UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENATujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus.Peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien.Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajak terhutang telah dilakukan dan diverifikasi sebelum penandatanganan akta.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem verifikasi digital yang terintegrasi antara Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah pemalsuan bukti pembayaran pajak. Selain itu, perlu diteliti mengenai perlunya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi Notaris/PPAT terkait dengan deteksi dini potensi pemalsuan pajak dan pemahaman mendalam mengenai aspek perpajakan pertanahan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem pertanahan dan perpajakan yang lebih maju untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam meminimalkan risiko pemalsuan bukti pembayaran pajak, serta mengadaptasi model tersebut ke dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia. Implementasi sistem verifikasi terintegrasi, peningkatan kompetensi Notaris/PPAT, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain akan memperkuat peran Notaris/PPAT dalam menjaga integritas transaksi pertanahan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- Jurnal Wawasan Yuridika. notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/282Jurnal Wawasan Yuridika notaris ppat akta pemindahan hak tanah bangunan bphtb dibayar jurnal wawasan ejournal sthb ac index php jwy article view 282
- Publishers Panel. publishers panel doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15Publishers Panel publishers panel doi 10 17512 pjms 2019 20 1 15
| File size | 307.8 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA Efektivitas pelatihan tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga sinergi faktor kritis seperti kualitas pelatih, metode interaktif, dukungan infrastruktur,Efektivitas pelatihan tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga sinergi faktor kritis seperti kualitas pelatih, metode interaktif, dukungan infrastruktur,
STTCIREBONSTTCIREBON Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, pendokumentasian dan analisis tingkat kekumuhan baik indikator nilai kondisi bangunan dan kondisi bangunanPenelitian ini dilakukan dengan cara observasi, pendokumentasian dan analisis tingkat kekumuhan baik indikator nilai kondisi bangunan dan kondisi bangunan
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Perjanjian sewa menyewa lahan tambak dilokasi penelitian telah dipenuhi karena penulis melihat bahwa individu yang terlibat dalam kesepakatan ini adalahPerjanjian sewa menyewa lahan tambak dilokasi penelitian telah dipenuhi karena penulis melihat bahwa individu yang terlibat dalam kesepakatan ini adalah
DINASTIREVDINASTIREV Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukumNamun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum
USIUSI Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bah Bolon dapat menjadi fondasi pengembangan RTH berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitasImplikasi penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bah Bolon dapat menjadi fondasi pengembangan RTH berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitas
KEMENSOSKEMENSOS Mayoritas nelayan pesisir berada pada usia produktif tua dengan tingkat pendidikan rendah dan tanggungan keluarga sedang. Nelayan buruh mendominasi kelompokMayoritas nelayan pesisir berada pada usia produktif tua dengan tingkat pendidikan rendah dan tanggungan keluarga sedang. Nelayan buruh mendominasi kelompok
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI hasil uji akurasi atau ketelitian hasil kehilangan citra satelit dengan metode klasifikasi terbimbing (Supervised) memiliki tingkat ketelitian sebesarhasil uji akurasi atau ketelitian hasil kehilangan citra satelit dengan metode klasifikasi terbimbing (Supervised) memiliki tingkat ketelitian sebesar
UNILAUNILA Hal penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah hilangnya 10 cm lapisan tanah dalam waktu 1 tahun setelah lahan hutan sekunder dibuka menjadi kebunHal penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah hilangnya 10 cm lapisan tanah dalam waktu 1 tahun setelah lahan hutan sekunder dibuka menjadi kebun
Useful /
UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan
UNARSUNARS Pengakuan UU ini atas keanekaragaman diharapkan menjadi pintu masuk (entry point) demokrasi di desa. Proses transisi sebetulnya telah memberi picu bagiPengakuan UU ini atas keanekaragaman diharapkan menjadi pintu masuk (entry point) demokrasi di desa. Proses transisi sebetulnya telah memberi picu bagi
UINUIN Artikel ini menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam undang-undang statuta terkait pengakuan pernikahan Muslim di Afrika Selatan. Tujuan MuslimArtikel ini menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam undang-undang statuta terkait pengakuan pernikahan Muslim di Afrika Selatan. Tujuan Muslim
UNILAUNILA Penelitian keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan campuran Muarasipongi, merupakan wujud kepedulian terhadap konservasi jenis burung. PenelitianPenelitian keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan campuran Muarasipongi, merupakan wujud kepedulian terhadap konservasi jenis burung. Penelitian