UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan.
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan.Pada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja.Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagai lembaga yang dominan dalam pembubaran parpol, pemerintah sebagai pendukung saja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak pembubaran partai politik terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, perbandingan prosedur pembubaran partai antara Indonesia dan negara lain, serta analisis tantangan hukum yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus pembubaran partai. Selain itu, penelitian juga bisa mengeksplorasi peran rakyat dalam pengawasan partai politik melalui mekanisme hukum yang lebih transparan. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 366.19 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnyaArtikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnya
UMGUMG Sistem perpindahan manual dari PLN ke genset memiliki keterbatasan waktu respons dan efisiensi operasional. Penelitian ini mengembangkan sistem otomatisasiSistem perpindahan manual dari PLN ke genset memiliki keterbatasan waktu respons dan efisiensi operasional. Penelitian ini mengembangkan sistem otomatisasi
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA Status klasifikasi perkembangan BUMDes di Kecamatan Tombolo Pao adalah sebagai berikut. BUMDes Maju di dua desa, yaitu Pao dengan skor 89 dan KanrepiaStatus klasifikasi perkembangan BUMDes di Kecamatan Tombolo Pao adalah sebagai berikut. BUMDes Maju di dua desa, yaitu Pao dengan skor 89 dan Kanrepia
UPBUPB KKN terbukti berperan sebagai sarana transformasi sosial dan akselerator pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan KKNKKN terbukti berperan sebagai sarana transformasi sosial dan akselerator pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan KKN
YAYASANBHZYAYASANBHZ Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum Islam melarangAnak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum Islam melarang
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Dari sudut pandang masyarakat, Kampung Sekeawi RT 001 RW 009 Desa Sekamenak program pengabdian masyarakat yang telah berjalan sangatlah bermanfaat bagiDari sudut pandang masyarakat, Kampung Sekeawi RT 001 RW 009 Desa Sekamenak program pengabdian masyarakat yang telah berjalan sangatlah bermanfaat bagi
UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Untuk perancangan sistem di penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode prototype untuk pengembangan sistem meliputi tahapan analisis kebutuhan, implementasi,Untuk perancangan sistem di penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode prototype untuk pengembangan sistem meliputi tahapan analisis kebutuhan, implementasi,
Useful /
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis struktural sebagai instrumen identifikasi dan klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis struktural sebagai instrumen identifikasi dan klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada empat petugas rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiMetode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada empat petugas rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Data dikumpulkan melalui wawancara dengan politisi perempuan dan tim kampanye mereka, serta dokumentasi baliho kampanye dan pendampingan kampanye. MenggunakanData dikumpulkan melalui wawancara dengan politisi perempuan dan tim kampanye mereka, serta dokumentasi baliho kampanye dan pendampingan kampanye. Menggunakan
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap struktur organisasi (P-Values 0,021), struktur organisasi terhadap penggunaan sistem (P-Values 0,037)Terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap struktur organisasi (P-Values 0,021), struktur organisasi terhadap penggunaan sistem (P-Values 0,037)