UNSUNS
VERSTEKVERSTEKUntuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatan rakyat dan sikap kritis rakyat terhadap penguasa. Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif, dan struktur hukum. Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang dan regulasi terkait syarat calon kepala daerah, serta pendekatan sosiologis untuk menjelaskan fenomena hukum dan permasalahan terkait peristiwa dan perbuatan hukum.
Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum.Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis komparatif antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon kepala daerah, untuk memahami perbedaan pendekatan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi politik elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan bagaimana putusan-putusan pengadilan mempengaruhi dinamika politik tersebut.
- "Undelimited Maritime Areas: Obligations of States Under Article 74(3) " by Salawati Mat Basir... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol18/iss1/3Undelimited Maritime Areas Obligations of States Under Article 74 3 by Salawati Mat Basir scholarhub ui ac ijil vol18 iss1 3
- Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy | Rachmi Handayani... ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/71885Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy Rachmi Handayani ccsenet journal index php jpl article view 71885
| File size | 1.41 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UTSUTS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap niat wisatawan untuk berkunjung ke Batu Belimbing di KotaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap niat wisatawan untuk berkunjung ke Batu Belimbing di Kota
UMBJMUMBJM The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative analysis of previously applicable legalThe research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative analysis of previously applicable legal
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana penelantaran anak padaBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana penelantaran anak pada
UNIRAYAUNIRAYA Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggungDalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggung
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana. 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana. 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilanNamun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan
UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat
UNSURUNSUR Dalam Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. DenganDalam Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan
Useful /
STIESASTIESA Kedua, analisis dalam perspektif maqāṣid al-sharīah menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan telah mendukung perlindungan harta dan keberlangsungan usaha,Kedua, analisis dalam perspektif maqāṣid al-sharīah menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan telah mendukung perlindungan harta dan keberlangsungan usaha,
UNIRAYAUNIRAYA Kejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. KeputusanKejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. Keputusan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Dalam perkara pidana seperti Nomor 66/Pid. Brb, beberapa dasar yang mendasari penggunaan hermeneutika dalam perkara Nomor 66/Pid. Brb meliputi kompleksitasDalam perkara pidana seperti Nomor 66/Pid. Brb, beberapa dasar yang mendasari penggunaan hermeneutika dalam perkara Nomor 66/Pid. Brb meliputi kompleksitas
UM-SORONGUM-SORONG Setelah melakukan penelitian dapat terlihat pentingnya menerapkan Perencanaan Sistem Perawatan supaya bisa mengurangi kerusakan pada mesin tersebut danSetelah melakukan penelitian dapat terlihat pentingnya menerapkan Perencanaan Sistem Perawatan supaya bisa mengurangi kerusakan pada mesin tersebut dan