WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur penanganan wanprestasi dalam kontrak hipotek syariah, dengan fokus pada interpretasi dan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menganalisis bagaimana lembaga keuangan Islam menangani wanprestasi nasabah (wanprestasi) secara selaras dengan prinsip Syariah dan regulasi perbankan nasional. Temuan menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, seperti denda yang dialokasikan untuk tujuan sosial. Namun, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan moral fatwa dan implementasinya karena kurangnya prosedur operasional terperinci dalam peraturan nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi yang lebih baik antara norma Syariah, fatwa DSN‑MUI, dan regulasi keuangan Indonesia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan wanprestasi hipotek syariah.

Penanganan wanprestasi hipotek syariah harus selaras dengan prinsip Syariah dan sistem hukum nasional Indonesia.17/DSN‑MUI/IX/2000 berperan sebagai acuan normatif utama yang melarang riba serta memperbolehkan sanksi moral bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran padahal memiliki kemampuan finansial.Untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum, diperlukan penguatan harmonisasi antara fatwa DSN‑MUI, peraturan perbankan nasional, serta mekanisme operasional yang terstandarisasi.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana cara merumuskan kriteria standar yang objektif untuk menilai kemampuan finansial nasabah sehingga penetapan sanksi tazir dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Selanjutnya, dapat diteliti dampak legislasi yang mengkodifikasikan Fatwa DSN‑MUI No. 17/2000 ke dalam peraturan perundang‑undangan nasional terhadap kepastian hukum dan kepatuhan lembaga keuangan syariah. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi efektivitas program edukasi publik tentang tujuan moral dan sosial sanksi tazir dalam mengubah persepsi nasabah serta mengurangi kesalahpahaman yang mengaitkan denda dengan riba. Metode campuran antara analisis dokumen regulasi, survei persepsi nasabah, dan studi kasus implementasi di bank syariah dapat memberikan gambaran komprehensif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah bagi OJK, Bank Indonesia, dan DSN‑MUI. Dengan demikian, integrasi normatif, prosedural, dan edukatif dapat memperkuat sistem keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini juga dapat membuka jalan bagi studi perbandingan antar negara dengan sistem keuangan syariah serupa.

Read online
File size544.36 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test