UNSUNS
VERSTEKVERSTEKUntuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatan rakyat dan sikap kritis rakyat terhadap penguasa. Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif, dan struktur hukum. Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang dan regulasi terkait syarat calon kepala daerah, serta pendekatan sosiologis untuk menjelaskan fenomena hukum dan permasalahan terkait peristiwa dan perbuatan hukum.
Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum.Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis komparatif antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon kepala daerah, untuk memahami perbedaan pendekatan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi politik elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan bagaimana putusan-putusan pengadilan mempengaruhi dinamika politik tersebut.
- "Undelimited Maritime Areas: Obligations of States Under Article 74(3) " by Salawati Mat Basir... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol18/iss1/3Undelimited Maritime Areas Obligations of States Under Article 74 3 by Salawati Mat Basir scholarhub ui ac ijil vol18 iss1 3
- Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy | Rachmi Handayani... ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/71885Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy Rachmi Handayani ccsenet journal index php jpl article view 71885
| File size | 1.41 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Asas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yangAsas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang
SEBISEBI Oleh karena itu, disarankan agar bank syariah mempertimbangkan ekspansi jaringan pelayanan dan perbaikan strategi pemasaran. Berdasarkan analisis, faktorOleh karena itu, disarankan agar bank syariah mempertimbangkan ekspansi jaringan pelayanan dan perbaikan strategi pemasaran. Berdasarkan analisis, faktor
STISASABANGSTISASABANG Sometimes mudāri has other eras besides the two eras he has, such as the zaman māḍi. Of the many tafsir books that study the rules of the Arabic language,Sometimes mudāri has other eras besides the two eras he has, such as the zaman māḍi. Of the many tafsir books that study the rules of the Arabic language,
UNIMUNIM Penelitian ini menjawab tanpa keraguan masalah sentral dengan menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem manajemen kompensasiPenelitian ini menjawab tanpa keraguan masalah sentral dengan menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem manajemen kompensasi
DAARULHUDADAARULHUDA Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindunganPenerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan pelaku usaha terhadap penggunaanHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan pelaku usaha terhadap penggunaan
UM SURABAYAUM SURABAYA Kemajuan teknologi ini diharapkan mampu menjawab ancaman berupa munculnya Strain baru Virus Corona yang terus bertambah. Penggunaan Vaksin tentu menjadiKemajuan teknologi ini diharapkan mampu menjawab ancaman berupa munculnya Strain baru Virus Corona yang terus bertambah. Penggunaan Vaksin tentu menjadi
Useful /
UTSUTS Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 28,3% dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh promosi dan harga, sementara 71,7% dipengaruhi olehHasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 28,3% dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh promosi dan harga, sementara 71,7% dipengaruhi oleh
POLMEDPOLMED Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tim Polmed bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tim multimedia GPIB Efata dalam membuat slide menggunakanKegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tim Polmed bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tim multimedia GPIB Efata dalam membuat slide menggunakan
UTSUTS Namun, literasi keuangan tradisional tidak memengaruhi perubahan inklusi secara signifikan, kemungkinan karena keterbatasan anggaran responden. Oleh karenaNamun, literasi keuangan tradisional tidak memengaruhi perubahan inklusi secara signifikan, kemungkinan karena keterbatasan anggaran responden. Oleh karena
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan denganOleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan dengan