UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENASkripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka dengan begitu nilai-nilai budaya barat mudah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan sosial anak-anak atau remaja muda zaman sekarang. Terabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebut Temuan penelitian menunjukkan bahwa: dalam sudut pandang kedua Hukum tersebut menunjukan bahwa mempunyai Kesamaan Hukum dan Perbedaan Hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.
Kedudukan anak yang lahir diluar kawin menurut hukum islam, anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya.Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya.Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat.Dan hukuman tazir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pengakuan hukum terhadap stigma sosial yang dialami anak luar kawin. Selanjutnya, peneliti bisa mengeksplorasi perbandingan hukum keluarga antaragama dalam konteks anak luar kawin. Terakhir, studi tentang pembentukan sistem dukungan komunitas untuk melindungi hak-hak anak luar kawin secara holistik, termasuk pendidikan dan kesejahteraan.
| File size | 315.84 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID Secara keseluruhan, kunjungan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan karakter siswa. Diharapkan hasil pembelajaran iniSecara keseluruhan, kunjungan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan karakter siswa. Diharapkan hasil pembelajaran ini
UNARSUNARS 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan mendasar8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan mendasar
UNARSUNARS Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa pembagian waris atau harta waris kepada anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah. Pembagian tersebutDalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa pembagian waris atau harta waris kepada anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah. Pembagian tersebut
UNARSUNARS Akta ini menjadi bukti keabsahan status hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya, serta penting untuk mengetahui siapa orang tua kandung yang sahAkta ini menjadi bukti keabsahan status hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya, serta penting untuk mengetahui siapa orang tua kandung yang sah
UNHASUNHAS Tanpa adanya undang‑undang khusus, adopsi lintas negara tidak didorong sebagai upaya perlindungan anak di Malaysia, sementara otoritas lebih mengutamakanTanpa adanya undang‑undang khusus, adopsi lintas negara tidak didorong sebagai upaya perlindungan anak di Malaysia, sementara otoritas lebih mengutamakan
UNARSUNARS Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahanKepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahan
IAIN CURUPIAIN CURUP Kemudian menurut Heidegger, ayat di atas berbicara tentang keadilan untuk anak-anak yatim. Selanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat;Kemudian menurut Heidegger, ayat di atas berbicara tentang keadilan untuk anak-anak yatim. Selanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat;
UNARSUNARS Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugatPerlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugat
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Alat ukur yang dipergunakan pada survei ialah angket serta wawancara. Sesuai akibat analisis SWOT disimpulkan bahwa ada beberapa taktik pembangunan bisaAlat ukur yang dipergunakan pada survei ialah angket serta wawancara. Sesuai akibat analisis SWOT disimpulkan bahwa ada beberapa taktik pembangunan bisa
UNHASUNHAS Metode yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa bahan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, kemudian dianalisisMetode yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa bahan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, kemudian dianalisis
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari
UNARSUNARS menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPRmenyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR