LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Namun, pengaturan daluwarsa dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji celah hukum terkait daluwarsa dan merumuskan arah pengaturan yang tepat guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang impunitas, terutama dalam kasus yang proses hukumnya berlangsung lama. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan daluwarsa secara khusus dalam UU Tipikor, termasuk kemungkinan penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar atau penerapan prinsip discoverability dan continuous crime. Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantangan secara efektif.
Pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih mengacu pada ketentuan umum KUHP yang belum mempertimbangkan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa.Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, risiko kedaluwarsaan proses hukum, serta celah bagi impunitas dan penyalahgunaan kewenangan.Diperlukan reformasi pengaturan daluwarsa melalui penghapusan atau perpanjangan batas waktu, penerapan prinsip continuous crime dan discoverability, serta pembentukan ketentuan khusus dalam UU Tipikor atau revisi KUHAP untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif.
Pertama, perlu diteliti apakah penerapan prinsip discoverability—di mana masa daluwarsa baru dimulai saat kejahatan korupsi diketahui—dapat meningkatkan efektivitas penuntutan dalam kasus korupsi yang terungkap setelah bertahun-tahun, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Kedua, perlu dikaji kemungkinan mengadopsi konsep continuous crime secara hukum acara pidana Indonesia, sehingga daluwarsa dihitung sejak perbuatan korupsi terakhir dilakukan atau jabatan pelaku berakhir, khususnya dalam kasus aliran dana korupsi sistematis yang berlangsung lama. Ketiga, perlu dievaluasi efektivitas penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar secara proporsional, termasuk dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak asasi, dengan membandingkan pengalaman negara-negara yang telah menerapkan aturan serupa atau mengacu pada konvensi internasional seperti UNCAC.
| File size | 382.44 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Jenis penelitian pada studi adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku primer tentang karya dan pemikiran Ahmad Syafii Maarif baik yang ditulisnyaJenis penelitian pada studi adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku primer tentang karya dan pemikiran Ahmad Syafii Maarif baik yang ditulisnya
UNTAGUNTAG Analisis regresi menunjukkan bahwa keempat variabel independen (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasanAnalisis regresi menunjukkan bahwa keempat variabel independen (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
STTPBSTTPB Pendekatan penyelesaian konflik berbasis kasih Kristus melengkapi kerangka holistik yang tidak hanya pragmatis tetapi juga setia pada panggilan dan identitasPendekatan penyelesaian konflik berbasis kasih Kristus melengkapi kerangka holistik yang tidak hanya pragmatis tetapi juga setia pada panggilan dan identitas
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkanPutusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan
UMJAMBIUMJAMBI Tingginya intensitas konflik sosial memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Namun, konflik sosial juga memberikanTingginya intensitas konflik sosial memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Namun, konflik sosial juga memberikan
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Pendekatan inklusif dan humanis yang menekankan keadilan restoratif terbukti mampu meredam konflik lanjutan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok.Pendekatan inklusif dan humanis yang menekankan keadilan restoratif terbukti mampu meredam konflik lanjutan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok.
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pandangan Gereja Katolik terhadap konsep dan pemahaman moderasi beragama dalam upaya mencapai toleransi.Pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pandangan Gereja Katolik terhadap konsep dan pemahaman moderasi beragama dalam upaya mencapai toleransi.
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pengawasan otoritas penegakan hukum melalui persidangan pra-tidak 2025 diperluas tetapi mekanisme seperti pemeriksaan tersangka/saksi/korban masih lemah.Pengawasan otoritas penegakan hukum melalui persidangan pra-tidak 2025 diperluas tetapi mekanisme seperti pemeriksaan tersangka/saksi/korban masih lemah.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantanganPelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan
UMSBUMSB Latar Belakang: Penyakit asam urat atau gout merupakan penyakit karena kelainan metabolisme purin (hiperurisemia), dan penatalaksanaannya dapat berupaLatar Belakang: Penyakit asam urat atau gout merupakan penyakit karena kelainan metabolisme purin (hiperurisemia), dan penatalaksanaannya dapat berupa
UMSBUMSB Hasil: Terdapat 8 artikel yang masuk kedalam kategori review. Hasil review menunjukkan terdapat empat tindakan kepala ruangan untuk memberdayakan stafHasil: Terdapat 8 artikel yang masuk kedalam kategori review. Hasil review menunjukkan terdapat empat tindakan kepala ruangan untuk memberdayakan staf