UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan.
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan.Pada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja.Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagai lembaga yang dominan dalam pembubaran parpol, pemerintah sebagai pendukung saja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak pembubaran partai politik terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, perbandingan prosedur pembubaran partai antara Indonesia dan negara lain, serta analisis tantangan hukum yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus pembubaran partai. Selain itu, penelitian juga bisa mengeksplorasi peran rakyat dalam pengawasan partai politik melalui mekanisme hukum yang lebih transparan. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 366.19 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,
UEUUEU Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan
UTBUTB Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpaSecara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa
AMSIRAMSIR Selain itu, penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yangSelain itu, penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang
UNUSIAUNUSIA Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinyaTinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya
USUUSU Hasil penelitian menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan manfaat dalam komunikasi politik dan demokrasiHasil penelitian menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan manfaat dalam komunikasi politik dan demokrasi
ITKAITKA Hasil dari amandemen ini terlihat dalam peningkatan akuntabilitas pejabat publik dan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Namun, implementasiHasil dari amandemen ini terlihat dalam peningkatan akuntabilitas pejabat publik dan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Namun, implementasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukanMuhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan
Useful /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Kesepakatan kerja bersama dan motivasi kerja pada dipelajari berada pada kategori tinggi, sedangkan produktivitas driver berada pada kategori sangat tinggi.Kesepakatan kerja bersama dan motivasi kerja pada dipelajari berada pada kategori tinggi, sedangkan produktivitas driver berada pada kategori sangat tinggi.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia,Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Di antara semuanya, tasawuf dan akhlak berperan sebagai energi transformatif yang menyempurnakan maqashid keagamaan. Studi ini menegaskan bahwa bangunanDi antara semuanya, tasawuf dan akhlak berperan sebagai energi transformatif yang menyempurnakan maqashid keagamaan. Studi ini menegaskan bahwa bangunan
ITKAITKA Aksi separatisme di Papua saat ini masih berlangsung dan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menangani aksi seperatisme tersebut. Sayangnya,Aksi separatisme di Papua saat ini masih berlangsung dan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menangani aksi seperatisme tersebut. Sayangnya,