STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN
Tasyri' : Journal of Islamic LawTasyri' : Journal of Islamic LawPenelitian ini membahas pengaruh motif khulu terhadap Iwadh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-historis, melakukan perbandingan antara kedua perspektif. Temuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak membedakan antara cerai gugat biasa dengan khulu sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. KHI hanya mengatur tata cara khulu tanpa mempertimbangkan motif sebagai dasar dalam menentukan Iwadh. Sebaliknya, fikih madzhab secara tegas menghubungkan motif khulu dengan tebusan, seperti khulu tanpa sebab, karena kedzaliman suami, atau karena suami menyusahkan istri. Hal ini memengaruhi sah atau tidaknya khulu serta halal atau haramnya Iwadh. Dari sisi hukum, Pasal 124 KHI menyatakan bahwa khulu harus didasarkan pada alasan perceraian sesuai Pasal 116, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri jika ia tetap harus membayar Iwadh kepada suami yang mendzaliminya. Selain itu, Pasal 148 ayat 6 KHI memungkinkan pengadilan agama untuk memutus besarnya tebusan jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama jika suami tidak bersalah.
Dalam KHI, khulu tidak dibedakan dengan cerai gugat biasa dan hanya diatur secara prosedural.Pasal 124 KHI menyatakan khulu harus berdasarkan alasan perceraian seperti dalam Pasal 116, yang dapat menimbulkan ketidakadilan jika istri yang didzalimi tetap harus membayar Iwadh kepada suami.Pasal 148 ayat 6 KHI memperbolehkan pengadilan agama memutus besaran Iwadh, tetapi ini dapat merugikan suami jika khulu tidak karena kesalahannya.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 124 KHI dalam kasus nyata di pengadilan agama, khususnya ketika istri mengajukan khulu akibat kezaliman suami, untuk melihat apakah ketentuan ini benar-benar menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan. Kedua, perlu dikaji ulang dasar hukum dan pertimbangan yuridis pengadilan agama dalam menentukan besaran Iwadh saat tidak ada kesepakatan, terutama untuk menguji apakah putusan tersebut memperhatikan motif khulu, status korban, dan aspek keadilan substantif menurut nilai-nilai fikih. Ketiga, perlu dikembangkan rancangan pasal baru atau revisi terhadap KHI yang secara eksplisit membedakan khulu dari cerai gugat dan mengatur kriteria motif khulu sebagai dasar penetapan Iwadh, dengan mengadopsi pendekatan tarjih dari berbagai madzhab fikih yang mengedepankan maslahah dan menutup pintu madharat agar hukum lebih progresif dan adil bagi perempuan.
| File size | 358.33 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghadirkan tawaran solusi problematika ekonomi global. Islam, dengan konsep ekonomi Syarīahnya hadir di saatPenelitian ini bersifat kualitatif dengan menghadirkan tawaran solusi problematika ekonomi global. Islam, dengan konsep ekonomi Syarīahnya hadir di saat
IAINPTKIAINPTK Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwaApabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa
IAINPTKIAINPTK Pertama, hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Para foqoha berbeda pendapat dalam menentukanPertama, hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Para foqoha berbeda pendapat dalam menentukan
IAINPTKIAINPTK Sebagaimana yang terjadi pada Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasiSebagaimana yang terjadi pada Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota GorontaloPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota Gorontalo
UMPRUMPR Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, angket dan CARI. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemahaman membaca (reading comprehension)Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, angket dan CARI. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemahaman membaca (reading comprehension)
UMPRUMPR Bentuk yang coba ditawarkan dalam kajian ini adalah tentang Qasidah Burdah (Pengajian QB) yang dikembangkan di pondok pesantren dan di beberapa majlisBentuk yang coba ditawarkan dalam kajian ini adalah tentang Qasidah Burdah (Pengajian QB) yang dikembangkan di pondok pesantren dan di beberapa majlis
Useful /
UBHINUSUBHINUS Model CNN dibuat untuk mengklasifikasikan gambar sel darah ke dalam dua kelas yaitu terinfeksi dan tidak terinfeksi. Dataset yang digunakan sebagai acuanModel CNN dibuat untuk mengklasifikasikan gambar sel darah ke dalam dua kelas yaitu terinfeksi dan tidak terinfeksi. Dataset yang digunakan sebagai acuan
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Dengan demikian, isbat nikah dalam perspektif maslahah mursalah menjadi jembatan antara syariat dan hukum perdata di Indonesia. Isbat nikah berfungsi sebagaiDengan demikian, isbat nikah dalam perspektif maslahah mursalah menjadi jembatan antara syariat dan hukum perdata di Indonesia. Isbat nikah berfungsi sebagai
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN al-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapanal-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapan
UGMUGM Disarankan agar membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap kinerja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal otonomi khusus akan memperkuat pencapaianDisarankan agar membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap kinerja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal otonomi khusus akan memperkuat pencapaian