UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenyelesaian sengketa ini dapat dilakukan atas inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. Sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian dari Kasus Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan petunjuk teknis pemberantasan dan pencegahan mafia tanah dalam menyelesaikan sengketa tanah dan konflik mafia tanah. Penyelesaian sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan kementerian dilakukan setelah menerima laporan sengketa dan penyelesaian konflik. Masyarakat sebagai pemilik tanah melakukan tindakan preventif, misalnya memberikan surat kuasa, mempelajari terlebih dahulu surat kuasa yang dibuat, dan tidak mudah menyerahkan sertipikat kepada orang lain.
Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahan data sertifikat.Masyarakat sebagai pemilik tanah perlu melakukan upaya pencegahan seperti memberikan kuasa dengan hati-hati dan tidak mudah menyerahkan sertipikat kepada pihak lain.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran serta masyarakat dalam pencegahan konflik mafia tanah, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam proses pendaftaran tanah. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa tanah di berbagai negara dapat memberikan wawasan baru dan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan mafia tanah di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor pertanahan, serta melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.
| File size | 263.49 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana warga menafsirkan pengalaman mereka selama sosialisasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatanPenelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana warga menafsirkan pengalaman mereka selama sosialisasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan
RCRSRCRS Studi ini menemukan bahwa tanah dalam Mazmur dipahami bukan sebagai komoditas, melainkan anugerah Allah yang harus dikelola adil, diwariskan kepada kaumStudi ini menemukan bahwa tanah dalam Mazmur dipahami bukan sebagai komoditas, melainkan anugerah Allah yang harus dikelola adil, diwariskan kepada kaum
UNARSUNARS Permasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masihPermasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masih
UNARSUNARS Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia tidak berpengaruh signifikan karena tidak dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen,Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia tidak berpengaruh signifikan karena tidak dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen,
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini bertujuan untuk menggali model pengukuran tingkat sakinah suatu keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulanPenelitian ini bertujuan untuk menggali model pengukuran tingkat sakinah suatu keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan
UNARSUNARS Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budayaPerlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budaya
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
UNARSUNARS Prinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak olehPrinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh
Useful /
UNARSUNARS Pendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadapPendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap
UNARSUNARS Akta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang berisi informasi identitas anak, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama saksi, dan nama orangAkta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang berisi informasi identitas anak, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama saksi, dan nama orang
UNARSUNARS Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undangPengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang
UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.