IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 2826 K/Pdt/2017. Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris, dimana sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa masyarakat Bali memiliki sistem kekerabatan patrilineal (purusa), yang artinya bahwa ahli waris akan jatuh kepada anak laki-laki. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali yang menyatakan bahwa wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi wanita Bali yang telah pindah agama (dari agama hindu ke agama lain). Hal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajiban leluhurnya baik dari segi kewajiban agama dan pemeliharaan tempat suci. Oleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan adatnya.
Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum.Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat.Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilineal, yang memberikan prioritas pada garis keturunan laki-laki.Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum waris di tengah masyarakat yang heterogen dan beragam.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 dalam memberikan hak waris bagi perempuan yang telah berpindah agama, dengan fokus pada studi empiris di berbagai desa adat di Bali. Hal ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi tersebut dan mencari solusi yang tepat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem hukum waris adat Bali dengan sistem hukum waris adat di daerah lain di Indonesia yang juga menganut sistem patrilineal, untuk melihat apakah terdapat praktik-praktik yang lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum adat dapat mengakomodasi perubahan sosial dan nilai-nilai kesetaraan gender. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami perspektif masyarakat Bali mengenai isu hak waris perempuan yang telah berpindah agama, termasuk pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Bali.
| File size | 1.06 MB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IPTSIPTS Tata tertib mangulosi mengatur urutan pemberian ulos, dimulai dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki‑laki, diikuti pemberianTata tertib mangulosi mengatur urutan pemberian ulos, dimulai dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki‑laki, diikuti pemberian
UNESUNES Beberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresifBeberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Jika mengacu pada pendekatan intertekstual mada didapatkan penjelasan, misalnya dalam bidang sosial dan budaya, praktik LGBT di satu sisi dapat diterimaJika mengacu pada pendekatan intertekstual mada didapatkan penjelasan, misalnya dalam bidang sosial dan budaya, praktik LGBT di satu sisi dapat diterima
IPTSIPTS Masyarakat pun memberikan apresiasi atas sikap dan kontribusi mahasiswa yang dianggap memberikan dampak positif di lingkungan Kampung Selamat. Hal iniMasyarakat pun memberikan apresiasi atas sikap dan kontribusi mahasiswa yang dianggap memberikan dampak positif di lingkungan Kampung Selamat. Hal ini
HARAPANHARAPAN Namun, perlu diperhatikan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat positif. Dalam hal ini, dampak sosial dan budaya seringkali menjadi isu yang memerlukanNamun, perlu diperhatikan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat positif. Dalam hal ini, dampak sosial dan budaya seringkali menjadi isu yang memerlukan
UMAUMA Selanjutnya, persepsi masyarakat terkait kinerja program dari berbagai indeks cenderung sangat setuju. Indeks yang memperoleh penilaian tertinggi adalahSelanjutnya, persepsi masyarakat terkait kinerja program dari berbagai indeks cenderung sangat setuju. Indeks yang memperoleh penilaian tertinggi adalah
IUSIUS Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanahPemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanah
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT 1. 7 MoU Helsinki dan UU No. 11/2006, institusi ini harus ditelusuri akar‑nya dalam konteks Imamah, sosial‑politik, hukum, dan moral. Individu yang1. 7 MoU Helsinki dan UU No. 11/2006, institusi ini harus ditelusuri akar‑nya dalam konteks Imamah, sosial‑politik, hukum, dan moral. Individu yang
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Secara hukum bisnis, hukum mampu memberikan gambaran solusi secara lebih pasti dalam menyelesaikan menanggulangi masalah resesi ekonomi yang terjadi melaluiSecara hukum bisnis, hukum mampu memberikan gambaran solusi secara lebih pasti dalam menyelesaikan menanggulangi masalah resesi ekonomi yang terjadi melalui
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
UNDIKSHAUNDIKSHA Oleh karena itu, PBL efektif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. PBL secara signifikan meningkatkanOleh karena itu, PBL efektif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. PBL secara signifikan meningkatkan