UEUUEU

Lex JurnalicaLex Jurnalica

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial Review. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-PUU-XX/2022. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP, kedua, pandangan hakim telah salah menafsirkan dikarenakan hakim mengatakan bahwa ini adalah delik materiil.

Tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik diatur sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap selesai ketika unsur-unsur formal terpenuhi tanpa menuntut akibat khusus.Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian, sehingga melampaui kerangka pasal 79 KUHP.Pendapat ini menimbulkan perdebatan mengenai asas keadilan dan kepastian hukum, dan menuntut klarifikasi lebih lanjut mengenai batas waktu daluwarsa untuk kejahatan di kategori ini.

Berhubung perdebatan tentang apakah penghitungan daluwarsa hendaknya dilaksanakan sejak perbuatan pemalsuan pertama atau sejak bukti pemalsuan dinyatakan diketahui, perlu dilakukan studi empiris mengenai bagaimana dan kapan korban biasanya menyadari adanya pemalsuan surat serta dampaknya bagi proses pengadilan. Penelitian lain dapat meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan surat di daerah yang berbeda untuk mengevaluasi perbedaan optimalitas waktu daluwarsa di antara wilayah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mendesain model kebijakan yang mengakomodasi perbedaan antara delik formil dan delik materiil dengan menimbang risiko penyalahgunaan selama periode daluwarsa, sehingga menghasilkan rekomendasi kaidah hukum yang lebih adil dan realistis bagi pengembangan peraturan pidana di Indonesia.

Read online
File size369.94 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test