IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganKonflik antar ahli waris dan berkurangnya hak atau bagian yang harus diterima akibat dikuasainya suatu harta benda oleh salah satu pihak, kondisi ini pada umumnya diakibatkan oleh tertundanya pembagian warisan. Untuk menghindari hal tersebut, penting untuk memahami dan menyadari bagaimana pembagian warisan dalam masyarakat dari sudut pandang hukum Islam dan Peraturan waris di Indonesia. Penelitian kualitatif dengan perspektif yuridis normatif merupakan metodologi yang digunakan. Pembagian harta warisan tidak boleh ditunda-tunda karena dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positif yang dirasakan masyarakat, sehingga sebaiknya masyarakat segera membagikan harta warisan tersebut setelah ahli waris meninggal dunia dan biaya pengurusan jenazah, pembayaran. wasiat, dan pembayaran hutang telah selesai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur apa yang perlu dilakukan ketika ahli waris mewarisi uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187, dan apa yang perlu dilakukan ketika satu keluarga memutuskan untuk tidak membagi uang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 188.
Penundaan pembagian warisan sering terjadi karena kesepakatan antar ahli waris, adanya ahli waris di bawah umur, atau pihak yang serakah.padahal pembagian harta waris seharusnya segera dilaksanakan setelah penyelesaian wasiat dan pelunasan hutang.Dalam situasi khusus, seperti ahli waris anak di bawah umur, pembagian dapat ditunda hingga kedewasaan, sedangkan warisan untuk bayi dalam kandungan dapat ditunda hingga kelahiran dengan mempertimbangkan estimasi bagian terbesar yang akan diterima oleh penerima waris tersebut.Penulis menegaskan pentingnya prinsip ijbar dalam pembagian warisan untuk mencegah perselisihan dan penyalahgunaan harta di masa depan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lapangan untuk memahami faktor sosial seperti budaya, tradisi, dan tingkat pemahaman agama yang menyebabkan penundaan pembagian warisan di masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini dapat mengajukan pertanyaan: bagaimana peran pendidikan agama, nilai kekeluargaan, dan persepsi terhadap kematian mempengaruhi keputusan keluarga untuk menunda pembagian warisan? Kedua, studi berikutnya dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan komunitas, misalnya penggunaan aplikasi digital sederhana, pelatihan tokoh agama, dan peran perangkat desa, dalam mempercepat dan menstandarisasi proses pembagian harta waris. Penelitian ini meneliti seberapa jauh teknologi dan pelatihan dapat membantu masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai lokal. Ketiga, penelitian selanjutnya bisa fokus pada aspek hukum dan etika dalam pembagian warisan untuk ahli waris di bawah umur atau bayi dalam kandungan. Misalnya, studi dapat meneliti mekanisme penanganan harta waris bagi anak yang belum dewasa, tata kelola kuasi harta, serta cara memastikan hak mereka terlindungi hingga dewasa. Dengan memahami tantangan dan solusi praktis ini, hasil riset akan membantu merumuskan pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga pembagian warisan menjadi lebih cepat, adil, dan terlindungi. Agar hasil penelitian dapat diterapkan secara efektif, kolaborasi antara akademisi, tokoh agama, dan Pemerintah Desa sangat diperlukan.
- Jurnal Wawasan Yuridika. kedudukan ahli waris pengganti prinsip keadilan islam jurnal wawasan yuridika... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109Jurnal Wawasan Yuridika kedudukan ahli waris pengganti prinsip keadilan islam jurnal wawasan yuridika ejournal sthb ac index php jwy article view 109
- Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective | Al-Qadha... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/7200Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective Al Qadha journal iainlangsa ac index php qadha article view 7200
- PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA | Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. pluralisme... doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA Al Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan pluralisme doi 10 32505 qadha v5i1 957
| File size | 566.51 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
AKABAAKABA Selain itu, sebagian dari warisan dapat dialihkan sebelum pewaris meninggal melalui pemberian simbolik, pesan lisan, atau wasiat adat seperti wekas atauSelain itu, sebagian dari warisan dapat dialihkan sebelum pewaris meninggal melalui pemberian simbolik, pesan lisan, atau wasiat adat seperti wekas atau
UMPWRUMPWR Analisis curah hujan rata-rata menunjukkan bahwa wilayah Papua secara keseluruhan mengalami intensitas curah hujan sedang, yang berkisar antara 0-9 mmAnalisis curah hujan rata-rata menunjukkan bahwa wilayah Papua secara keseluruhan mengalami intensitas curah hujan sedang, yang berkisar antara 0-9 mm
STAINHSTAINH Sedangkan hasil pelaksanaan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, sesuai dengan (KHI) pasal 215 yang di dalam mengatur tentang adanyaSedangkan hasil pelaksanaan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, sesuai dengan (KHI) pasal 215 yang di dalam mengatur tentang adanya
UNARSUNARS Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suamiHarta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami
UMMUMM Penelitian ini bersifat normatif preskriptif dengan pendekatan komparatif, menggunakan data primer dan sekunder dari tinjauan pustaka. Hasil menunjukkanPenelitian ini bersifat normatif preskriptif dengan pendekatan komparatif, menggunakan data primer dan sekunder dari tinjauan pustaka. Hasil menunjukkan
ALJAMIAHALJAMIAH Quraish Shihab dan Yudian Wahyudi sepakat bahwa ayat Al-Quran 2. 30 tidak membahas khilafah Islam dalam arti politik sempit, sehingga tidak bisa dijadikanQuraish Shihab dan Yudian Wahyudi sepakat bahwa ayat Al-Quran 2. 30 tidak membahas khilafah Islam dalam arti politik sempit, sehingga tidak bisa dijadikan
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Yang menjadi rumusan masalah Apa yang dimaksud dengan wakaf uang menurut Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004. Kenapa terjadi perbedaan pendapat hukumYang menjadi rumusan masalah Apa yang dimaksud dengan wakaf uang menurut Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004. Kenapa terjadi perbedaan pendapat hukum
UADUAD Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak ciptaNamun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta
Useful /
UNARSUNARS Kehadiran aplikasi pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, namun hal ini membuka peluang bagi perusahaan fintechKehadiran aplikasi pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, namun hal ini membuka peluang bagi perusahaan fintech
UNARSUNARS Kedudukan anak angkat berdasarkan kompilasi hukum Islam yang kedudukannya hanya sebatas anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya dan masih bernasabkanKedudukan anak angkat berdasarkan kompilasi hukum Islam yang kedudukannya hanya sebatas anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya dan masih bernasabkan
UNARSUNARS Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113
UMMUMM Apa yang menarik pembeli sehingga mereka memutuskan untuk membeli dan bagaimana minat mereka meningkat dengan mendengar sorakan harga. Ini adalah penelitianApa yang menarik pembeli sehingga mereka memutuskan untuk membeli dan bagaimana minat mereka meningkat dengan mendengar sorakan harga. Ini adalah penelitian