STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG
JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahKawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI. Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI memberi pandangan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1).Sedangkan dalam KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya.Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah.Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI.
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengeksplorasi bagaimana sikap masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil dan dampaknya pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat yang berpendidikan tinggi dan rendah mengenai legitimasi anak dari perkawinan wanita hamil? Selanjutnya, suatu studi bisa dilakukan untuk melihat apakah regulasi hukum yang ada tepat guna dan efektif dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan semacam ini, serta perbandingan dengan kebijakan negara lain dalam menghadapi isu yang sama.
| File size | 1.37 MB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian secara kritis menilai apakah reformasi hukum penting seperti pendaftaran perkawinan, persyaratan umur minimal, regulasi perceraian, dan pengaturanPenelitian secara kritis menilai apakah reformasi hukum penting seperti pendaftaran perkawinan, persyaratan umur minimal, regulasi perceraian, dan pengaturan
UIN MATARAMUIN MATARAM Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa eksistensi kepercayaan wetu telu memiliki implikasi positif terhadap pelestarian lingkunagn alam denganHasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa eksistensi kepercayaan wetu telu memiliki implikasi positif terhadap pelestarian lingkunagn alam dengan
IAINPTKIAINPTK Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedurHukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedur
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Thaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagai bapak maqashid ulama modern. Jasser Auda dengan karya monumentalnya Maqasid al-Shariah as PhilosophyThaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagai bapak maqashid ulama modern. Jasser Auda dengan karya monumentalnya Maqasid al-Shariah as Philosophy
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Rasulullah SAW membatasi wasiat sejauh membolehkan bukan wajib. Jika para ahli waris kaya, shadaqah dianjurkan berbeda dengan penyelesaian hutang dan zakat.Rasulullah SAW membatasi wasiat sejauh membolehkan bukan wajib. Jika para ahli waris kaya, shadaqah dianjurkan berbeda dengan penyelesaian hutang dan zakat.
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagianHukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagian
JURNALPOLTEKBANGJAYAPURAJURNALPOLTEKBANGJAYAPURA Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga memperoleh hasil terdapat perbedaan yang mendasar dalam aktivitas operasional airfieldPada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga memperoleh hasil terdapat perbedaan yang mendasar dalam aktivitas operasional airfield
Useful /
IAIQHIAIQH Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Rantok Qamarul Huda sebanyak 27 orang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifSampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Rantok Qamarul Huda sebanyak 27 orang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
IAIQHIAIQH Faktor pendukung utama meliputi peran guru, dukungan keluarga, dan struktur program tahfidz. Adapun hambatan muncul dari perbedaan tingkat kecerdasan siswaFaktor pendukung utama meliputi peran guru, dukungan keluarga, dan struktur program tahfidz. Adapun hambatan muncul dari perbedaan tingkat kecerdasan siswa
UNHASUNHAS DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu. ImplementasiDPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu. Implementasi
UIN MATARAMUIN MATARAM Selanjutnya, pendidikan agama inklusif, partisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta pelestarian budaya lokal yang disesuaikan dengan nilai‑nilaiSelanjutnya, pendidikan agama inklusif, partisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta pelestarian budaya lokal yang disesuaikan dengan nilai‑nilai