Return on Asset Ratio, Return on Equity Ratio, dan Net Profit Margin Ratio,
UMSJUMSJ Namun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 KK, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah pendudukNamun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 KK, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah penduduk
UMSBUMSB 003, faktor sikap dengan hasil p-value 0. 058. Kesimpulan: Pengurangan hambatan biaya dan jarak dapat meningkatkan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan003, faktor sikap dengan hasil p-value 0. 058. Kesimpulan: Pengurangan hambatan biaya dan jarak dapat meningkatkan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan