UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial Review. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-PUU-XX/2022. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP, kedua, pandangan hakim telah salah menafsirkan dikarenakan hakim mengatakan bahwa ini adalah delik materiil.
Tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik diatur sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap selesai ketika unsur-unsur formal terpenuhi tanpa menuntut akibat khusus.Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian, sehingga melampaui kerangka pasal 79 KUHP.Pendapat ini menimbulkan perdebatan mengenai asas keadilan dan kepastian hukum, dan menuntut klarifikasi lebih lanjut mengenai batas waktu daluwarsa untuk kejahatan di kategori ini.
Berhubung perdebatan tentang apakah penghitungan daluwarsa hendaknya dilaksanakan sejak perbuatan pemalsuan pertama atau sejak bukti pemalsuan dinyatakan diketahui, perlu dilakukan studi empiris mengenai bagaimana dan kapan korban biasanya menyadari adanya pemalsuan surat serta dampaknya bagi proses pengadilan. Penelitian lain dapat meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan surat di daerah yang berbeda untuk mengevaluasi perbedaan optimalitas waktu daluwarsa di antara wilayah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mendesain model kebijakan yang mengakomodasi perbedaan antara delik formil dan delik materiil dengan menimbang risiko penyalahgunaan selama periode daluwarsa, sehingga menghasilkan rekomendasi kaidah hukum yang lebih adil dan realistis bagi pengembangan peraturan pidana di Indonesia.
| File size | 369.94 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UIMUIM Kajian ini hendak menganalisis Kasus Cyber Crime yang dialami oleh Prita Mulyasari yang dinilai banyak dicederai akses keadilannya, baik dihadapan hukumKajian ini hendak menganalisis Kasus Cyber Crime yang dialami oleh Prita Mulyasari yang dinilai banyak dicederai akses keadilannya, baik dihadapan hukum
UMNUUMNU Masa transisi pada sapi perah merupakan fase kritis yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan energi seiring dimulainya laktasi, sementara asupan pakanMasa transisi pada sapi perah merupakan fase kritis yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan energi seiring dimulainya laktasi, sementara asupan pakan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Pengabdian kepada masyarakat pada siswa SMA Negeri 3 Merauke menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa tentang pentingnya menghargai hasilPengabdian kepada masyarakat pada siswa SMA Negeri 3 Merauke menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa tentang pentingnya menghargai hasil
UNUSIAUNUSIA Implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Sebab, dapatImplementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Sebab, dapat
UNARSUNARS Kemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan PasalKemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan Pasal
UNARSUNARS Banyaknya pembajakan dan plagiarisme konten video pada platform online mendorong perlunya pemerintah memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta danBanyaknya pembajakan dan plagiarisme konten video pada platform online mendorong perlunya pemerintah memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta dan
UNARSUNARS Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suamiHarta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami
UNARSUNARS Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Subjek penelitian terdiri dari 20 siswa kelas VII, dan data dikumpulkan melalui observasi kemampuan vokal, tes praktik bernyanyi, serta dokumentasi prosesSubjek penelitian terdiri dari 20 siswa kelas VII, dan data dikumpulkan melalui observasi kemampuan vokal, tes praktik bernyanyi, serta dokumentasi proses
UEUUEU Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Responden dalam penelitian ini yaitu lansia yang berada di KelurahanPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Responden dalam penelitian ini yaitu lansia yang berada di Kelurahan
UEUUEU Rokok mengandung zat beracun yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan saluran pernapasan, sehingga akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi mycobacteriumRokok mengandung zat beracun yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan saluran pernapasan, sehingga akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi mycobacterium
IAINSORONGIAINSORONG Kepemimpinan merupakan aspek dinamis dari pemimpin, yaitu mengacu pada tindakan-tindakan atau perilaku yang ditampilkan dalam melakukan serangkaian pengelolaan,Kepemimpinan merupakan aspek dinamis dari pemimpin, yaitu mengacu pada tindakan-tindakan atau perilaku yang ditampilkan dalam melakukan serangkaian pengelolaan,