UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu kepada ahli waris atau keluarga yang terkena dampak ketika seseorang meninggal dunia disebut dengan warisan. Tiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat.

Sistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan.Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara kehormatan keluarga.Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggung jawab sosial dan moral yang harus dipikul.Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga.Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait hak antaranggota keluarga.

Untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan penyesuaian dengan prinsip keadilan nasional, pemerintah daerah dan tokoh adat sebaiknya melakukan sosialisasi dan dialog budaya. Selain itu, diharapkan keluarga menyelesaikan permasalahan warisan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan rasa hormat terhadap norma adat yang berlaku. Upaya pendidikan hukum adat juga penting agar generasi muda memahami esensi tanggung jawab, bukan sekadar hak, dalam konteks pewarisan tradisional di masyarakat Nias Selatan.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  4. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
Read online
File size391.93 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadapDiperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadap

JURIS Legal Protection for Copyright Holders in Digital Transactions in Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Transaksi Digital Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang spesifik, peningkatan penegakan hukum, dan edukasi bagi pemegang hak cipta untuk meningkatkan perlindunganOleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang spesifik, peningkatan penegakan hukum, dan edukasi bagi pemegang hak cipta untuk meningkatkan perlindungan

JURIS Legal Responsibilities of Sellers in Online Sales and Purchase Agreements in Indonesia Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Fokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-UndangFokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

JURIS Assessment of Public Relations Strategies Adopted by the Nigeria Police in Its Image Management 2026More at 2026

YASIN ALSYSYASIN ALSYS At the same time, the study identifies persistent impediments that constrain the effectiveness of these strategies, including structural and operationalAt the same time, the study identifies persistent impediments that constrain the effectiveness of these strategies, including structural and operational

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA However, the implementation of restorative justice still faces various obstacles and constraints, such as a lack of consistent law enforcement, limitedHowever, the implementation of restorative justice still faces various obstacles and constraints, such as a lack of consistent law enforcement, limited

JURIS Building Bridges of Justice Restorative Justice Reconstruction with The Indonesian Criminal System After Law No 1 Of 2023 2025More at 2025

GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menerapkan penyelesaian kasus pidana yang masih dapat dilakukan secara damai atau berdasarkan restorative justiceKepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menerapkan penyelesaian kasus pidana yang masih dapat dilakukan secara damai atau berdasarkan restorative justice

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Keadilan korektif dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi alternatif efektif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dengan mendorongKeadilan korektif dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi alternatif efektif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dengan mendorong

JURIS Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dan Aspek Keperdataan dalam Penggunaan Dokumen yang Dipalsukan 2023More at 2023

UNSURUNSUR Kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparatKadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparat

Useful /

JURIS Implementation of Restorative Justice in Child Crime Cases in Indonesia Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Pendekatan restorative justice menekankan pada pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yangPendekatan restorative justice menekankan pada pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yang

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Artinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TahunArtinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

JURIS MEDIA SOSIAL DRAMATURGI DALAM FACEBOOK Analisis Tekstual Penyalahgunaan Media Sosial Facebook 2020More at 2020

UMCUMC Tidak hanya sebagai sumber informasi, Facebook juga seringkali dijadikan wadah untuk berbagi cerita, dan berbagai perasaan yang tidak dapat tersalurkanTidak hanya sebagai sumber informasi, Facebook juga seringkali dijadikan wadah untuk berbagi cerita, dan berbagai perasaan yang tidak dapat tersalurkan

JURIS Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik 2020More at 2020

UMCUMC Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

ads-block-test