Publisher

UTBUTB

Journal KeadilanKeadilan Abstract

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tanpa hak menggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf tepenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.Hakim mempertimbangkan pidana sebagai pembinaan dan efek jera, serta mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan.Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada dalam paper ini, terdapat beberapa ide penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai efektivitas penerapan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus-kasus di mana terdapat perbedaan signifikan antara merek terdaftar dan merek yang digunakan oleh pelaku. Hal ini penting untuk memperjelas batasan antara pelanggaran merek yang serius dan pelanggaran yang bersifat minor. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis sosiologis mengenai faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar, seperti faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, atau peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran merek. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melindungi hak atas merek. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum merek di Indonesia dan meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Metadata

File size	583.03 KB
Pages	14
DMCA	Report