STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG

JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125).

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum.Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum.Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan.Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasai serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan dapat mengalihkan haknya.

Bagaimana pengaruh penerapan sertifikasi tanah terhadap peningkatan legalitas transaksi tanah transmigrasi di daerah tujuan? Apakah perluasan jangka waktu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan secara otomatis meningkatkan investasi agribisnis? Selain itu, bagaimana desain kebijakan pengelolaan tanah adat agar tidak menabrak hak masyarakat setempat ketika digunakan untuk program transmigrasi? Studi terpadu ini bisa membandingkan tiga wilayah transmigrasi, mengukur tingkat kepatuh wajib pajak, dan menguji model kompensasi sosial berbasis musyawarah sehingga menghasilkan rekomendasi dana abadi tanah adat yang transparan dan berkelanjutan.

Read online
File size639.47 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Bentuk Perlindungan Dan Jaminan Hak Pekerja Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU IX 2011 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerjaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerja

JURIS Ukuran Perusahaan sebagai Moderator Faktor faktor yang Mempengaruhi Keputusan Revaluasi Aset Tetap 2025More at 2025

UNIVERSITASPUTRABANGSAUNIVERSITASPUTRABANGSA Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan current ratio terhadap pemilihan revaluasi aset tetap. Debt to assetsPenelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan current ratio terhadap pemilihan revaluasi aset tetap. Debt to assets

JURIS Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi 2025More at 2025

UIDUID Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanEfektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

JURIS Islam and Social Reconstruction in the Multicultural Society of BugisAcSasak Fishermen in Mandar Village East Lombok Regency 2025More at 2025

UIN MATARAMUIN MATARAM Selanjutnya, pendidikan agama inklusif, partisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta pelestarian budaya lokal yang disesuaikan dengan nilai‑nilaiSelanjutnya, pendidikan agama inklusif, partisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta pelestarian budaya lokal yang disesuaikan dengan nilai‑nilai

JURIS Wasiat Wajibah Kategori Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Di Indonesia 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarangnya.Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarangnya.

JURIS Peranan Aplikasi My Inspection dalam Aktivitas Operasional Airfield Lighting System di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang 2023More at 2023

JURNALPOLTEKBANGJAYAPURAJURNALPOLTEKBANGJAYAPURA Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga memperoleh hasil terdapat perbedaan yang mendasar dalam aktivitas operasional airfieldPada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga memperoleh hasil terdapat perbedaan yang mendasar dalam aktivitas operasional airfield

JURIS Relevansi Pengaturan Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha N 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Upaya pencapaian standar etika pemerintahan dapat dipertahanBMC dengan strategi yang memperkuat kejelasan tujuan, menyempurnakan aparatur gouvernementasi,Upaya pencapaian standar etika pemerintahan dapat dipertahanBMC dengan strategi yang memperkuat kejelasan tujuan, menyempurnakan aparatur gouvernementasi,

JURIS Efektivitas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai 2016More at 2016

UMAUMA Oleh karena itu permasalahan yang diajukan “bagaimana efektivitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah. Untuk itu dilakukan penelitian kualitatif diskriptifOleh karena itu permasalahan yang diajukan “bagaimana efektivitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah. Untuk itu dilakukan penelitian kualitatif diskriptif

Useful /

JURIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sutan Tanjung 2025More at 2025

UIDUID Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknikTeknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik

JURIS Aspek Hukum Pengaturan Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional 2025More at 2025

UIDUID Namun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepadaNamun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepada

JURIS Penggunaan lembar kerja peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada SMKN 1 Cikarang Selatan 2022More at 2022

MAHADEWAMAHADEWA Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X TPA SMKN 1 Cikarang Selatan semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 35 peserta didik. Objek penelitianSubjek penelitian adalah peserta didik kelas X TPA SMKN 1 Cikarang Selatan semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 35 peserta didik. Objek penelitian

JURIS Implementasi model quantum teaching realitic QTR untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan media sampah 2022More at 2022

MAHADEWAMAHADEWA Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika pada materi peluang kejadian saling lepas dengan media sampahTujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika pada materi peluang kejadian saling lepas dengan media sampah

ads-block-test