UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahTulisan ini menelusuri teori kritis Jurgen Habermas untuk memahami isu tentang Perda Syariah di Kabupaten Garut. Habermas merupakan salah satu pemikir hebat di lingkungan sosiologi saat ini, terutama karena gagasannya tentang ruang publik. Ia percaya bahwa kekuasaan negara yang menjangkau hingga sendi-sendi kehidupan sehari-hari tidak serta-merta membungkam kekritisan warga. Pasar ekonomi yang ada di kapitalisme modern memberi kesempatan seluas-luasnya untuk orang-orang berkumpul di ruang-ruang publik, seperti pasar, kafe dan restoran. Di situ warga terbiasa berpikir, berdiskusi dan berargumentasi tentang masalah-masalah sosial. Pada gilirannya kultur ini akan meluas dan bisa merubah struktur pemerintah dan kultur lama. Hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong krisis legitimasi. Dengan perspektif demikian, pelaksanaan Perda Syariah di Garut dianalisis. Tulisan ini menemukan kondisi-kondisi yang menghambat terlaksananya penegakkan Syariah di wilayah ini.
Pelaksanaan Perda Syariah di Kabupaten Garut mengalami hambatan akibat konsensus yang terbentuk bersifat simbolik, bukan rasional.Relasi kuasa yang timpang antara kelompok masyarakat dan pemangku kebijakan menyebabkan komunikasi di ruang publik mengalami distorsi.Selain itu, kultur warisan Orde Baru yang masih melekat pada kehidupan sehari-hari menghambat masyarakat sipil untuk mendorong perubahan struktural yang sejati.
Untuk penelitian lanjutan, pertama, perlu diteliti bagaimana kultur politik lokal pasca-Orde Baru memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah berbasis syariah, khususnya dalam konteks kemandekan implementasi. Kedua, penting dikaji secara empiris bentuk komunikasi yang terjadi antara kelompok agama, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dalam forum ruang publik, untuk melihat apakah diskursus yang terjadi memenuhi prasyarat komunikasi bebas distorsi menurut Habermas. Ketiga, penelitian bisa difokuskan pada perbandingan konsep syariah yang dibawa oleh berbagai kelompok Islam (seperti FPI dan MUI) dan bagaimana perbedaan makna tersebut memengaruhi pembentukan konsensus formal dalam bentuk peraturan daerah, serta dampaknya terhadap legitimasi hukum lokal. Ketiga arah ini dapat mengungkap dinamika sosial-politik yang mendalam di balik formalitas peraturan daerah bernuansa agama.
| File size | 319.74 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Beberapa pergeseran penafsiran konsepsi Maqasid Klasik bahwa hifz al-nasl yang berarti pelestarian keturunan, berkembang menjadi kepedulian pada keluarga,Beberapa pergeseran penafsiran konsepsi Maqasid Klasik bahwa hifz al-nasl yang berarti pelestarian keturunan, berkembang menjadi kepedulian pada keluarga,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dalam perspektif fiqh, ulama Malik menekankan wasiat wajib kepada orang yang memiliki tanggungan hutang atau titipan barang. Ulama Hanafi menekankan bahwaDalam perspektif fiqh, ulama Malik menekankan wasiat wajib kepada orang yang memiliki tanggungan hutang atau titipan barang. Ulama Hanafi menekankan bahwa
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Oleh karenanya mereka adakalanya ia mendapatkan bagian yang lebih banyak dan terkadang justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan pada keadaanOleh karenanya mereka adakalanya ia mendapatkan bagian yang lebih banyak dan terkadang justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan pada keadaan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utamaPembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Kafaah sangat mempengaruhi ke-adhol-an seorang wali, dan untuk mencapai keseimbangan dalam pernikahan, maka masalah kafaah urgensi penerapannya. SeorangKafaah sangat mempengaruhi ke-adhol-an seorang wali, dan untuk mencapai keseimbangan dalam pernikahan, maka masalah kafaah urgensi penerapannya. Seorang
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa dan akibat-akibat yang baru didapatkan ketika perkawinan telah berlangsung. Di Indonesia sendiriOleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa dan akibat-akibat yang baru didapatkan ketika perkawinan telah berlangsung. Di Indonesia sendiri
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Padahal dalam Undang-Undang mengatur tentang kewenangan secara yuridis yang menyelesaikan permasalahan wali adhal adalah Mahkamah Syariyah. Tujuan penelitianPadahal dalam Undang-Undang mengatur tentang kewenangan secara yuridis yang menyelesaikan permasalahan wali adhal adalah Mahkamah Syariyah. Tujuan penelitian
Useful /
UMGUMG Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard membantu manajemen dalam mengevaluasi dan mengendalikan perusahaan dengan memahami tujuan utama seperti penurunanPengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard membantu manajemen dalam mengevaluasi dan mengendalikan perusahaan dengan memahami tujuan utama seperti penurunan
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Penelitian ini dilaksanakan di SDIT al-Fityan dengan sumber data pengurus yayasan, kepala sekolah SDIT al-Fityan, bagian kesiswaan, guru dan orangtua siswa.Penelitian ini dilaksanakan di SDIT al-Fityan dengan sumber data pengurus yayasan, kepala sekolah SDIT al-Fityan, bagian kesiswaan, guru dan orangtua siswa.
UINUIN Berada di Antara Regulasi dan Inovasi: Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luasBerada di Antara Regulasi dan Inovasi: Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luas
UINUIN Pentingnya pembahasan nasab, karena berkaitan dengan seseorang dalam banyak hal, seperti warisan, wali, kafâah suami terhadap istri dalam pernikahan danPentingnya pembahasan nasab, karena berkaitan dengan seseorang dalam banyak hal, seperti warisan, wali, kafâah suami terhadap istri dalam pernikahan dan