UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan luas terkait pelanggaran kode etik dalam konteks pemilihan umum 2024 di Indonesia. Beberapa pihak menganggap putusan ini, yang mempengaruhi peraturan dan mekanisme pemilu, sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan tersebut terhadap dinamika Pemilu 2024, dengan fokus pada aspek pelanggaran kode etik yang muncul. Metode yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis yuridis normatif, yang meliputi pengkajian terhadap Putusan MK, peraturan pemilu terkait, dan literatur hukum dan etika. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dalam konteks kampanye politik. Putusan MK juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kesimpulannya, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan transparan serta menghormati prinsip-prinsip etika yang mendasarinya.
It can be concluded through document analysis and normative juridical research that there is an urgent need to revisit the legal framework and oversight mechanisms to ensure that all parties involved in organizing elections adhere to a strict code of ethics.This research aims to determine the decisions impact on the dynamics of the 2024 elections.The Constitutional Courts Decision has caused various reactions and adaptations among political actors, which can change the order and strategy in the electoral process.The results show several significant codes of conduct violations directly related to interpreting and implementing the Constitutional Courts Decision, which affected public confidence in the democratic process.The findings provide important insights for developing policies and strategies to strengthen electoral integrity in the future and offering recommendations for improving oversight mechanisms and code of conduct enforcement in the context of evolving political dynamics.
Based on the findings and implications of this research, several suggestions for further research and policy development can be proposed. Firstly, it is crucial to enhance the transparency and accountability of the decision-making process at the Constitutional Court level. This can be achieved by implementing comprehensive reforms to ensure that the public widely accepts the decisions produced. Secondly, given the complex impact of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the dynamics of the 2024 elections, serious attention from all stakeholders is required to maintain the integrity and fairness of the democratic process. Policy revisions and institutional capacity building may be necessary to uphold the legitimacy and stability of the electoral process in the future. Lastly, to address the code of conduct violations identified in this study, it is essential to strengthen oversight mechanisms and enforce the code of conduct more rigorously. This can be achieved through regular ethical audits, improved communication and cooperation among election organizers, law enforcement agencies, and independent monitoring organizations. By implementing these suggestions, Indonesia can strive towards ensuring a more transparent, accountable, and ethically sound electoral process, thereby strengthening public trust and confidence in the democratic system.
- Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | Sosio... jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/544Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90 PUU XXI 2023 Sosio jurnalpps uinsa ac index php sosioyustisia article view 544
- Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa | Binamulia Hukum. mahkamah konstitusi... doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695Mahkamah Konstitusi Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa Binamulia Hukum mahkamah konstitusi doi 10 37893 jbh v12i2 695
- IMPLEMENTASI ETIKA PEJABAT MK: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN ANWAR USMAN | At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi... journal.uii.ac.id/thullab/article/view/34204IMPLEMENTASI ETIKA PEJABAT MK STUDI KASUS KEPEMIMPINAN ANWAR USMAN At Thullab Jurnal Mahasiswa Studi journal uii ac thullab article view 34204
| File size | 375.48 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemiliham umum DPD Sumatera Barat dalam konteks cita-cita hukum dan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakanDPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemiliham umum DPD Sumatera Barat dalam konteks cita-cita hukum dan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan-putusan yang menunjukkan hal ini termasuk Putusan No. Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal UUD tidak relevan karena MK sudah memilikiPutusan-putusan yang menunjukkan hal ini termasuk Putusan No. Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal UUD tidak relevan karena MK sudah memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan denganPengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan
UWPUWP BPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa. Peran BPN memberikanBPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa. Peran BPN memberikan
UWPUWP Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam danMetode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan
UWPUWP Pembebasan sektor investasi, terutama investasi asing, sebenarnya telah ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi.Pembebasan sektor investasi, terutama investasi asing, sebenarnya telah ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi.
DINASTIRESDINASTIRES 14/PUU‑XI/2013 terkait uji materiil Undang‑Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung.14/PUU‑XI/2013 terkait uji materiil Undang‑Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung.
JPTAMJPTAM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian hutang hartaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian hutang harta
Useful /
UNIDAUNIDA Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi optimal ekstrak kulit nanas berdasarkan karakteristik lotion antinyamuk yang dihasilkan. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi optimal ekstrak kulit nanas berdasarkan karakteristik lotion antinyamuk yang dihasilkan. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Proses perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahtraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan,Proses perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahtraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan,
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yang dengan mengkaji hukum yang di konsepkanMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yang dengan mengkaji hukum yang di konsepkan
UHBUHB Tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan menjaga netralitas suara dalam pemilihanTujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan menjaga netralitas suara dalam pemilihan