UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahTulisan ini menelusuri teori kritis Jurgen Habermas untuk memahami isu tentang Perda Syariah di Kabupaten Garut. Habermas merupakan salah satu pemikir hebat di lingkungan sosiologi saat ini, terutama karena gagasannya tentang ruang publik. Ia percaya bahwa kekuasaan negara yang menjangkau hingga sendi-sendi kehidupan sehari-hari tidak serta-merta membungkam kekritisan warga. Pasar ekonomi yang ada di kapitalisme modern memberi kesempatan seluas-luasnya untuk orang-orang berkumpul di ruang-ruang publik, seperti pasar, kafe dan restoran. Di situ warga terbiasa berpikir, berdiskusi dan berargumentasi tentang masalah-masalah sosial. Pada gilirannya kultur ini akan meluas dan bisa merubah struktur pemerintah dan kultur lama. Hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong krisis legitimasi. Dengan perspektif demikian, pelaksanaan Perda Syariah di Garut dianalisis. Tulisan ini menemukan kondisi-kondisi yang menghambat terlaksananya penegakkan Syariah di wilayah ini.
Pelaksanaan Perda Syariah di Kabupaten Garut mengalami hambatan akibat konsensus yang terbentuk bersifat simbolik, bukan rasional.Relasi kuasa yang timpang antara kelompok masyarakat dan pemangku kebijakan menyebabkan komunikasi di ruang publik mengalami distorsi.Selain itu, kultur warisan Orde Baru yang masih melekat pada kehidupan sehari-hari menghambat masyarakat sipil untuk mendorong perubahan struktural yang sejati.
Untuk penelitian lanjutan, pertama, perlu diteliti bagaimana kultur politik lokal pasca-Orde Baru memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah berbasis syariah, khususnya dalam konteks kemandekan implementasi. Kedua, penting dikaji secara empiris bentuk komunikasi yang terjadi antara kelompok agama, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dalam forum ruang publik, untuk melihat apakah diskursus yang terjadi memenuhi prasyarat komunikasi bebas distorsi menurut Habermas. Ketiga, penelitian bisa difokuskan pada perbandingan konsep syariah yang dibawa oleh berbagai kelompok Islam (seperti FPI dan MUI) dan bagaimana perbedaan makna tersebut memengaruhi pembentukan konsensus formal dalam bentuk peraturan daerah, serta dampaknya terhadap legitimasi hukum lokal. Ketiga arah ini dapat mengungkap dinamika sosial-politik yang mendalam di balik formalitas peraturan daerah bernuansa agama.
| File size | 319.74 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISAMSTAISAM Penelitian ini bertujuan mengetahui makna postingan peringatan darurat di akun Instagram @narasi. tv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani.Penelitian ini bertujuan mengetahui makna postingan peringatan darurat di akun Instagram @narasi. tv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani.
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Di sisi lain, moderinisasi dilakukan oleh Rasyid Ridha yang consent pada kasus-kasus modern. Thaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagaiDi sisi lain, moderinisasi dilakukan oleh Rasyid Ridha yang consent pada kasus-kasus modern. Thaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagai
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wasiat wajibah dirancang untuk menyeimbangkan keadilan dalam distribusi harta waris dengan memberi hak kepada ahli waris dan keluarga angkat yang tidakWasiat wajibah dirancang untuk menyeimbangkan keadilan dalam distribusi harta waris dengan memberi hak kepada ahli waris dan keluarga angkat yang tidak
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Oleh karenanya mereka adakalanya ia mendapatkan bagian yang lebih banyak dan terkadang justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan pada keadaanOleh karenanya mereka adakalanya ia mendapatkan bagian yang lebih banyak dan terkadang justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan pada keadaan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum negara (civil law). Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukanBaik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum negara (civil law). Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wali yang tidak memberi izin mengakibatkan putrinya tidak dapat menikah karena tidak kafaah yang sangat dibenarkan syara. Namun, wali adhol tidak boleh,dipakaiWali yang tidak memberi izin mengakibatkan putrinya tidak dapat menikah karena tidak kafaah yang sangat dibenarkan syara. Namun, wali adhol tidak boleh,dipakai
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnyaAdapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya
Useful /
UMGUMG Pada beberapa kasus, suatu daerah kurang jeli dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial sehingga banyak dijumpai suatu pengembangan dan atau pembangunanPada beberapa kasus, suatu daerah kurang jeli dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial sehingga banyak dijumpai suatu pengembangan dan atau pembangunan
UMGUMG Balanced Scorecard merupakan sekumpulan tolok ukur kinerja terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan di seluruh bagian organisasi. Strategi padaBalanced Scorecard merupakan sekumpulan tolok ukur kinerja terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan di seluruh bagian organisasi. Strategi pada
UMGUMG PT Muncul Abadi memiliki kapasitas mesin yang mencukupi untuk memproduksi Produk Polypropylen secara lebih besar. Jadwal induk produksi layak digunakanPT Muncul Abadi memiliki kapasitas mesin yang mencukupi untuk memproduksi Produk Polypropylen secara lebih besar. Jadwal induk produksi layak digunakan
UINUIN Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 bersama dengan kebangkitan Islam di negara itu. Sebelum itu, pendirian bank syariah diDi Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 bersama dengan kebangkitan Islam di negara itu. Sebelum itu, pendirian bank syariah di