STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG
JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahTanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125).
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum.Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum.Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan.Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasai serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan dapat mengalihkan haknya.
Bagaimana pengaruh penerapan sertifikasi tanah terhadap peningkatan legalitas transaksi tanah transmigrasi di daerah tujuan? Apakah perluasan jangka waktu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan secara otomatis meningkatkan investasi agribisnis? Selain itu, bagaimana desain kebijakan pengelolaan tanah adat agar tidak menabrak hak masyarakat setempat ketika digunakan untuk program transmigrasi? Studi terpadu ini bisa membandingkan tiga wilayah transmigrasi, mengukur tingkat kepatuh wajib pajak, dan menguji model kompensasi sosial berbasis musyawarah sehingga menghasilkan rekomendasi dana abadi tanah adat yang transparan dan berkelanjutan.
| File size | 639.47 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-1bY |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
STAISAMSTAISAM tv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasitv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Maqasid Syariah Modern dan Kontemporer lebih dinamis dan selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsepsi Maqasid Klasik. Beberapa pergeseranMaqasid Syariah Modern dan Kontemporer lebih dinamis dan selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsepsi Maqasid Klasik. Beberapa pergeseran
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarangnya. Berdasarkan hadits tentang wasiat, Nabi SAW bersabda bahwa wasiat dapat diberikan kepada paraSebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarangnya. Berdasarkan hadits tentang wasiat, Nabi SAW bersabda bahwa wasiat dapat diberikan kepada para
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Namun demikian nash tidak menyebutkan secara literal bagian yang akan diperolah oleh ahli waris ini. Sebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerimaNamun demikian nash tidak menyebutkan secara literal bagian yang akan diperolah oleh ahli waris ini. Sebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerima
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utamaPembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yangDari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Masyarakat Kota Langsa memahami bahwa ketika terjadinya wali adhal yang dianggap lebih kompeten menyelesaikannya adalah Kantor Urusan Agama karena dianggapMasyarakat Kota Langsa memahami bahwa ketika terjadinya wali adhal yang dianggap lebih kompeten menyelesaikannya adalah Kantor Urusan Agama karena dianggap
UINUIN Tulisan ini menelusuri teori kritis Jurgen Habermas untuk memahami isu tentang Perda Syariah di Kabupaten Garut. Habermas merupakan salah satu pemikirTulisan ini menelusuri teori kritis Jurgen Habermas untuk memahami isu tentang Perda Syariah di Kabupaten Garut. Habermas merupakan salah satu pemikir
Useful /
UMGUMG Pada beberapa kasus, suatu daerah kurang jeli dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial sehingga banyak dijumpai suatu pengembangan dan atau pembangunanPada beberapa kasus, suatu daerah kurang jeli dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial sehingga banyak dijumpai suatu pengembangan dan atau pembangunan
JURNALUGNJURNALUGN Hal ini menunjukkan bahwa variasi tanah mediteran terhadap kuat tekan beton terdapat perbedaan relative sedikit dengan nilai kuat tekan beton normal. KorelasiHal ini menunjukkan bahwa variasi tanah mediteran terhadap kuat tekan beton terdapat perbedaan relative sedikit dengan nilai kuat tekan beton normal. Korelasi
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Salah satu alasan pengenganan wali dalam menikahkan anaknya sesuai pilihannya sendiri adalah kurangnya kesetaraan atau tidak kafaah antara anak denganSalah satu alasan pengenganan wali dalam menikahkan anaknya sesuai pilihannya sendiri adalah kurangnya kesetaraan atau tidak kafaah antara anak dengan
UINUIN Pembacaan ulang atas sumber hukum fikih murtad dengan pendekatan alegoris disertai dengan bukti-bukti historis, menunjukkan bahwa tindakan kemurtadan merupakanPembacaan ulang atas sumber hukum fikih murtad dengan pendekatan alegoris disertai dengan bukti-bukti historis, menunjukkan bahwa tindakan kemurtadan merupakan