UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENATujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus.Peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien.Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajak terhutang telah dilakukan dan diverifikasi sebelum penandatanganan akta.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem verifikasi digital yang terintegrasi antara Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah pemalsuan bukti pembayaran pajak. Selain itu, perlu diteliti mengenai perlunya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi Notaris/PPAT terkait dengan deteksi dini potensi pemalsuan pajak dan pemahaman mendalam mengenai aspek perpajakan pertanahan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem pertanahan dan perpajakan yang lebih maju untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam meminimalkan risiko pemalsuan bukti pembayaran pajak, serta mengadaptasi model tersebut ke dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia. Implementasi sistem verifikasi terintegrasi, peningkatan kompetensi Notaris/PPAT, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain akan memperkuat peran Notaris/PPAT dalam menjaga integritas transaksi pertanahan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- Jurnal Wawasan Yuridika. notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/282Jurnal Wawasan Yuridika notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan ejournal sthb ac index php jwy article view 282
- Publishers Panel. publishers panel doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15Publishers Panel publishers panel doi 10 17512 pjms 2019 20 1 15
| File size | 307.8 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menunjukkan kecenderunganHasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menunjukkan kecenderungan
UNUSIAUNUSIA This conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcementThis conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcement
PUBMEDIAPUBMEDIA Struktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja.Struktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja.
PUBMEDIAPUBMEDIA Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yangKebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
PUBMEDIAPUBMEDIA Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasiTerdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi
UTBUTB Penelitian ini berjudul. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudianPenelitian ini berjudul. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, konsep ini menjadi topik perdebatan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pernyataan, dan perilaku. Falsum berfungsi untuk memperbaiki keputusanNamun, konsep ini menjadi topik perdebatan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pernyataan, dan perilaku. Falsum berfungsi untuk memperbaiki keputusan
Useful /
UMSUMS Subjek penelitian ini adalah siswa SMAN 3 Mamuju dengan total responden sebanyak 35 siswa. Analisis data penelitian menggunakan SPSS dan uji hipotesisSubjek penelitian ini adalah siswa SMAN 3 Mamuju dengan total responden sebanyak 35 siswa. Analisis data penelitian menggunakan SPSS dan uji hipotesis
UMSUMS Sebagian besar lansia mengalami penurunan tekanan darah setelah diberikan terapi musik instrumental. Hanya dua orang lansia yang tekanan darahnya tetapSebagian besar lansia mengalami penurunan tekanan darah setelah diberikan terapi musik instrumental. Hanya dua orang lansia yang tekanan darahnya tetap
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya
UNARSUNARS Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakanKeselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan