Publisher

UNARSUNARS

Journal FENOMENAFENOMENA Abstract

Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang tersebut. Perdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatan jasmani seseorang, sehingga tidak akan ada konsumen yang menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab seperti kebanyakan pedagang yang masih menjalankan praktik jual beli dengan melihat keuntungan saja dan tanpa memikirkan hak dari konsumen. Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan edukasi kepada pelaku usaha melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.

Conclusion

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen.BPOM bersama lembaga terkait harus diusahakan maksimal sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin.

Future Research

Berdasarkan latar belakang permasalahan, metode penelitian yang digunakan, serta hasil analisis, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi hukum perlindungan konsumen terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam hal mengenali hak-hak konsumen dan cara melaporkan pelanggaran. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak pengawasan BPOM terhadap penurunan peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa atau tidak memenuhi standar keamanan di berbagai wilayah. Ketiga, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum perlindungan konsumen, seperti koordinasi antar lembaga terkait, sumber daya manusia, dan sistem peradilan yang adil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perlindungan konsumen dan keamanan pangan di Indonesia.

Metadata

File size	355.2 KB
Pages	11
DMCA	Report