UNISUNIS
Lex VeritatisLex VeritatisKesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya pada kasus MS GLOW dan PS GLOW. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran.
GLOW menyoroti penyimpangan konsep kesamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan pelanggaran hak merek, kerugian finansial, dan ketidakstabilan hukum.Perlindungan hukum terhadap merek membutuhkan keadilan bagi pemilik merek dan konsumen, serta kepastian hukum yang transparan dan konsisten.Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak merek dan pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat.
Berdasarkan analisis kasus ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi mekanisme pemeriksaan kesamaan merek di DJKI untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki potensi pelanggaran. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dampak pelanggaran merek terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi industri kecantikan, yang dapat melahirkan strategi perlindungan merek yang lebih komprehensif dan berorientasi pada konsumen. Penelitian juga dapat diarahkan untuk menganalisis efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar merek, serta mencari alternatif penyelesaian sengketa merek yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan bagi semua pihak, seperti melalui mediasi atau arbitrase yang difasilitasi oleh lembaga independen.
| File size | 262.51 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UIIDALWAUIIDALWA As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani Ra, yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Maliki Ra. Metode penelitian kualitatif, jenis libraryAs-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani Ra, yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Maliki Ra. Metode penelitian kualitatif, jenis library
UIIDALWAUIIDALWA Renewal in ushul fiqh enables the application of Islamic principles with greater flexibility and responsiveness to contemporary issues, such as womensRenewal in ushul fiqh enables the application of Islamic principles with greater flexibility and responsiveness to contemporary issues, such as womens
UNISUNIS Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidanaDalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidana
UNISUNIS Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Optimalisasi JDIHNPenelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Optimalisasi JDIHN
UNISUNIS Kebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkatKebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota GorontaloPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota Gorontalo
UNISUNIS Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaranPeraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran
UNISMAUNISMA Maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. KewenanganMaka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. Kewenangan
Useful /
LINKPUBLINKPUB Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadikan ibu hamil melakukan deteksi dini dan antisipasi komplikasi yang bisa muncul akibat faktor risiko yang adaKegiatan pengabdian masyarakat ini menjadikan ibu hamil melakukan deteksi dini dan antisipasi komplikasi yang bisa muncul akibat faktor risiko yang ada
UIIDALWAUIIDALWA Fenomena pernikahan impulsif atau nikah bondo nekat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian karena praksis ini sering dilakukan tanpaFenomena pernikahan impulsif atau nikah bondo nekat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian karena praksis ini sering dilakukan tanpa
UIIDALWAUIIDALWA Therefore, addressing KDRT in Gampong Cot Matahe requires a comprehensive approach. This means not only relying on legal measures but also conducting massiveTherefore, addressing KDRT in Gampong Cot Matahe requires a comprehensive approach. This means not only relying on legal measures but also conducting massive
UIIDALWAUIIDALWA Khalifah—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—mengimplementasikan prinsip pengawasan melalui pembagian tugas kepada hakim (qadi) serta musyawarah denganKhalifah—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—mengimplementasikan prinsip pengawasan melalui pembagian tugas kepada hakim (qadi) serta musyawarah dengan