UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAMahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD. Penelitian ini hanya mendiskusikan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakan penafsiran hukum.
Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi selama 20 tahun ini telah memberikan pemahaman yang jelas tentang pengujian undang-undang terhadap UUD.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Ini berarti bahwa pemahaman masyarakat terhadap konstitusi lebih baik.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD. Hal ini penting untuk mengetahui apakah putusan MK benar-benar diimplementasikan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara sistem pengujian undang-undang di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem konstitusi yang serupa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengawasan konstitusional. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan transparansi proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau dan berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat semakin berperan dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
| File size | 275.73 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID 3) Analisis SWOT, berdasarkan letak kuadrannya menggunakan strategi Strength-Opportunities. 4) Aspek pasar dan pemasaran, dari sisi segmentasi konsumen3) Analisis SWOT, berdasarkan letak kuadrannya menggunakan strategi Strength-Opportunities. 4) Aspek pasar dan pemasaran, dari sisi segmentasi konsumen
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID Kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan Cipanas memberikan pengalaman pembelajaran bermakna di luar kelas bagi siswa SMP Jagakarsa. Selama kunjungan,Kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan Cipanas memberikan pengalaman pembelajaran bermakna di luar kelas bagi siswa SMP Jagakarsa. Selama kunjungan,
DINASTIREVDINASTIREV Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%, respon guru 92%, respon siswa (kelompok kecil) 86,5% dan (kelompok besar) 88,3%. BerdasarkanTingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%, respon guru 92%, respon siswa (kelompok kecil) 86,5% dan (kelompok besar) 88,3%. Berdasarkan
UMMUMM Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadapArtikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap
UNARSUNARS Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupanKepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan
UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa bentuk status hukum istri dari perkawinan sirri menurutHasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa bentuk status hukum istri dari perkawinan sirri menurut
UNARSUNARS Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Useful /
UMMUMM Di Indonesia, keadilan restoratif dapat digunakan secara bersamaan dengan penegakan hukum hak asasi manusia, terutama saat menangani pelanggaran hak asasiDi Indonesia, keadilan restoratif dapat digunakan secara bersamaan dengan penegakan hukum hak asasi manusia, terutama saat menangani pelanggaran hak asasi
UMMUMM Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.
UMMUMM 2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model
UNARSUNARS Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannyaNotaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannya