STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG
JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahTanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125).
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum.Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum.Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan.Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasai serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan dapat mengalihkan haknya.
Bagaimana pengaruh penerapan sertifikasi tanah terhadap peningkatan legalitas transaksi tanah transmigrasi di daerah tujuan? Apakah perluasan jangka waktu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan secara otomatis meningkatkan investasi agribisnis? Selain itu, bagaimana desain kebijakan pengelolaan tanah adat agar tidak menabrak hak masyarakat setempat ketika digunakan untuk program transmigrasi? Studi terpadu ini bisa membandingkan tiga wilayah transmigrasi, mengukur tingkat kepatuh wajib pajak, dan menguji model kompensasi sosial berbasis musyawarah sehingga menghasilkan rekomendasi dana abadi tanah adat yang transparan dan berkelanjutan.
| File size | 639.47 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DDIPOLMANDDIPOLMAN Media sosial dinilai efektif sebagai sarana berdakwah. Namun, berdakwah melalui media sosial harus memerhatikan etika dan norma-norma ber-medsos. SehinggaMedia sosial dinilai efektif sebagai sarana berdakwah. Namun, berdakwah melalui media sosial harus memerhatikan etika dan norma-norma ber-medsos. Sehingga
UIADUIAD Dengan demikian, penelitian memberikan panduan teoretis dan praktis bagi ulama kritikus hadis dalam menentukan sahihnya sebuah hadis. Penelitian ini menunjukkanDengan demikian, penelitian memberikan panduan teoretis dan praktis bagi ulama kritikus hadis dalam menentukan sahihnya sebuah hadis. Penelitian ini menunjukkan
45MATARAM45MATARAM Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi pajak dan optimalisasi sistem e-filing juga tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan kepatuhanTemuan ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi pajak dan optimalisasi sistem e-filing juga tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan kepatuhan
UIN MATARAMUIN MATARAM Ketiga makna tersebut mengandung filosofi bahwa alam tidak akan berjalan tanpa hubungan antara manusia dan alam, hubungan antara manusia dengan manusiaKetiga makna tersebut mengandung filosofi bahwa alam tidak akan berjalan tanpa hubungan antara manusia dan alam, hubungan antara manusia dengan manusia
UIN MATARAMUIN MATARAM 3) Klaim setiap pesaing bahwa ia memiliki hubungan lebih dekat dengan hakim—atau lebih disukai daripada yang lain—tidak ada gunanya dan dapat merugikan3) Klaim setiap pesaing bahwa ia memiliki hubungan lebih dekat dengan hakim—atau lebih disukai daripada yang lain—tidak ada gunanya dan dapat merugikan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan pejabat BPN, dan tinjauan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataanData diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan pejabat BPN, dan tinjauan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Namun demikian nash tidak menyebutkan secara literal bagian yang akan diperolah oleh ahli waris ini. Sebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerimaNamun demikian nash tidak menyebutkan secara literal bagian yang akan diperolah oleh ahli waris ini. Sebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerima
UMAUMA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah organisasi hasil merger antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah organisasi hasil merger antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Leaflets and interactive lectures were utilized as the primary educational tools. Findings indicate an increase in community knowledge following the healthLeaflets and interactive lectures were utilized as the primary educational tools. Findings indicate an increase in community knowledge following the health
SAINSSAINS Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, citra merek menjadi faktor krusial dalam membentuk persepsi konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian.Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, citra merek menjadi faktor krusial dalam membentuk persepsi konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Sampel ditentukan berdasarkan metode sampel jenuh dan sampel yang diperoleh berjumlah 120. Data penelitian berupa data sekunder yang dianalisis menggunakanSampel ditentukan berdasarkan metode sampel jenuh dan sampel yang diperoleh berjumlah 120. Data penelitian berupa data sekunder yang dianalisis menggunakan
UMAUMA Faktor politik, kelembagaan, dan perkembangan teknologi turut memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, dengan desentralisasi yang menggeser pengelolaanFaktor politik, kelembagaan, dan perkembangan teknologi turut memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, dengan desentralisasi yang menggeser pengelolaan