UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan.
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan.Pada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja.Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagai lembaga yang dominan dalam pembubaran parpol, pemerintah sebagai pendukung saja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak pembubaran partai politik terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, perbandingan prosedur pembubaran partai antara Indonesia dan negara lain, serta analisis tantangan hukum yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus pembubaran partai. Selain itu, penelitian juga bisa mengeksplorasi peran rakyat dalam pengawasan partai politik melalui mekanisme hukum yang lebih transparan. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 366.19 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, legitimasi politik dalam demokrasi modern tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada dialog rasional yang terbentukOleh karena itu, legitimasi politik dalam demokrasi modern tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada dialog rasional yang terbentuk
AKRABJUARAAKRABJUARA Ditemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusanDitemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusan
UNARSUNARS Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabatPelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat
UNARSUNARS Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggungPenyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya
UNARSUNARS Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan atas inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. Sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari PeraturanPenyelesaian sengketa ini dapat dilakukan atas inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. Sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan
UNARSUNARS Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia. Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di IndonesiaBanyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia. Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa. Efek dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil MenengahBerdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa. Efek dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil Menengah
AKRABJUARAAKRABJUARA Selain itu, diperlukan reformasi mekanisme penahanan barang bukti dengan batas waktu dan kompensasi, serta pendirian mekanisme road liability yang memungkinkanSelain itu, diperlukan reformasi mekanisme penahanan barang bukti dengan batas waktu dan kompensasi, serta pendirian mekanisme road liability yang memungkinkan
AKRABJUARAAKRABJUARA Kewajiban ini mencakup tanggung jawab sipil dalam bentuk kompensasi jika terjadi pelanggaran, dan dapat berujung pada tanggung jawab pidana jika pelanggaranKewajiban ini mencakup tanggung jawab sipil dalam bentuk kompensasi jika terjadi pelanggaran, dan dapat berujung pada tanggung jawab pidana jika pelanggaran
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum tentang impor gula sesuai dengan kerangka hukum nasional serta meneliti penerapan konsep penyalahgunaanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum tentang impor gula sesuai dengan kerangka hukum nasional serta meneliti penerapan konsep penyalahgunaan