UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali lemah karena penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi. Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis. Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.
Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.Dengan menekan praktik korupsi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memelihara persaingan usaha yang sehat, hukum yang ditegakkan secara efektif meningkatkan kepercayaan investor, memperbesar aliran modal, dan menghasilkan distribusi ekonomi yang lebih merata.Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat hukum harus menjadi prioritas utama guna menciptakan iklim investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Mengingat keterbatasan kooperasi antar lembaga penegak hukum, penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas model sistem informasi terpadu bagi koordinasi penegakan hukum di sektor ekonomi. Selanjutnya, studi mengenai dampak digitalisasi proses perizinan terhadap persepsi risiko investor dapat memberikan gambaran tentang potensi pengurangan birokrasi. Terakhir, penelitian eksploratif tentang hubungan antara tingkat integritas aparat hukum dan investasi asing langsung di sektor-sektor strategis dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih terfokus pada penguatan penegakan hukum.
| File size | 172.76 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UIMUIM Realitas yang terjadi unsur pembuktian yang diamantkan oleh pasal 5 dan 6 UU ITE tidak terpenuhi. Dengan demikian berarti Prita Mulyasari tidak layak dituntutRealitas yang terjadi unsur pembuktian yang diamantkan oleh pasal 5 dan 6 UU ITE tidak terpenuhi. Dengan demikian berarti Prita Mulyasari tidak layak dituntut
UMNUUMNU Hasil menunjukkan bahwa suplementasi UFA, terutama yang terlindungi rumen, berkontribusi dalam memperbaiki keseimbangan energi, meningkatkan sensitivitasHasil menunjukkan bahwa suplementasi UFA, terutama yang terlindungi rumen, berkontribusi dalam memperbaiki keseimbangan energi, meningkatkan sensitivitas
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Metodologi yang digunakan adalah legal counselling dan workshop, termasuk pengembangan materi, studi kasus, diskusi, dan curah pendapat. Kegiatan sosialisasiMetodologi yang digunakan adalah legal counselling dan workshop, termasuk pengembangan materi, studi kasus, diskusi, dan curah pendapat. Kegiatan sosialisasi
UNUSIAUNUSIA Hingga kini, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce sama dengan transaksi konvensional. Bedanya, hanya cara yang dilakukanHingga kini, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce sama dengan transaksi konvensional. Bedanya, hanya cara yang dilakukan
UNARSUNARS Kemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan PasalKemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan Pasal
UNARSUNARS Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113
UNARSUNARS Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian,Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian,
UNARSUNARS Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dariAtau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari
Useful /
Q2LIIQ2LII Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di BPM Ani Wahyu Wijayanti bervariasi, dengan 32,9%Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di BPM Ani Wahyu Wijayanti bervariasi, dengan 32,9%
Q2LIIQ2LII Namun, kehamilan dapat mengalami gangguan yang menyebabkan kegagalan perkembangan janin, salah satunya adalah blighted ovum atau kehamilan anembrionik.Namun, kehamilan dapat mengalami gangguan yang menyebabkan kegagalan perkembangan janin, salah satunya adalah blighted ovum atau kehamilan anembrionik.
UEUUEU Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP,Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP,
IAINSORONGIAINSORONG Teori kepemimpinan transformatif berbeda dari teori kepemimpinan lainnya karena pendekatan normatif dan kritisnya yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan,Teori kepemimpinan transformatif berbeda dari teori kepemimpinan lainnya karena pendekatan normatif dan kritisnya yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan,