UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenyelesaian sengketa ini dapat dilakukan atas inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. Sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian dari Kasus Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan petunjuk teknis pemberantasan dan pencegahan mafia tanah dalam menyelesaikan sengketa tanah dan konflik mafia tanah. Penyelesaian sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan kementerian dilakukan setelah menerima laporan sengketa dan penyelesaian konflik. Masyarakat sebagai pemilik tanah melakukan tindakan preventif, misalnya memberikan surat kuasa, mempelajari terlebih dahulu surat kuasa yang dibuat, dan tidak mudah menyerahkan sertipikat kepada orang lain.
Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahan data sertifikat.Masyarakat sebagai pemilik tanah perlu melakukan upaya pencegahan seperti memberikan kuasa dengan hati-hati dan tidak mudah menyerahkan sertipikat kepada pihak lain.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran serta masyarakat dalam pencegahan konflik mafia tanah, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam proses pendaftaran tanah. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa tanah di berbagai negara dapat memberikan wawasan baru dan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan mafia tanah di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor pertanahan, serta melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.
| File size | 263.49 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
ITBMITBM Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai etika pelayanan akademik di Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balik Diwa Makassar disimpulkan etikaBerdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai etika pelayanan akademik di Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balik Diwa Makassar disimpulkan etika
ITBMITBM Penelitian ini menyimpulkan bahwa madu dan air kelapa dapat dijadikan alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan hormon sintetis dalam budidaya ikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa madu dan air kelapa dapat dijadikan alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan hormon sintetis dalam budidaya ikan
ITBMITBM Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi termasuk kebutuhan akan studi jangka panjang tentang keberlanjutan teknik pertanian, khususnya dalam konteksKesenjangan penelitian yang teridentifikasi termasuk kebutuhan akan studi jangka panjang tentang keberlanjutan teknik pertanian, khususnya dalam konteks
ITBMITBM 2676 ± 0. 008 mg/kg), increased in medium-sized fish (0. 3536 ± 0. 010 mg/kg) as the maximum accumulation phase, and decreased again in large fish (0.2676 ± 0. 008 mg/kg), increased in medium-sized fish (0. 3536 ± 0. 010 mg/kg) as the maximum accumulation phase, and decreased again in large fish (0.
ITBMITBM Upaya optimum dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berfungsi sebagai batas pengelolaan yang dapat menjaga keberlanjutan stok sekaligus mendukung pengembanganUpaya optimum dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berfungsi sebagai batas pengelolaan yang dapat menjaga keberlanjutan stok sekaligus mendukung pengembangan
ITBMITBM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan eceng gondok (Eichhornia crassipes) yang difermentasi dengan limbah tuna (Thunnus albacares)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan eceng gondok (Eichhornia crassipes) yang difermentasi dengan limbah tuna (Thunnus albacares)
ITBMITBM ) di UPR Sipurennu, Soppeng. Eksperimen menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga perlakuan (A: tidak menggeser, B: ganti tiap 10 hari, C: ganti) di UPR Sipurennu, Soppeng. Eksperimen menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga perlakuan (A: tidak menggeser, B: ganti tiap 10 hari, C: ganti
UNARSUNARS Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas Situbondo ditinjau dari Undang - Undang NomorRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas Situbondo ditinjau dari Undang - Undang Nomor
Useful /
ITBMITBM The results showed a marked difference between the control group and the ozonized treatment group, where the treatment group showed significantly lowerThe results showed a marked difference between the control group and the ozonized treatment group, where the treatment group showed significantly lower
UNARSUNARS Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturanKesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan
UNARSUNARS Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undangPengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang
UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak