UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAHarta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia, harta ini dikenal dengan istilah harta gono-gini. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan, yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan harta sama rata. Namun, berbeda dengan Malaysia, pembagian harta bersama menilai siapa yang lebih berperan mendapatkan harta tersebut, dia yang akan mendapatkan lebih banyak harta bersamanya.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum pembagian harta bersama di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia.Di Indonesia dan Tunisia, pembagian dilakukan secara adil antara kedua belah pihak, sementara di Malaysia, pembagian mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.Perbedaan ini mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur hak-hak pasangan setelah perceraian, yang perlu dipahami untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak penerapan sistem pembagian harta bersama yang berbeda terhadap kesejahteraan ekonomi mantan pasangan, khususnya di Malaysia. Kedua, penelitian komparatif dapat diperluas dengan melibatkan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum pembagian harta bersama yang unik, seperti negara-negara di Timur Tengah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali perspektif dan pengalaman mantan pasangan dalam menghadapi proses pembagian harta bersama, guna memahami bagaimana sistem hukum yang ada mempengaruhi kehidupan mereka secara praktis. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif.
| File size | 291.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Analisis pola relasi dalam isu Capres Cawapres partai politik gabungan pada Pemilu 2024 dengan pendekatan analisis jaringan komunikasi pola relasi kelompokAnalisis pola relasi dalam isu Capres Cawapres partai politik gabungan pada Pemilu 2024 dengan pendekatan analisis jaringan komunikasi pola relasi kelompok
UNSURUNSUR Sedangkan pada faktor strategi ancaman, alih fungsi lahan merupakan ancaman agroindustri olahan belimbing dalam mengembangkan bisnisnya memiliki skor 0,11.Sedangkan pada faktor strategi ancaman, alih fungsi lahan merupakan ancaman agroindustri olahan belimbing dalam mengembangkan bisnisnya memiliki skor 0,11.
UEUUEU Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensiEfektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi
UNARSUNARS Perlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan. Penerapan hukumPerlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan. Penerapan hukum
UTBUTB Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis dataJenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data
AMSIRAMSIR perdata menekankan kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan kebenaran materiil. Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukanperdata menekankan kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan kebenaran materiil. Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan
UMSUMS Gelombang laut yang cukup besar di Pantai Canggu khususnya pada Pantai Batu Mejan menyebabkan kerusakan bangunan yang terjadi pada bangunan pengaman pantaiGelombang laut yang cukup besar di Pantai Canggu khususnya pada Pantai Batu Mejan menyebabkan kerusakan bangunan yang terjadi pada bangunan pengaman pantai
UNUSIAUNUSIA Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunderMetode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder
Useful /
AMSIRAMSIR Di Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannyaDi Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannya
AMSIRAMSIR Sektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antarSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar
AMSIRAMSIR Temuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatanTemuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan
AMSIRAMSIR Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus pidana anak, sehingga keadilan substansial dan perlindungan hak-hak anak dapatTemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus pidana anak, sehingga keadilan substansial dan perlindungan hak-hak anak dapat