UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah. Studi ini menunjukkan bahwa tidak berbeda dengan Pengadilan-pengadilan Agama lainnya, yaitu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data, tampak bahwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2012 jumlah perkara isbat nikah berjumlah 41 perkara dan pada 2013 meningkat menjadi 68 perkara, kemudian di tahun 2014 menjadi 135 perkara. Sedangkan pada 2015 tercatat 68 perkara karena belum sampai akhir tahun. Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karena tidak mampu sehingga pengajuan isbat nikahnya juga bebas biaya.
Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karena tidak mampu sehingga pengajuan isbat nikahnya dibebaskan dari biaya.Proses isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, terutama terkait dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, studi lebih mendalam mengenai efektivitas prosedur isbat nikah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan model sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi rendah.
| File size | 303.73 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK 16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal
IAINPTKIAINPTK Akurasi adalah kebenaran mutlak dalam hal implementasinya, maka disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Pendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatifAkurasi adalah kebenaran mutlak dalam hal implementasinya, maka disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Pendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatif
UNISUNIS Aborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, moral, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisAborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, moral, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi
UNISUNIS Optimalisasi JDIHN sebagai platform digital dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan transparan. Dengan demikian,Optimalisasi JDIHN sebagai platform digital dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan transparan. Dengan demikian,
UNISUNIS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhiPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
UNPAMUNPAM Hasil penelitian ini menunjukan pertama bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan yang positif terhadap kinerja auditor. Hasil ini berimplikasi danHasil penelitian ini menunjukan pertama bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan yang positif terhadap kinerja auditor. Hasil ini berimplikasi dan
UINSAIZUUINSAIZU Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia adalah menjadikan hukum pidana Islam bersifat obyektif yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia,Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia adalah menjadikan hukum pidana Islam bersifat obyektif yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia,
Useful /
RESEARCHSYNERGYPRESSRESEARCHSYNERGYPRESS Dengan demikian, temuan ini memberikan lensa yang berharga melalui mana program pelatihan dan intervensi kebijakan di masa depan dapat dikembangkan untukDengan demikian, temuan ini memberikan lensa yang berharga melalui mana program pelatihan dan intervensi kebijakan di masa depan dapat dikembangkan untuk
IAINPTKIAINPTK Penelitian menunjukkan bahwa Kaum (Penghulu Adat) memiliki peran penting dalam perkawinan masyarakat Pekal, Kabutpai Bengkulu Utara.mereka bertindak sebagaiPenelitian menunjukkan bahwa Kaum (Penghulu Adat) memiliki peran penting dalam perkawinan masyarakat Pekal, Kabutpai Bengkulu Utara.mereka bertindak sebagai
IAINPTKIAINPTK Dalam konsep Islam bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, namun perkembangannya isteri yang mencari penghasilan diDalam konsep Islam bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, namun perkembangannya isteri yang mencari penghasilan di
UNISUNIS Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangBahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang