UNARSUNARS

FENOMENAFENOMENA

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus.Peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien.Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajak terhutang telah dilakukan dan diverifikasi sebelum penandatanganan akta.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem verifikasi digital yang terintegrasi antara Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah pemalsuan bukti pembayaran pajak. Selain itu, perlu diteliti mengenai perlunya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi Notaris/PPAT terkait dengan deteksi dini potensi pemalsuan pajak dan pemahaman mendalam mengenai aspek perpajakan pertanahan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem pertanahan dan perpajakan yang lebih maju untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam meminimalkan risiko pemalsuan bukti pembayaran pajak, serta mengadaptasi model tersebut ke dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia. Implementasi sistem verifikasi terintegrasi, peningkatan kompetensi Notaris/PPAT, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain akan memperkuat peran Notaris/PPAT dalam menjaga integritas transaksi pertanahan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

  1. Jurnal Wawasan Yuridika. notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/282Jurnal Wawasan Yuridika notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan ejournal sthb ac index php jwy article view 282
  2. Publishers Panel. publishers panel doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15Publishers Panel publishers panel doi 10 17512 pjms 2019 20 1 15
Read online
File size307.8 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test