UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPermasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masih mempunyai hak yang sama atas tanah yang didapat dari hasil bersama selama perkawinan, oleh karena itu perlu penyelesaian secara hukum jika antara para pihak yang mempunyai kepentingan tidak menginginkan pembagian harta bersama tersebut apalagi ingin melakukan jual beli terhadap harta bersama tersebut. Hak menjual pemilik tanah yang berasal dari harta bersama di tinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, mengingat rentannya permasalahan hukum yang akan terjadi karena kedua belah pihak sudah tidak sepaham lagi seperti masih menjalani hubungan suami istri. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Atau Hak Istri Atas Kepemilikan Tanah Dari Harta Bersama serta Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Menjual Pemilik Tanah Yang Berasal Dari Harta Bersama Pada hakekatnya tanah yang dibeli suami maupun istri setelah berlangsungnya perkawinan digolongkan sebagai harta bersama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan suami maupun istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri.Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, saran penelitian lanjutan yang baru adalah: 1. Mengkaji lebih lanjut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak menjual tanah yang berasal dari harta bersama, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik hukum yang ada. 2. Melakukan penelitian komparatif terhadap berbagai yurisdiksi hukum di Indonesia untuk memahami perbedaan-perbedaan dalam penanganan permasalahan hak menjual tanah yang berasal dari harta bersama, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa terkait. 3. Meneliti dan menganalisis lebih mendalam tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami atau hak istri atas kepemilikan tanah dari harta bersama, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa terkait. 4. Mengembangkan penelitian tentang aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi hak menjual tanah yang berasal dari harta bersama, termasuk studi tentang persepsi dan praktik masyarakat dalam hal ini. 5. Meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang implikasi-implikasi hukum dari putusan pengadilan dalam kasus-kasus sengketa hak menjual tanah yang berasal dari harta bersama, serta mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren yang muncul dalam putusan-putusan tersebut.
| File size | 394.73 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID Kunjungan ini juga melatih kedisiplinan, kerja sama, dan etika berkunjung ke tempat bersejarah. Kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan Cipanas memberikanKunjungan ini juga melatih kedisiplinan, kerja sama, dan etika berkunjung ke tempat bersejarah. Kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan Cipanas memberikan
DINASTIRESDINASTIRES Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE.Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE.
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Pelaksanaan wakaf tunai di KUA Tarogong Kidul belum bisa diimplementasikan karena belum ada masyarakat yang mewakafkan tunai, kurangnya pemahaman masyarakatPelaksanaan wakaf tunai di KUA Tarogong Kidul belum bisa diimplementasikan karena belum ada masyarakat yang mewakafkan tunai, kurangnya pemahaman masyarakat
UNARSUNARS 01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatasi pinjaman online ilegal, serta memberikan perlindungan hukum bagi01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatasi pinjaman online ilegal, serta memberikan perlindungan hukum bagi
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dan bagaimana implementasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dan bagaimana implementasi
UNARSUNARS Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata danHubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata dan
UNARSUNARS Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yangDiversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang
STAINSTAIN Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain dalam pembagian harta seseorang yang menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam.Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain dalam pembagian harta seseorang yang menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam.
Useful /
UNARSUNARS Penyelesaian sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan kementerian dilakukan setelah menerima laporan sengketa dan penyelesaian konflik. MasyarakatPenyelesaian sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan kementerian dilakukan setelah menerima laporan sengketa dan penyelesaian konflik. Masyarakat
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka
APTISIAPTISI Secara keseluruhan, ICT menjadi faktor penting dalam hampir semua profesi dan diprediksi semakin berperan penting di masa depan, mendukung komunitas belajarSecara keseluruhan, ICT menjadi faktor penting dalam hampir semua profesi dan diprediksi semakin berperan penting di masa depan, mendukung komunitas belajar
STAINSTAIN Perubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peranPerubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran