WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini bertujuan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 telah mengatasi kelemahan prosedural persidangan pra-tidak, bagaimana otoritas penegakan hukum diawasi melalui persidangan pra-tidak dalam KUHAP 2025, serta perbedaan kinerja persidangan pra-tidak KUHAP 2025 dengan Habeas Corpus di Inggris dan Rechter Commmissaris di Belanda. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah mencoba memperluas cakupan dan memperkuat mekanisme persidangan pra-tidak, namun masih memiliki kelemahan seperti belum jelasnya pihak ketiga, fokus pemeriksaan, dan penggunaan hukum prosedural.
Secara substansial, KUHAP 2025 telah mengupayakan penguatan mekanisme persidangan pra-tidak meski masih terdapat kelemahan terkait definisi pihak ketiga.Pengawasan otoritas penegakan hukum melalui persidangan pra-tidak 2025 diperluas tetapi mekanisme seperti pemeriksaan tersangka/saksi/korban masih lemah.Habeas Corpus hanya memfokuskan penilaian kelayahan penahanan, sedangkan persidangan pra-tidak mengawasi tindakan penyelidik pasca-kejadian.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi implementasi persidangan pra-tidak KUHAP 2025 di tingkat pengadilan daerah dengan membandingkan data kuantitatif hasil keputusan hakim sebelum dan sesudah penerapan KUHAP 2025. Studi di era digital perlu mengevaluasi penggunaan teknologi rekam CCTV dalam persidangan pra-tidak terkait hukum hak privasi dan keamanan data. Penelitian komparatif lintas negara antara Habeas Corpus di Inggris, Rechter Commmissaris di Belanda, dan sistem persidangan pra-tidak di Indonesia diperlukan untuk mengidentifikasi model pengawasan optimal dalam konteks Asia Tenggara.
| File size | 698.18 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan, menekankan kebutuhan harmonisasi UU ITE dan UU PDP untuk menghilangkanTemuan penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan, menekankan kebutuhan harmonisasi UU ITE dan UU PDP untuk menghilangkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini melakukan analisis bibliometrik terhadap penelitian hukum konstitusional internasional dari tahun 2000 hingga 2024 menggunakan data dari basisStudi ini melakukan analisis bibliometrik terhadap penelitian hukum konstitusional internasional dari tahun 2000 hingga 2024 menggunakan data dari basis
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasilnya menunjukkan tiga klaster tematik utama: hukum lingkungan dan tata kelola, regulasi dan penegakan, serta perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.Hasilnya menunjukkan tiga klaster tematik utama: hukum lingkungan dan tata kelola, regulasi dan penegakan, serta perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini mengkaji kerangka hukum dan implementasi Red Notice dalam menangani perkara buronan (Daftar Pencarian Orang – DPO) di Indonesia, dengan fokusStudi ini mengkaji kerangka hukum dan implementasi Red Notice dalam menangani perkara buronan (Daftar Pencarian Orang – DPO) di Indonesia, dengan fokus
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Interpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorongInterpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorong
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi politik yang berkelanjutan, berbasis data, dan inklusif untuk memperkuat partisipasi pemudaPenelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi politik yang berkelanjutan, berbasis data, dan inklusif untuk memperkuat partisipasi pemuda
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penanganan wanprestasi hipotek syariah harus selaras dengan prinsip Syariah dan sistem hukum nasional Indonesia. 17/DSN‑MUI/IX/2000 berperan sebagaiPenanganan wanprestasi hipotek syariah harus selaras dengan prinsip Syariah dan sistem hukum nasional Indonesia. 17/DSN‑MUI/IX/2000 berperan sebagai
USBIUSBI Hipotesis pertama, H1, dikonfirmasi berdasarkan hasil uji, yang menunjukkan korelasi sedang sebesar 32,0% dan hubungan yang signifikan (Pvalue 0,014 <Hipotesis pertama, H1, dikonfirmasi berdasarkan hasil uji, yang menunjukkan korelasi sedang sebesar 32,0% dan hubungan yang signifikan (Pvalue 0,014 <
Useful /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan kinerja lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan kinerja lingkungan
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian dilakukan dengan desain survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah 43Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian dilakukan dengan desain survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah 43
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Data dianalisis dengan uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Data dianalisis dengan uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring dengan memanfaatkan platform digital cenderung mengubah wajah pendidikan ke arah yang lebihHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring dengan memanfaatkan platform digital cenderung mengubah wajah pendidikan ke arah yang lebih