UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara. Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan tersangka lepas dari hukuman pidana.
Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dimana dalam undang-undan tersebut banyak dijelaskan mengenai prosesmaupun hal- hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap efektivitas berbagai mekanisme pengembalian aset hasil korupsi di berbagai negara, dengan fokus pada identifikasi praktik terbaik dan tantangan implementasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan instrumen pengukuran yang lebih akurat untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat korupsi, termasuk dampak tidak langsung seperti hilangnya kepercayaan publik dan penurunan investasi. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dan korupsi dalam sistem tersebut. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
| File size | 363.22 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama menjadi variabel penghambat implementasi undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasiFaktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama menjadi variabel penghambat implementasi undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi
UMUSUMUS Maka penulis menyimpulkan bahwa Sistem Layanan Masyarakat di Perumahan Muara Sarana Indah telah dirancang dengan bahasa pemograman PHP berbasis websiteMaka penulis menyimpulkan bahwa Sistem Layanan Masyarakat di Perumahan Muara Sarana Indah telah dirancang dengan bahasa pemograman PHP berbasis website
UNISIUNISI Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas anggaran sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, penerapan prinsip Value for Money, digitalisasiPenelitian ini menegaskan bahwa efektivitas anggaran sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, penerapan prinsip Value for Money, digitalisasi
UNISIUNISI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur untuk menganalisis interaksi CBA dan akuntabilitas dalam meningkatkan efisiensi anggaran danPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur untuk menganalisis interaksi CBA dan akuntabilitas dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama, Masyarakat juga merupakan kunciMasyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama, Masyarakat juga merupakan kunci
LLDIKTI10LLDIKTI10 Penelitian ini dilakukan di perpustakaan ITBA Dian Cipta Cendikia untuk mengetahui tatakelola teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahuiPenelitian ini dilakukan di perpustakaan ITBA Dian Cipta Cendikia untuk mengetahui tatakelola teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Indikator RPPB di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019 masih 10%. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan beberapa hal yaituIndikator RPPB di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019 masih 10%. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan beberapa hal yaitu
RAHARJARAHARJA Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan diantaranya: 1) adanya penolakan dan resistensi oleh kalangan internal perusahaan, 2) masih terbatasnya sumberHal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan diantaranya: 1) adanya penolakan dan resistensi oleh kalangan internal perusahaan, 2) masih terbatasnya sumber
Useful /
RCRSRCRS Setelahnya, ideologi merupakan hal yang mutlak dipelajari karena ialah yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan perdamaian atau, sebaliknya,Setelahnya, ideologi merupakan hal yang mutlak dipelajari karena ialah yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan perdamaian atau, sebaliknya,
UNISIUNISI Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis risiko tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga secara praktis mendukung institusi pendidikan dalamTemuan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis risiko tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga secara praktis mendukung institusi pendidikan dalam
UNISIUNISI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi simulasi sebagai alat prediktif dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada manajemen pendidikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi simulasi sebagai alat prediktif dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada manajemen pendidikan.
POLTESAPOLTESA Sistem ini menghadirkan inovasi dengan mengotomatisasi perhitungan gaji, penambahan tunjangan, dan penanganan potongan, sehingga memastikan konsistensiSistem ini menghadirkan inovasi dengan mengotomatisasi perhitungan gaji, penambahan tunjangan, dan penanganan potongan, sehingga memastikan konsistensi