STAINSTAIN

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ahJurnal Ilmiah Al-Syir'ah

Perubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrol internal yang menggantikan fungsi kontrol eksternal. Perubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran dan partisipasi masyarakat di satu pihak, dan berkurangnya peran negara di lain pihak adalah tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam negara dan masyarakat itu sendiri. Hukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internal yang menggantikan fungsi kontrol dari luar.

Perubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran dan partisipasi masyarakat di satu pihak, dan berkurangnya peran negara di lain pihak adalah tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam negara dan masyarakat itu sendiri.Hukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internal yang menggantikan fungsi kontrol dari luar.

Penelitian selanjutnya dapat mempertanyakan bagaimana dampak langsung dari penguatan fungsi kontrol internal dalam Hukum Kontrak Perjanjian terhadap kepatuhan hukum di masyarakat. Selain itu, dapat diteliti bagaimana peran lembaga non-negara dalam menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan produsen, serta dampaknya terhadap sistem hukum yang sedang berkembang. Saran lain adalah untuk menggali lebih dalam tentang implikasi dari perubahan hukum tenaga kerja terhadap hubungan industrial dalam konteks demokratisasi yang terjadi, serta bagaimana hal ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain dengan latar belakang sosio-politik yang serupa.

  1. #lembaga non negara#lembaga non negara
Read onlineRead online
File size131.23 KB
Pages9
DMCAReportReport

Related /

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi

juris ESENSI TA ABBUD DALAM KONSUMSI PANGAN Telaah Kontemplatif atas Makna Hal l Thayyib 2025More at 2025

IAIN MADURAIAIN MADURA Makanan menjadi haram, jika unsur-unsur thayyib ini diabaikan. Sehubungan dengan hal itu, dalam usaha mencapai kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT, faktorMakanan menjadi haram, jika unsur-unsur thayyib ini diabaikan. Sehubungan dengan hal itu, dalam usaha mencapai kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT, faktor

juris A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,

juris Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado 2018More at 2018

STAINSTAIN Penelitian merupakan jenis studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang telah padaPenelitian merupakan jenis studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang telah pada

Useful /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 TahunPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Hasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikanHasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan

juris Sistem Pendukung Keputusan untuk Verifikasi dan Validasi Data Permohonan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya 2025More at 2025

APTIIAPTII Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan publik dan akurasi data yang dikelola. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untukPermasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan publik dan akurasi data yang dikelola. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

juris Regulatory Frameworks to Integrate Corporate Social Responsibility with Circular Economy Principles 2025More at 2025

UNHASUNHAS  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi lingkungan yang lebih luas. Metode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi lingkungan yang lebih luas. Metode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan

ads-block-test